Senin, 23 Juni 2014 | 20:12 WIB

Ini Alasan DKI Berikan Izin Pengerahan Massa Jokowi
di Monas dan Bundaran HI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memberikan izin penggunaan kawasan Monas dan
Bundaran Hotel Indonesia untuk kegiatan calon presiden
Joko Widodo, Minggu (22/6/2014), karena izin yang
diajukan adalah izin acara jalan sehat. Selain itu, pihak
yang mengajukan izin bukan dari tim sukses, melainkan
para relawan.

"Mereka bilang bukan izin kampanye itu, tapi relawan
mau lakukan jalan sehat. Kita sudah setuju kalau
Minggu memang bisa untuk olahraga. Nah, kalau itu
tiba-tiba itu (untuk orasi politik), saya tidak tahu
karena itu tidak lewat meja saya, tapi langsung ke UPT
(Unit Pelaksana Teknis) Taman Monas," kata Basuki di
Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, setiap
warga berhak mengajukan izin menggunakan kawasan
Monas dan Bundaran HI. Kalaupun ada pihak yang
menyalahgunakannya untuk kegiatan politik, ia mengaku
bahwa hal tersebut merupakan wewenang Badan
Pengawas Pemilu.

"Biasa orang ajuin buat pakai Taman Monas untuk
olahraga, oke. Itu banyak kegiatan kita kasih. Soal
ditumpangin (untuk kegiatan politik), saya kira itu
urusan Bawaslu, bukan urusan kami lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Sahabat Prabowo Yudha Permana
mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya telah
melakukan pembiaran pelanggaran izin penggunaan
tempat untuk kampanye. Ia merujuk pada penggunaan
kawasan Monas dan Bundaran HI untuk kampanye
Jokowi. Menurut Yudha, kedua kawasan tersebut
seharusnya steril dari kegiatan politik.

"Dulu waktu kita pilkada jadi tim sukses Jokowi-Ahok,
Bundaran HI dilarang digunakan untuk agenda politik.
Kenapa sekarang itu tidak berlaku?" ujar pria yang
mengaku pernah menjadi anggota tim sukses Jokowi-
Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Senin pagi.

Yudha mengaku belum tahu apakah kebijakan tersebut
masih berlaku atau tidak. Namun, dari pengamatannya
selama dua pekan terakhir, ia melihat pendukung
pasangan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat leluasa
mengunakan Bundaran HI untuk kegiatan politik. Ia
telah mempertanyakan hal tersebut ke Pemprov DKI.
Namun, hingga kini belum ada jawaban. Ia berharap,
kalaupun ada perubahan kebijakan pengunaan Bundaran
HI dan Monas untuk kegiatan politik, Pemprov DKI
seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
"Kalau ada perubahan kebijakan, sosialisasikan dong.
Jangan karena gubernurnya nyapres , jadi dia bebas
menggunakan Bundaran HI. Fauzi Bowo saat
mencalonkan lagi jadi gubernur menaati aturan kok,"
ujarnya.

Editor: Laksono Hari Wiwoho
Penulis:Alsadad Rudi

sumber: indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/23/2012208/1/ini.alasan.dki.berikan.izin.pengerahan.massa.jokowi.di.monas.dan.bundaran.hi
--------------------------------

Manteb juga strateginya relawan jokowi, pas kampanye prabowo di GBK lagi. Jadi bikin orang lebih milih datang ke monas daripada ke GBK.