JAKARTA, KOMPAS.com - Timses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ahmad Yani, mengkritisi pemahaman calon presiden Joko Widodo terkait batas letak geografis Indonesia. Dia berpendapat Jokowi kurang memahami persoalan di wilayah perbatasan yang rawan menjadi persoalan Indonesia dengan negara lain.

"Ya itu tadi, mana ada seorang capres peta bumi saja tidak tahu," kata Yani usai menghadiri debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, di Jakarta, Minggu (22/6/2014). Dia mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Jokowi soal konflik Laut China Selatan.

"Mana ada capres yang tata letak geografis saja tidak tahu (dan bilang) saya tidak mau ikut campur ah. (Ibaratnya) negara kita mau dicaplok, saya tidak mau ikut campur," kecam Yani.

Untuk mengetahui sejauh mana konflik di Laut China Selatan dapat berdampak terhadap Indonesia, Yani berencana meminta Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memaparkan kondisi perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

"Biarkan kawan-kawan Komisi I panggil Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana daya tahan kita kalau ada musuh di Laut Tiongkok itu," ujar Yani, sembari menyebut Laut China Selatan dengan Laut Tiongkok Selatan seperti yang dipakai Jokowi.

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang dilontarkan Prabowo, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret dalam pusaran masalah internasional bila tak bisa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi pun menyatakan Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara-negara di ASEAN di Laut China Selatan. Karenanya, kata Jokowi, bila tak punya solusi yang jelas maupun diplomasi yang bermanfaat maka sebaiknya Indonesia tidak masuk terlalu dalam pada permasalahan tersebut.

"Ini urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" jawab Jokowi soal konflik di perairan tersebut.

Prabowo sempat memperdalam pertanyaannya dengan memberikan informasi tambahan bahwa wilayah Indonesia turut diklaim oleh negara lain dalam konflik itu. Namun, Jokowi kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," kata Jokowi. oraisoOPOOPO

Bisnis.com, JAKARTA –Upaya menggarap potensi migas di Blok East Natuna kini menghadapi tantangan baru setelah Pemerintah China mengklaim kawasan Natuna masuk dalam wilayah teritorinya. Padahal, pemerintah Indonesia sendiri masih mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah No. 52/2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu pasca para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meminta keringanan pajak.
China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah dicantumkan.Vietnam dan Filipina sudah menolak peta China tersebut sebagai dasar untuk pengembangan minyak dan gas bersama yang ditawarkan negara itu.
Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini, mengatakan China telah mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka. “Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Spratly dan Paracel Islands antara China dan Filipina . Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan perairan Natuna. " katanya seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (7/4/2014).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan Indonesia sedang mencari kejelasan tentang maksud China mengklaim zona maritim di Laut China Selatan untuk menghindari salah perhitungan di zona kaya gas alam. Dia mengaku telah meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu memperoleh kejelasan hukum dari klaim China atas wilayah Indonesia.Padahal, jelasnya, Filipina pada Maret 2014 telah menantang klaim China untuk wilayah yang diperebutkan dari Laut china Selatan di pengadilan PBB.
"Apa yang perlu dikomunikasikan lebih baik adalah maksud di balik langkah ini sehingga kita minta agar pihak Tiongkok memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan agar tidak menjadi sumber masalah dan tantangan baru," kata Natalegawa. Menurutnya, potensi kesalahpahaman berarti ada risiko insiden kecil yang mengarah ke krisis yang lebih besar di kawasan itu. Untuk itu, pihaknya meminta klarifikasi dari China, tetapi hingga kini belum mendapat tanggapan.
Natalegawa mengemukakan Indonesia bukan merupakan penuntut di Laut Cina Selatan , dan negara ini tidak merasa khawatir akan terjebak dalam perselisihan yang lebih luas. Pasalnya, dia percaya bila setiap orang yang hanya menekankan satu keamanan sendiri akan mengetahui dengan cepat bahwa pendekatan semacam itu hanya dapat bersifat sementara.
Rencananya, Indonesia akan mengerahkan empat helikopter serang Apache Boeing ke Kepulauan Natuna sebagai tindakan pencegahan terhadap ketidakstabilan di Laut Cina Selatan. Indonesia juga sedang menunggu pengiriman delapan helikopter yang dijadwalkan tiba pada 2017. Berdasarkan catatan Bisnis, wilayah Natuna merupakan wilayah kaya minyak, gas dan ikan serta rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia.Khusus untuk Blok East Natuna, PT Pertamina (Persero), bersama dengan mitra yang meliputi unit Exxon Mobil Corp dan Total SA, ingin mengembangkan blok gas tersebut yang diprediksi memiliki potensi sumber daya hingga 57 triliun kaki kubik (tcf).



China Klaim Sepihak Laut Natuna Masuk Wilayahnya
China Klaim Sebagian Perairan Natuna Masuk Wilayahnya

Yang ga paham peta, mending mingkem aja deh
Panastak harus belajar, kalo om Joko blunder malam ini
Oalah drawn...drawn