Sumber

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak tahu menahu perizinan penggunaan Taman Monumen Nasional (Monas) pada saat calon presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kampanye terbuka, Minggu (22/6/2014).

"Mereka bilang bukan izin kampanye itu, itu relawan mau lakukan jalan sehat dan kita sudah setuju kalau Minggu untuk olahraga bisa. Nah, kalau itu tiba-tiba, itu saya enggak tahu. Enggak lewat meja saya itu, langsung ke UPT Taman Monas," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Dalam kesempatan ini juga, Ahok menuding UPT Taman Monas, Firdaus, yang dia ancam dipecat lantaran kinerjanya yang buruk mencari bekingan dengan memberikan izin kepada Jokowi untuk berkampanye. Ditambah, saat ini Firdaus sulit untuk dihubungi.

"Kabur mungkin dia (Firdaus). Sudah mau dipecat juga kan. Mungkin dia cari bekingan (ke Jokowi). (Firdaus berpikir) Nah gue mungkin sudah izinkan (lakukan kampanye di Monas), nanti kalau Pak Jokowi balik gue diangkat lagi jadi UPT nih. Mungkin saja loh ya," ujar Ahok.

Ahok pun menyerahkan urusan sanksi atau bukti pelanggaran Pemilu Presiden kepada Bawaslu terkait aksi Jokowi di Monas hari Minggu kemarin.

"Biasa orang ajuin (izin) buat pakai Taman Monas untuk olahraga. Itu banyak kegiatan kita kasih. Soal ditumpangin (untuk kampanye), saya kira itu urusan Bawaslu, bukan urusan kami (Pemprov DKI) lagi," tukasnya.

Sebelumnya, pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempertanyakan netralitas Pemprov DKI Jakarta dalam gelaran Pemilihan Presiden 2014.

Pasalnya, dalam kebijakan pengunaan Bundaran HI, saat Car Free Day (CFD), Pemprov DKI memperbolehkan untuk kegiatan dukungan atau kampanye calon presiden Joko Widodo.

Selain itu, Jokowi pun melakukan hal yang sama dengan berkampanye dan melakukan orasi di kawasan Monas. Bahkan, saat kampanye di Monas, ada tiga panggung yang digunakan Jokowi untuk orasi politik pada acara Jakarta Night Festival (JNF).

Hajar HOK