Dipimpin sipil :

Era megawati kehilangan Sipadan Ligitan...
Salah satu kasus yang sering digunakan untuk menjatuhkan Megawati adalah kasus jatuhnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke wilayah pemerintah Malaysia. Belakangan kasus ini kembali diangkat untuk menjatuhkan pencalonan Jokowi sebagai presiden mengingat Jokowi merupakan kader sekaligus capres dari partai PDIP.
Memang benar bahwa keputusan jatuhnya kedua pulau tersebut terjadi pada tahun Desember 2002, saat dimana Megawati masih menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Abdurahman Wahid. Tapi apakah benar bahwa hal tersebut terjadi sema-mata karena kesalahan pemerintah Megawati?
Pulau Sipadan
Sengketa Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1967 dimana baik Indonesia maupun Malaysia memasukkan kedua pulau tersebut dalam peta wilayahnya, dan sejak itu kedua pulau dinyatakan berstatus quo. Sejak saat itu banyak perundingan yang sudah dilakukan, awalnya Indonesia ngotot meminta penyelesaian kasus ini dilakukan oleh Dewan Tinggi ASEAN, tapi Malaysia selalu menolak. Sejak tahun 1996 pemerintah Indonesia melinak, hingga kemudian pada tahun 1998, kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah ini ke International Court of Justice (ICJ) di Den Haag.
Sepakat menyerahkan kasus ini pada ICJ berarti kedua belah pihak siap menerima apapun keputusannya nanti. Tapi yang terjadi, ketika ICJ memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas pulau itu, orang-orang Indonesia malah marah-marah. Ini menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang berjiwa besar. Kalau memang dari awal tidak merelakan Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, ya tidak usah dibawa ke ICJ, perang saja dengan Malaysia.
Perlu diketahui juga bahwa ICJ memutuskan untuk menyerahkan pulau itu pada Malaysia atas prinsip permanent occupation, yang artinya bahwa Malaysia lebih berhak karena mereka telah menempati pulau itu secara permanen sebelumnya. Malaysia memang memiliki beberapa bangunan permanen di Sipadan dan Ligitan untuk tujuan pariwisata, hal itu bisa terjadi karena selama ini Malaysia memahami status quo kedua pulau selama sengketa sebagai tetap bagian wilayah Malaysia sehingga boleh dikelola hingga sengketa diputuskan, sedangkan Indonesia memahami status quo tersebut sebagai kedua negara tidak boleh ditempati atau dieksplorasi hingga sengketa diputuskan.
Siapa yang salah?
Jika sengketa sudah terjadi sejak tahun 1967 dan selama sengketa Malaysia sempat membangun berbagai bangunan dan dibiarkan oleh pemerintah Indonesia yang jelas punya pengertian akan status quo yang berbeda, maka yang patut disalahkan sebenarnya pemerintah yang membiarkan pembangunan tersebut, dan pemerintah saat itu dipimpin oleh Soeharto. Begitu pula dalam hal diplomasi. Tidak benar bahwa jatuhnya Sipadan dan Ligitan itu akibat lemahnya diplomasi Indonesia, karena diplomasinya kan sudah dilakukan sampai 24 tahun, dan keputusan penyerahan kasus ini untuk dibawa ke ICJ kan dilakukan tahun 1998, alias masih dalam kepemimpinan Soeharto. Cuma hasil keputusannya saja baru keluar tahun 2002. Pemerintah orde baru yang salah, Megawati yang kena getahnya. Itu fakta yang seharusnya masyarakat ketahui.
Sayangnya, masyarakat sudah termakan propaganda yang selama ini beredar, padahal yang memberitakan juga bukan media kredibel, hanya tulisan dari blog, status facebook, atau twitternya Fahri Hamzah. Mereka hanya bisa bilang bahwa Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan gara-gara Megawati tapi ketika diminta atlas mana yang memuat Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah Indonesia, tidak ada yang bisa jawab, ditanya alasan kenapa ICJ memutuskan memilih Malaysia ketimbang Indonesia, tidak dijawab, pengetahuannya hanya sebatas dari mulut ke mulut. Lebih parah, bahkan mereka tidak pernah mencoba membaca tulisan di Wikipedia mengenai kasus ini.
Saya sendiri menganggap bahwa masalah Sipadan dan Ligitan terlalu dibesar-besarkan, pun saya tidak menyalahkan pemerintah orde baru. Kedua pulau itu dari awal statusnya memang tidak jelas. Kita tidak kehilangan apapun.
http://candrawiguna.com/kasus-sipada...ahan-megawati/
https://jkw4p.com/tanya-jawab/megawa...kan-persatuan/


Habibie kehilangan Timor Timur
antitesa :
Merdeka.com - Hari ini Presiden RI ke tiga, Bacharuddin Jusuf Habibie genap berulang tahun ke 77. Seperti tahun sebelumnya, Habibie memilih merayakan hari lahirnya di Jerman bersama anak cucu tercinta.
Sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada pesta besar-besaran. Hanya pertemuan dengan anak cucu dan renungan. "Tidak ada yang spesial," ujar sekretaris pribadi BJ Habibie, Rubijanto kepada merdeka.com, Senin (24/6).
Berbicara Habibie, maka publik akan kembali teringat dengan Timor Timur. Wilayah yang dulu menjadi provinsi ke 27 itu kini merdeka dan berubah menjadi Timor Leste. Timor Timur lepas saat Habibie menjadi presiden. Benarkah lepasnya Tim-tim karena kesalahan Habibie?
Usulan mengenai jajak pendapat atau referendum disampaikan oleh Presiden Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia.
Dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Habibie pun menyetujui referendum, karena apapun hasilnya hal itu akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur, maupun tekanan-tekanan internasional dan kritik dari negara lain.
Referendum pun dilakukan. Hasilnya, sebagian besar pemilih menyatakan Timor Timur merdeka. Timor Timur akhirnya lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Pengambilan keputusan terhadap penyelesaian persoalan Timor Timur menurut beberapa pakar dan pengamat politik Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang gegabah. Habibie pun paling banyak disalahkan.
"Itu harus dilihat dulu, apakah benar Timor Timur itu memang wilayah dari negara Indonesia. Kalau memang bukan wilayah Indonesia, kenapa harus dipersalahkan," ujar sejarawan LIPI Asvi Warman Adam saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (24/6).
Menurut Asvi, dalam catatan sejarah, sejak Indonesia merdeka, para founding state tidak pernah menyebut-nyebut Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Soekarno sendiri baru menyebut penjajahan Portugis di Tim-tim pada tahun 1965.
"Pertama Tim-tim itu jika ditilik dari sejarahnya ternyata memang bukan wilayah Indonesia, kedua setelah masuk wilayah Indonesia pun, Tim-tim tidak dirawat dengan baik. Hal ini mengakibatkan sorotan dunia internasional begitu tajam," terangnya.
Sebagian kalangan menyebut bahwa lepasnya Timor Timur karena presiden Indonesia dipegang bukan orang Jawa. Habibie yang kelahiran Pare-pare Sulawesi dianggap tidak mampu mengampu jabatan sebagai presiden di Nusantara sehingga Tim-tim lepas.
"Itu anekdot yang sangat jahat yang disebarkan saat rezim orde baru. Seolah-olah presiden itu harus Jawa, harus militer atau bahkan ada trah darah birunya. Itu tidak benar," ujar Asvi.
http://www.merdeka.com/peristiwa/ben...n-habibie.html

Dipimpin Militer :
Yang masih ributin masalah Indosat itu masalah duit kecil dibandingkan dengan masalah tambang asing yang ada di Indonesia. Masih penting lagi masalah kontrak Pertambangan asing yang ada di Indonesia.
Tahukah anda bahwa laba Freeport selama ini mampu membangun 7kota New York dengan fasilitas yang sama. Bayangkan dengan uang sebanyak itu jika dikuasai oleh negara? Hutang RI = 0, Pendidikan & Kesehatan GRATIS untuk semua orang, Lapangan pekerjaan terjamin. Itu masih Freeport belum lagi Exxon, Newmont, dll... Pikirkan itu kawan...
Jangan pernah melupakan sejarah bahwa Kontrak Karya (KK) pertama PT Freeport Indonesia ditandatangani tahun 1967, tepat begitu Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) diberlakukan oleh Presiden Soeharto sebagai penanda dimulainya Orde Baru. kemudian disusul oleh perusahaan2 tambang lainnya bahkan Kontrak Karya Freeport diperpanjang lagi di era SBY hingga tahun 2041... Bayangkan itu berapa banyak Sumber Daya Alam Indonesia dicuri asing??? Inilah BOCOR BOCOR yang sebenarnya kawan...
Dalam sejarah RI sudah 2x dipimpin oleh presiden jebolan militer yang terbukti sudah menjual Sumber Daya Alam & menjadi antek asing juga menambah berat hutang RI...
Era Suharto hutang RI bertambah 1.500 Triliun
Era SBY hutang RI tembus jadi 3.107 Triliun... Bahkan saat ini Indonesia untuk membayar hutang LN yang mendekati jatuh tempo adalah dengan cara Gali lubang tutup lubang (Buka Hutang baru untuk membayar Hutang lama)
https://www.google.com/search?q=huta..._sm=0&ie=UTF-8
Era Subianto jadi berapa ya??? Bayar hutang 14Triliun aja susah apalagi 3000 Triliun???
yuk serahkan lagi nasib negara pada militer...
Gali lubang, gali terusssss... BOCOOOR....
Masih percaya hanya dengan terlihat Tegas & Berwibawa??? hahahaha Bahkan penjual mineral2 negara & yang membuat hutang negara makin menumpuk adalah Presiden jebolan dari militer...

Jadi kesimpulannya dari data diatas program 1 desa 1 Milliar (Program jiplak dari mantan PM Thailand Taksin Sinawatra), naikkan gaji Guru, PNS, Pejabat, Penegak hukum, hingga buruh, dan janji-janji surga lainnya dapat duit dari mana??? Hutang lagi???

Yang lebih lucu lagi rasio hutang RI selama dipimpin Presiden sipil jadi lebih kecil dibanding dipimpin Presiden dari Militer
http://maulanusantara.wordpress.com/...ngga-sekarang/

Lihat juga daftar tertinggi Presiden terkorup di Dunia. Sipil apa Militer? Fakta sejarah Presiden terbaik di Indonesia & ditakuti asing (Sukarno) sipil apa militer???
http://www.unikdunia.com/2012/10/10-...g-sejarah.html
http://www.5fakta.com/tokoh/politik/...orup-di-dunia/
dan Suharto akan diperjuangkan oleh Prabowo sebagai Pahlawan Negara
http://www.jpnn.com/read/2014/06/06/...ian-dari-Orba-
http://www.tempo.co/read/fokus/2014/...p-Tak-Reformis


Jadi enaknya pilih Militer apa Sipil???