Jakarta- Penyangkalan atas klarifikasi mantan Panglima ABRI Wiranto perihal penculikan para aktivis prodemokrasi pada 1997-1998 semakin menunjukkan kepanikan kubu calon presiden (capres) Prabowo Subianto serta para pendukungnya atas fakta dan kebenaran yang mulai terungkap,

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi berpendapat, penyangkalan juga telah melahirkan manipulator-manipulator sejarah yang membabi buta mengumbar pernyataan yang sengaja didesain untuk mengaburkan fakta.

"Kelompok ini sangat berbahaya karena akan mewariskan sejarah kelam kemanusiaan. Fakta penculikan itu terjadi jelas terlihat dalam executive summary laporan Komiksi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar dan menunjukkan keterlibatan Prabowo," kata Hendardi di Jakarta, Kamis (26/6).

Menurut dia, apa yang disampaikan Johannes Suryo Prabowo, Kivlan Zein dan Elza Syarief serta pendukung Prabowo lainnya bukan suara korban, tapi suara politisi yang membela calon presiden.

"Suara para korban serta keluarga mereka yang pantas didengar adalah mereka-mereka yang tidak terjun ke partai politik dan selama ini memperjuangkan keadilan bagi korban, dan setiap Kamis selama bertahun-tahun berdemo di depan Istana Merdeka," tukas Hendardi.

Dia mengingatkan, publik harus cermat dan menggunakan rekam jejak masa lalu sebagai salah satu pertimbangan menentukan pilihan dalam pemilihan umum presiden pada 9 Juli mendatang.

Merdeka.com- Mantan KSAD Jenderal (purn) Subagyo HS angkat bicara soal pemberhentian Prabowo dari ABRI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Subagyo menegaskan keputusan DKP karena Prabowo bersalah melakukan penculikan.

"Pak Wiranto kan sudah klarifikasi. Kalau pak Wiranto diam, itu tidak benar perintah atasan," katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (26/6).

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus ini pun menjelaskan bahwa atasan Prabowo saat itu ada dua yaitu KSAD yang saat itu dijabatnya dan Panglima ABRI yaitu Jenderal Wiranto . Menurutnya, tidak pernah ada perintah penculikan saat peristiwa 1998.

"Atasannya Prabowo waktu itu ada dua yaitu KSAD dan Pangab. Fungsinya KSAD ini kan penggunaan (personel), fungsinya Pangab pembinaan agar gak salah lho, dan kita tidak pernah menginstruksikan Prabowo untuk melakukan penculikan saat itu," ujarnya.

Subagyo menambahkan soal pemberhentian Prabowo dilakukan DKP melalui mekanisme yang benar. "Akan menjadi soal lain jika ternyata DKP nya tidak benar atau tidak profesional," tandasnya.