Menlu Sepakat dengan Jokowi Soal Laut Cina Selatan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengamini pernyataan calon presiden Joko Widodo terkait persoalan Laut Cina Selatan bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bertikai.

Namun, Marty menegaskan bahwa Indonesia ikut terlibat untuk membantu menciptakan kondisi perdamaian di kawasan.

"Saya kira posisi Indonesia selama ini, yang bukan negara yang bertikai di Laut Tiongkok Selatan, namun senantiasa menampilkan upaya-upaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah itu," ujar Marty di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Marty menyatakan, Indonesia turut berkontribusi dengan upaya diplomasi yang terus dilanjutkan untuk meredam suasana. Sejauh ini, kata Marty, peran Pemerintah Indonesia diterima semua negara.

"Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu upaya kita memang dilakukan dengan asumsi kita bisa berkontribusi," ujarnya.

Jokowi menilai permasalahan Laut Cina Selatan merupakan urusan negara lain. Tapi, Indonesia dapat berperan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

"Perlu kita amati dan cek, apakah kalau kita masuk ke konflik, membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, apa bisa memberikan jalan keluar, kalau yakin kita bisa memberikan jalan keluar diplomasi, masuk saja," tutur Jokowi dalam debat capres di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Pengamat: Jokowi Telah Lahirkan Doktrin Baru Politik Luar Negeri Indonesia

JAKARTA-- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma menilai telah lahir sebuah doktrin baru yang relevan dalam abad ke-21 bagi politik luar negeri Indonesia. Doktrin baru itu muncul dari Calon Presiden Joko Widodo dalam debat ketiga, Minggu (22/6/2014) malam.

"Tadi malam telah lahir sebuah doktrin baru yang relevan dalam abad 21 bagi politik luar negeri Indonesia. Diungkap dalam statement yang lebih lugas mengenai posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kekuatan di antara dua samudra," tegas Rizal Sukma dalam diskusi di Kantor Media Center JKW4P, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014).

Apalagi, menurut pengamat ini, pernyataan Jokowi itu bukan sekedar slogan. Tapi, itu merupakan refleksi anak bangsa melihat ke dalam diri bangsa ini atas dinamika politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini. Khususnya, ketika melihat peta geo-politik dan geo-ekonomi sekarang ini. Yakni, untuk peta geo-ekonomi mengalami pergeseran pusat dinamika global dari barat ke timur (Asia Pasifik).

Pada saat yang sama, imbuhnya, jika melihat peta geo-politik saat ini, kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis dan berperan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Yakni, kekuatan ekonomi dunia sekarang terjadi di Asia Pasifik seperti Tiongkok dan Jepang.

Selain itu, menurutnya, pertarungan geo-ekonomi maupun geo-politik akan terjadi di samudera atau wilayah laut pada abad ke-21 ini.

"Kalau dilihat peta Asia Pasifik, Samudera yang menjadi tempat pertarungan itu ada di Samudera Hindia dan Pasifik. Dan secara geografik, kita, Indonesia ada di tengahnya," tandasnya.

Karena itu, mengaju pada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, jelas dia, bangsa ini tidak mau didikte oleh pertarungan negara-negara besar. Oleh karenanya, pemerintah kedepan harus bisa melihat Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Dan Jokowi, dia menilai, tepat melihat potensi itu kedepan bahwa Indonesia bisa menjadi satu kekuatan besar menjadi poros maritim dunia yang berada tepat di dua Samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik. Dan itu mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di dua Samudera yang sangat strategis tersebut.

"Ketika ingin merumuskan dimana posisi kita didalam perubahan geo-politik dan geo-ekonomi sekarang, doktrin ini menjadi sangat penting. Doktrin ini bagaimana kita melihat diri kita. Semua langkah-langkah diplomasi Indonesia diharapkan bisa didasarkan pada cara pandang kita kepada diri kita dan cara pandang kita terhadap dunia lebih luas," jelas dia.

"Jadi jika kita lihat tadi malam itu, kita melihat lahirnya doktrin baru dalam politik luar negeri Indonesia yaitu doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai kekuatan yang berlayar diantara dua Samudera," tandasnya.

Dalam debat ketiga capres, Minggu (22/6/2014) malam, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Debat itu mengambil tema 'Ketahanan Nasional dan Politik Internasional.' Jokowi juga menyatakan ingin meningkatkan anggaran pertahanan dan merasa perlu ada komponen cadangan atau tentara cadangan.