- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
"Jangan Ada Berita TPS Pilpres Kosong karena Piala Dunia"
TS
mubarak.zimah
"Jangan Ada Berita TPS Pilpres Kosong karena Piala Dunia"
JAYAPURA, KOMPAS.com — Sosialisasi Pemilu Presiden 2014 di Papua dinilai masih minim. Informasi tentang hari pemungutan suara Pemilu Presiden 2014 pun dikhawatirkan "tenggelam" di tengah ingar-bingar Piala Dunia 2014.
“Warga Papua mungkin lebih tertarik Piala Dunia ketimbang pemilu presiden. Jangan sampai pada saat pemungutan suara pemilihan presiden, berita yang muncul justru TPS di Papua kosong gara-gara Piala Dunia,” ungkap Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian, Rabu (25/6/2014).
Jangan-jangan, imbuh Tito, banyak warga Papua bahkan tak tahu jadwal pemilu presiden. Menurut dia, pemilu presiden berbeda dengan pemilu legislatif yang melibatkan banyak partai politik dan calon anggota legislatif. Sosialisasi pemilu legislatif, ujar dia, tak semata mengandalkan kinerja Komisi Pemilihan Umum.
Kurangnya sosialisasi pemilu presiden diakui oleh anggota KPU Papua, Musa Sombuk. Dia mengatakan, KPU Papua dan KPU kabupaten di provinsi tersebut disibukkan dengan banyaknya sengketa dari calon anggota legislatif yang tak puas.
"Ada 86 kasus sengketa pemilu legislatif dari Papua yang akan disidang di Mahkamah Konstitusi dan akan diputuskan pada 26 hingga 30 Juni mendatang. Karena fokus dengan kasus tersebut, sosialisasi hanya dapat kami lakukan melalui media massa," tutur Sombuk. KPU, imbuh dia, juga menghadapi banyak gugatan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua menambahkan, ada pula ancaman gangguan keamanan dalam pemilu presiden mendatang. Menurut dia, sudah beredar SMS berisi ajakan memboikot pemilu presiden, selain ancaman gangguan dari kelompok bersenjata yang harus diwaspadai.
"Ada delapan kabupaten yang rawan gangguan keamanan. Namun, gangguan tersebut sudah terdeteksi dan kami siap mem-backup Polda Papua untuk mengamankan pemilu presiden," ungkap Zebua.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak di Papua untuk menyukseskan pemilu presiden. Enembe meminta agar setiap kendala di daerah yang punya kemungkinan mengganggu pelaksanaan pemilu presiden dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Khusus kepada para penyelenggara pemilu, Enembe berpesan agar mereka tidak mengulang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu legislatif, termasuk dalam rekapitulasi suara. Enembe memberikan contoh kasus Ketua KPUD Mimika Yohanis Kemong yang mengubah hasil perolehan suara dan kemudian memicu pertikaian berlarut di antara kelompok warga.
http://brasil2014.kompas.com/read/20...a.Piala.Dunia.
“Warga Papua mungkin lebih tertarik Piala Dunia ketimbang pemilu presiden. Jangan sampai pada saat pemungutan suara pemilihan presiden, berita yang muncul justru TPS di Papua kosong gara-gara Piala Dunia,” ungkap Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian, Rabu (25/6/2014).
Jangan-jangan, imbuh Tito, banyak warga Papua bahkan tak tahu jadwal pemilu presiden. Menurut dia, pemilu presiden berbeda dengan pemilu legislatif yang melibatkan banyak partai politik dan calon anggota legislatif. Sosialisasi pemilu legislatif, ujar dia, tak semata mengandalkan kinerja Komisi Pemilihan Umum.
Kurangnya sosialisasi pemilu presiden diakui oleh anggota KPU Papua, Musa Sombuk. Dia mengatakan, KPU Papua dan KPU kabupaten di provinsi tersebut disibukkan dengan banyaknya sengketa dari calon anggota legislatif yang tak puas.
"Ada 86 kasus sengketa pemilu legislatif dari Papua yang akan disidang di Mahkamah Konstitusi dan akan diputuskan pada 26 hingga 30 Juni mendatang. Karena fokus dengan kasus tersebut, sosialisasi hanya dapat kami lakukan melalui media massa," tutur Sombuk. KPU, imbuh dia, juga menghadapi banyak gugatan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua menambahkan, ada pula ancaman gangguan keamanan dalam pemilu presiden mendatang. Menurut dia, sudah beredar SMS berisi ajakan memboikot pemilu presiden, selain ancaman gangguan dari kelompok bersenjata yang harus diwaspadai.
"Ada delapan kabupaten yang rawan gangguan keamanan. Namun, gangguan tersebut sudah terdeteksi dan kami siap mem-backup Polda Papua untuk mengamankan pemilu presiden," ungkap Zebua.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak di Papua untuk menyukseskan pemilu presiden. Enembe meminta agar setiap kendala di daerah yang punya kemungkinan mengganggu pelaksanaan pemilu presiden dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah dan aparat keamanan.
Khusus kepada para penyelenggara pemilu, Enembe berpesan agar mereka tidak mengulang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu legislatif, termasuk dalam rekapitulasi suara. Enembe memberikan contoh kasus Ketua KPUD Mimika Yohanis Kemong yang mengubah hasil perolehan suara dan kemudian memicu pertikaian berlarut di antara kelompok warga.
http://brasil2014.kompas.com/read/20...a.Piala.Dunia.
0
619
1
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan