Jakarta, HanTer - Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah topik yang mencuat dalam debat capres, Minggu (22/6) malam. Dalam sesi tanya-jawab, capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) tampak gugup lantaran tidak menguasai persoalan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Kegugupan itu, menurut Direktur Eksekutif Polcomm Institute, Henri Budiarto, tampak dari gestur tubuh Jokowi. “Mimik mukanya berubah. Saat ditanya Prabowo soal konflik Laut Cina Selatan, Jokowi terkesan menjawab sekenanya dengan mengatakan jika tidak ada kepentingan, jangan masuk dalam konflik itu,” kata Henri yang dihubungi Minggu (22/6) malam.

Padahal, lanjut Henri, betapa strategisnya Laut Cina Selatan dan betapa kayanya sumber daya alam di Laut Cina Selatan. “Itu sebab, sejumlah negara terus berkonflik di sana. Peran Indonesia dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Tapi Jokowi memberikan jawaban wait and see,” ujar Henri.

Soal Jokowi yang tidak menguasai masalah konflik di Laut Cina Selatan, juga dibenarkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. "Ya maaf, mungkin Jokowi tidak begitu menguasai banyak isu nasional terkait soal tadi, luar negeri, ketahanan nasional. Misal soal Laut Cina Selatan dia tak memahami betul," kata Akbar Tandjung yang ditemui usai debat capres di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, semalam.

Jawaban Jokowi menurut Akbar, menunjukkan seolah Indonesia tidak punya kepentingan dengan konflik Laut Cina Selatan. Padahal peran Indonesia dibutuhkan dalam menyelesaikan hal itu. "Itu kan perebutan kepentingan dari beberapa negara terkait juga sumber daya di situ. Kalau soal kepentingan membutuhkan kemampuan tinggi dan diplomasi, kalau tidak bisa terjadi konflik yang tajam," ujarnya.

"Di sini (Jokowi) kelihatannya seolah-olah tidak ada masalah serius, pokoknya berbaik sangka. Padahal itu kan soal kepentingan di sana sumber daya alam," tambah mantan ketua DPR itu.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan soal peran Indonesia dalam permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Jokowi menilai itu urusan negara lain. "Ini adalah urusan negara lain dengan negara yang lain. Tapi kalau kita bisa masuk dan bisa berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi," kata Jokowi.

Selain tidak memahami masalah Laut Cina Selatan, capres nomor urut dua Jokowi juga salah data saat menjawab pertanyaan Prabowo mengenai penjualan saham PT Indosat yang dilakukan pemerintah saat Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden. "Pada tahun 1998 kita sedang dalam keadaan krisis. Kita membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi dan apa yang kita punyai kita bisa jual barang (Indosat, red) itu," jawab Jokowi.

Atas jawaban Jokowi itu, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi salah membeberkan data. Menurutnya, penjualan Indosat bukan terjadi pada tahun 1998 dan tidak dilatari krisis ekonomi. "Di zaman Ibu Mega sudah tidak ada krisis, sudah cukup baik. Saya kira Jokowi salah data," tegas Fadli Zon usai menyaksikan debat capres putaran ketiga di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6).

Sekadar mengingatkan, Megawati menjadi presiden pada 2002, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lengser di tahun itu. Sebelumnya Megawati adalah Wapres Gus Dur.

Fadli menyebut pertanyaan Prabowo kepada Jokowi mengenai aset Indosat untuk menegaskan aset penting milik negara tidak boleh dijual ke negara lain. "Untuk mengingatkan jangan sampai terjadi kembali. Ada aset strategis dijual, ini adalah tindakan tidak nasionalis. Jawaban Prabowo jelas tidak akan terjadi penjualan BUMN strategis ke pihak asing," ujarnya.Nyengir Kuda

Laut cina selatan itu urusan ucrat-ucrit
Yang penting kita perbanyak punya 'drawn', tp satelit NEBENG