Original Posted By devangel►Yang tanggung jawab ama kebocorannya sapa dong ?

Original Posted By EconomicHitman►Tingkat Provinsi rata-rata APBD 50-70T, kalau potensi kerugian 2%nya saja berarti potensi kerugian sekitar 1,5T/Provinsi. Kali 34 Provinsi = 51T.

terus pada tingkat kabupaten/kota APBD rata-rata 1-10T, kalau potensi kerugiannya 2% saja berarti total 0,2T/Kabupatenkota. Kabupaten kota ada 511 kali 0,2T = 102,2T.

Total 153,2T, dengan menggunakan asumsi APBD yg paling besar dan belum double counting di DKI Jakarta yg ane gak pisahkan.
untuk APBN 2014 ada 1600T kalau diambil 2% potensi kerugiannya sekitar 32T.

kalau ditotal secara nasional potensi kerugian hanya mencapai 185,2T.

jadi darimana 1000T itu?
terus darimana anggapan bahwa sudah pasti bocor sedangkan BPK masih menggunakan kata "potensi"?

Post 1 kalau berani

tahun 2003 saat KKG menjadi Ketua Bappenas, KKG pernah menerbitkan buku putih tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, bisa dilihat di website Bappenas di sini : [url]http://www.bappenas.go.id/files/5313/5228/1918/pemberantasan-korupsi—oleh-kwik-kian-gie__20081223152450__1667__0.pdf[/url]

Waktu itu KKG memberikan ilustrasi kebocoran APBN sebagai berikut :

Dari PPh dan PPnBM Migas : Rp 180 triliun; Dari Belanja Barang Rutin : Rp 35 triliun; Dari Ikan, Pasir dan Kayu yang dicuri : Rp 76,5 triliun, dari Subsidi Bank Rekap : Rp 14 triliun. Total Rp 305,5 triliun.

Itu adalah hanya sebagian angka kecil. Baru beberapa item di dalam APBN. Apabila angka 2003 tersebut ditambahkan dengan inflasi selama 10 tahun, pada awal 2014 ini nilainya setara Rp 620 Triliun…!Apabila ditambahkan dengan hilangnya royalti, illegal mining, penyelundupan (misalnya termasuk pipa minyak dan gas yang katanya dialirkan lewat dasar laut ke pulau di Singapura) dan lain-lain; apakah angka Rp 1000 triliun pada tahun 2014 ini terdengar FANTASTIS…?

Berikut ini pernyataan Abraham Samad sendiri di Rakernas PDIP pada September 2013 :

http://nasional.kompas.com/read/2013...por.Itu.Bohong

kutipan :

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.