Kubu Prabowo-Hatta Tersandera
Kasus Korupsi

Senin, 16 Juni 2014 , 01:15:00

JAKARTA - Dibanding Joko Widodo-Jusuf Kalla, pasangan
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai akan terbebani karena
kader partai pengusungnya banyak yang berurusan dengan
kasus korupsi. Akibatanya, kasus ini akan menyandera
pasangan nomor urut satu itu untuk memberantas korupsi
jika mereka terpilih nanti.
Pernyataan itu disampaikan Peneliti Indonesia Corruption
Watch (ICW), Emerson Yuntho pada diskusi bertema
"Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo,
Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?", di Hotel Whiz,
Cikini, Menteng, di Jakarta Pusat, Minggu (15/6). Kata dia,
idealnya capres dan cawapres tak terbebani oleh kasus-kasus
korupsi.
Seperti diketahui, Prabowo-Subianto diusung oleh enam
partai. Masing-masing, Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar dan
PBB.
Emerson lantas mengungkap beberapa elit yang mendukung
Prabowo-Hatta yang sedang dirundung kasus dugaan korupsi.
Salah satunya adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang
kini menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi dana haji.
"Kubu pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak tersandera
kasus yang dibawa partai politik pendukungnya, dibanding
pasangan Jokowi-JK," kata Emerson.
Kasus lain yang diungkap Emerson adalah korupsi kasus dana
penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang sebelumnya
menjerat Wa Ode Nurhayati, anggota DPR dari PAN yang
merupakan pengusung Prabowo-Hatta. "Atau kasus yang
melibatkan kader Partai Golkar yang disebut terlibat dalam
korupsi pengadaan Al-quran maupun PON," kata dia.
Partai pendukung Prabowo lainnya, seperti PKS misalnya kata
Emerson juga dibebani kasus dugaan korupsi kuota impor
daging. Begitu pun dengan PBB yang juga mendukung
Prabowo. Ketua Umum PBB, MS Kaban, disebut bahkan telah
dicekal oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian
Kehutanan, sebuah kementerian yang sempat di pimpin
Kaban.
"PBB juga ada masalah di kementerian kehutanan. Kasus-
kasus yang saya sebut tadi itu yang masih atau sudah
bergulir di KPK," katanya.
Tapi, kata Emerson, kubu Jokowi pun bukan berarti tak sepi
dari beban kasus dugaan korupsi yang melilit partai
pendukungnya. Namun, secara kuantitatif, jumlahnya lebih
sedikit dibanding kubu Prabowo.
"Di kubu Jokowi-JK, enggak 100 persen steril dari masalah,
ada PKB yang tersandera sejumlah kasus," katanya.
Namun Emerson, Jokowi mempunyai keuntungan dengan
dukungan dari Partai Nasional Demokrat. Sebagai partai baru,
NasDem, masih relatif sepi dari kasus korupsi. "Jadi yang
lebih banyak tersandera kasus adalah kubu Prabowo,"
katanya.
Sementara terkait visi misi tentang pemberantasan korupsi,
Emerson melihat visi misi Jokowi-JK, lebih konkrit ketimbang
Prabowo-JK. Duet Jokowi-JK, visi misinya lebih menyentuh
permasalahan. Sementara Prabowo-Hatta, masih normatif.
"Namun bicara soal program, semuanya memberikan
dukungan pada KPK. Masing-masing juga berkomitmen
terhadap KPK," katanya.
Tapi bila diamati lebih detil kata Emerson, visi misi yang
diusung Jokowi-JK dalam isu antikorupsi lebih konkrit. Duet
pasangan yang disokong lima partai itu, langsung menyentuh
permasalahan dari sisi aspek hukum. Sedangkan Prabowo,
belum menyentuh itu. Problem permasalahan HAM yang
masih ditimpakan kepada Prabowo sepertinya masih menjadi
beban.
"Bicara tentang visi misi yang konkrit. Prabowo-Hatta ada 10
poin penegakan hukum dan antikorupsi. Sementara Jokowi-JK
ada 42 poin. Namun program turunan yang lebih konkret ada
di kubu Pak Jokowi. Kenapa di kubu Pak Prabowo tidak ada
soal HAM, mungkin karena masih tersandera," tuturnya.
Masih didiskusi yang sama, pembicara lainnya, Taufik Basari,
mewakili kubu Jokowi-JK, mengatakan, isu korupsi sekarang
telah dipolitisasi sedemikian rupa. Misalnya dalam kasus
Transjakarta, Jokowi coba dijatuhkan lewat kasus tersebut.
Tapi tak bersalah. Tentu ini sangat disayangkan. Mestinya
bicara isu korupsi, adalah bicara tentang komitmen.
"Karena itu saya meminta pada masyarakat sebagai pemilih,
agar lebih kritis lagi menanggapi isu yang berkembang.
Termasuk, saat membicarakan terkait visi dan misi yang
diucapkan capres-cawapres," kata Taufik.
Jejak rekam kata Taufik, harus menjadi ukuran untuk menilai
komitmen seorang calon pemimpin. Jangan sampai, pemilih
terbuai oleh visi misi yang manis dan bombastis tanpa
melihat jejak rekamnya. Jangan sampai visi misi itu bertolak
belakang dengan rekam jejak calon pemimpin.
"Apakah capres-cawapresnya punya komitmen itu atau
enggak. Jangan sampai, calon ini ibarat orang jual obat
tumbuh rambut, tapi kepalanya botak. Nah ini kan enggak
nyambung, dia ngomong apa tapi berbuat apa di masa
lalunya," pungkas Taufik. (awa/jpnn)



sumur
m.jpnn.com/news.php?id=240548