1.000 Buruh PT Kiani Kertas Tuntut Perusahaan Bayar Tunggakan Gaji




Jakarta - Lebih dari 1.000 buruh perusahaan PT. Kiani Kertas di Berau, Kalimantan Timur dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Berau untuk meminta aparat pemerintahan menindak perusahaan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto itu untuk membayar utang gaji lima bulan yang belum dibayarkan.

Ketua DPC SBSI Kabupaten Berau, Suyadi, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa dibatalkan karena pihak perusahaan kembali akan melakukan pembayaran gaji.

"Kita batalkan dulu aksi karena perusahaan janji gaji akan dibayar sebagian. Memang berulang kali seperti itu, ketika kita aksi, maka akan dibayar sebulan," kata Suyadi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/6).

Ditunggaknya pembayaran gaji karyawan itu sudah dimulai sejak Agustus tahun lalu. Pembayarannya seret sehingga kini perusahaan bubur kertas terbesar di Asia itu sudah menunggak lima bulan gaji ke karyawan. Rata-rata gaji karyawan Rp 5 juta perbulan, sebagai rasio gaji terendah.

Tadinya, para buruh hendak melakukan aksi untuk menyampaikan desakan ke Pemkab agar memanggil pemilik perusahaan untuk membayar upah buruh. Sebab, kata Suyadi, sampai hari ini buruh tak pernah bertemu pemilik, yang selalu diwakili manajemen perusahaan.

"Dan kepada kami disampaikan selama ini bahwa ini karena kondisi keuangan perusahaan yang dipicu perusahaan tak ada kegiatan. Memang per bulan Agustus tahun lalu sudah tak ada kegiatan pabrik," jelas Suyadi. Dan memang, kata Suyadi, masalah itu dipicu keputusan pemilik dan manajemen yang mengkondisikan perusahaan tak dioperasikan. Para karyawan mengetahui jelas bahwa mesin-mesin masih normal dan ribuan hektar kayu gamalina dan akasia untuk bahan kertas sudah siap namun tak dipanen.

Karena itu juga, kata Suyadi, sebenarnya bukan hanya karyawan yang dirugikan oleh keputusan sepihak pemilik dan manajemen perusahaan menghentikan operasi. Namun juga ribuan warga yang sudah terlanjur menanami lahannya dengan kedua pohon itu.

Sejak dahulu, jelas Suyadi, warga diarahkan menanami lahannya dengan kedua jenis pohon itu dengan harapan dipasok ke PT. Kiani Kertas. Saat masih belum dikelola Prabowo sebagai pemilik, perusahaan itu secara luar biasa bermanfaat bagi rakyat dan berhasil meningkatkan taraf ekonomi di Berau.

"Setelah dipegang pemilik sekarang, justru jadi krisis. Sering macet dan sering perusahaan tak jalan," imbuhnya.

Buruh dan warga sebenarnya tak diam melihat situasi itu. Kata Suyadi, pihaknya sempat mengajukan proses pailit ke kantor kejaksaan setempat agar perusahaan bisa dioperasikan pemilih baru.

"Tapi dia (pihak Prabowo) tak mau mempailitkan karena perusahaannya memang sebenarnya tak merugi. Informasi yang kami terima, perusahaan banyak utang sebesar Rp 7 triliun. Setelah diaudit, nilai usaha itu Rp 3,5 triliun," bebernya.

"Ada beberapa investor mau beli, tapi perusahaan tak berkenan. Ada yang mau beli Rp 5 triliun, tapi kan masih kurang untuk membayari utang. Mungkin itu alasan masih dipertahankan."

Terlepas dari itu, Suyadi menekankan kondisi berlarut-larut dan tak jelas itu merugikan ribuan karyawan beserta keluarga mereka yang nasibnya digantung. Di luar itu, ribuan masyarakat sekitar yang terlanjur menanami lahannya dengan pohon akasia dan gamalina juga rugi besar.

"Karena kayu itu cuma bisa dijual ke Kiani Kertas. Tak bisa dibuat untuk yang lain," imbuhnya.
Sumber


OPSI: Prabowo Belum Lunasi Gaji Buruh PT Kiani Kertas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengecam bakal calon presiden Prabowo Subianto karena hingga kini masih menyisakan luka bagi sebagian buruh.

Prabowo dianggap belum memenuhi kewajibannya membayar upah para buruh di PT Kiani Kertas, sebuah perusahaan kertas di Kalimantan Timur. "Sebelah sana ada upah yang belum dibayar. Ini kita kecam, buruh upahnya gak dibayar," ujar Timboel di Seknas Jokowi, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Timboel mengatakan, Jokowi dan Prabowo memiliki latar belakang yang sama sebagai pengusaha. Jokowi adalah pengusaha mebel di Surakarta, sementara Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Kiani Kertas.

Namun, kata Timboel, rekam jejal keduanya bertolak belakang. Jokowi dianggap tidak memiliki masalah yang berkaitan hubungan kerja dengan bawahannya.

"Ini kita lihat pengalaman, track record masa lalu menjadi sebuah acuan bagaimana kita berharap ke depan. Masalah perburuhan dilakukan kepemimpinan riil, bukan hanya janji," kata Timboel.
Sumber


Ngurusin Perusahaan aja Gak BERES, Apalagi mauu ngurusin NEGARA?