Prabowo Lancarkan Serangan soal Penjualan Indosat pada Era Megawati, Ini Jawaban Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Debat kandidat ketiga antar-calon presiden memasuki tahap saling melemparkan pertanyaan, Minggu (22/6/2014). Dalam sesi ini, calon presiden Prabowo Subianto memberikan pertanyaan soal penjualan Indosat yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Kalau bicara drone dan sebagainya, masalah satelit jadi sangat strategis dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya, waktu pemerintahan dipimpin Megawati menjual perusahaan sangat strategis, Indosat, yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apa akan beli kembali?" tanya Prabowo.

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi pada 1998, di mana kondisi ekonomi masih belum baik. Jokowi meminta agar prabowo tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang cukup baik.

"Tapi, bicaralah saat krisis keuangan, APBN kita berat. Waktu Indosat kita jual, harusnya dilihat ada klausul apa di situ," ujarnya.

Jokowi memaparkan bahwa salah satu klausul yang disepakati pemerintah saat melepas saham Indosat ketika itu adalah adanya opsi Indosat kembali dibeli. "Ke depan harus kita buy back, ambil kembali saham jadi milik kita sendiri. Oleh karena itu, ke depan, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," jawab Jokowi.

Pada masa pelaksanaan pemilihan presiden kali ini, isu masalah pelepasan aset negara kepada pihak asing ditujukan kepada Jokowi. Hal ini tidak lepas dari keputusan Megawati yang menjual Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT).
http://nasional.kompas.com/read/2014...Jawaban.Jokowi

inilah..com, Jakarta - Rencana cawapres Boediono yang akan me-'lanjutkan' privatisasi, kian menunjukkan jika pasangan dari capres SBY ini adalah seorang neoliberal garis keras.

"Ini semakin menegaskan kalau Boediono seorang Neolib, hard core Neolib," sebut Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon di BP Pilpres Mega-Prabowo di Jakarta, Minggu (21/6).

Menurut Fadli, timkamnas Mega-Prabowo secara tegas menolak privatisasi BUMN dengan alasan in-efisiensi. Seharusnya kalau tidak efisien bukan kepemilikannya yang di privatisasi tapi manegemennya.

"Kalau kita lihat masalah lalu Menkeunya Pak Boediono sekarang diulang lagi akan melakukan privatisasi ditengah maraknya masyarakat menolak privatisasi BUMN, tapi Boediono tetap melaksanakan privatisasi," ujarnya.

Fadli mengungkapkan cara berpikir untuk privatisasi berarti sama saja telah menjual negara. "Karena aset-aset strategis yang mengusai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Jangan sampai BUMN dijual kepada asing," cetusnya.

Sementara saat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, tutur dia, terjadi privatisasi dengan menjual PT. Indosat kepada pihak asing karena perintah dari MPR dan DPR. Privatisasi saat itu dilakukan untuk kepantingan rakyat,walaupun PT. Indosat telah dijual pada pihak asing tapi dalam kenyataannya PT Telkom masih punya kendali pada Indosat.

"Artinya privatisasi tidak ada yang salah (saat pemerintahan Mega). Dan sekarang privatisasi dilakukan secara membabi buta, sementara di zaman bu Mega, privatisasi dilakukan karena kondisi yang sangat berat, sehingga kita harus menyelamatakn kondisi ekonomi," pungkasnya.

Sebelumnya pada 19 Juni lalu, ketika berkampanye dihadapan mahasiswa ITB, Boediono mengatakan bahwa birokrasi Indonesia tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Oleh karena itu, maka dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. [jib]

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/118424/tim-mega-pro-boediono-hard-core-neolib[/url]