Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk (ISAT) Alexander Rusli mengatakan, jual beli atau akuisisi merupakan kewenangan pemegang saham (shareholder).

"Tugas direksi memberikan shareholder value kepada pemegang saham, siapa pun pemegang sahamnya. Jadi, posisi kami netral saja," katanya kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2014).

Lebih lanjut, dia menuturkan, ISAT selama ini juga tidak memiliki treatment khusus dari Pemerintah Indonesia, yang juga memiliki saham di Indosat. "Salah satu bukti adalah satelit Indosat salah satunya diambil pemerintah untuk diberikan kepada BRI," ujarnya.

Rusli menambahkan, selain menjadi kewenangan pemegang saham, sebagai perusahaan terbuka (publik), aksi jual beli saham juga harus tunduk ke Undang-Undang Pasar Modal.

Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar pada Minggu malam, calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia harus membeli kembali saham Indosat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak dengan satelit milik Indonesia sendiri dan bukan satelit yang dipinjam dari negara lain.

"Ke depan, kuncinya satu, kita buy back, ambil alih kembali saham Indosat," ujar Jokowi dalam debat capres putaran ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014).

Ia mengatakan, dalam perjanjian jual beli saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002, terdapat klausul bahwa saham dapat dibeli kembali oleh Pemerintah Indonesia. Hanya memang, kata dia, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum membelinya.

Selama ini, isu penjualan BUMN, terutama Indosat, menjadi isu sensitif bagi kubu Jokowi-JK. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan langkah Megawati saat menjadi presiden, yang banyak melakukan divestasi BUMN.

http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Khlwp

sebelumnya.....

Gawat, RI Tak Punya Hak Buy Back Saham Indosat

Jakarta - Indonesia ternyata tak punyak hak sama sekali untuk membeli kembali 41,94 persen saham Indosat yang kini sudah dikuasai Singapore Technology Telemedia (STT). Masalah pembelian kembali saham atau buy back sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian jual beli atau sales and purchase agreement (SPA). Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo Sofyan Djalil usai rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla soal RUU Aceh di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/1/2006).

"Ternyata kewajiban atau hak kita untuk membeli kembali itu tidak ada dalam SPA. Kalau seolah-olah kita ingin membeli kembali, ada hak untuk membeli kembali, itu tidak ada. Semua tergantung apakah mereka mau menjual atau tidak," ungkap Sofyan. Ia menambahkan, sebelumnya mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi pernah mengisyaratkan Indonesia bisa membeli kembali saham tersebut. "Dulu terkesan seolah-olah Pak Laksamana menyatakan kita punya hak untuk membeli kembali. Tapi sebenarnya tidak ada kewajiban dari pihak Singapura untuk menawarkan," tegasnya.

Kepemilikan saham Indosat saat ini adalah pemerintah Indonesia (14,7 persen), STT (41,94 persen) dan sisanya publik. Pemerintah berniat membeli kembali sahamnya di Indosat yang dilego ke STT pada Desember lalu karena periode lock up selama dua tahun sudah selesai. Dengan selesainya periode lock up, maka STT bisa bebas menjual saham yang dibelinya tersebut.

Namun ternyata STT secara tegas menyatakan tidak akan menjual sahamnya di perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia itu. Padahal pemerintah Indoensia tampaknya sudah sangat ngebet. Menneg BUMN Sugiharto pun sudah mengirimkan surat ke STT agar bersedia menjual sahamnya. Sementara "saudara kembar" Indosat, yakni Telkom, sudah bersedia membantu pendanaanya.

Menurut Sofyan, STT secara tegas menyatakan tidak minat menjual sahamnya di Indosat sehingga Indonesia tidak bisa berbuat banyak. "Pak Sugiharto kan menawarkan kalau Singapura mau jual.

Tapi kelihatannya mereka tidak mau jual. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk membeli atau kewajiban mereka untuk menjual balik ke kita. Periode lock up itu boleh dijual kalau mereka mau," urai Sofyan.


http://inet.detik.com/read/2006/01/0...-saham-indosat



penipuan pdip dan jokowi untuk menutupi kebobrokan mereka saat berkuasa dulu