Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Jakarta yang sebelumnya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ini turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ada 86 temuan berindikasi kerugian negara senilai Rp 1,54 triliun.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Joko Widodo dinilai bertanggung jawab atas hasil audit BPK tersebut. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak setuju dengan tuduhan itu. Menurutnya, hanya karena Jokowi ikut dalam Pilpres 2014 saja, hal ini menjadi sorotan.

"Nggak ada yang salah sama Pak Jokowi kok. Masalahnya Pak Jokowi karena ikut pilpres makanya jadi ramai," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).

Ahok mengatakan, BPK saat ini lebih teliti dibanding dulu. Saat ini tak hanya aset yang diperiksa tapi sampai dokumen pergub juga tak luput dari pemeriksaan BPK.

Ahok mencontohkan, sebuah perusahaan saja membayar akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan. Fungsinya, untuk mengetahui apakah karyawannya bermain. Kalau hal itu terbukti, perusahaan bisa saja memecat karyawan yang bersangkutan.

"Kalau swasta Anda tidak bisa atur semua, paling dipecat. PNS kan nggak bisa dipecat. Jadi sebenarnya nggak ada masalah," lanjutnya.

Dia yakin, BPK sudah melakukan pekerjaannya dengan benar. Temuan BPK itu menunjukkan memang ada masalah dan itu akan diperbaiki. "Jadi kalau instruksi jelas lalu diaudit ketemu berarti nggak ada masalah kok," tandasnya. (Ans)
liputan

mantap ahok. seperti lilin dlm kegelapan panasbung.