JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) mengenai calon wakil presiden Hatta Rajasa. Pada 16 Juni lalu, Hatta dilaporkan ke KPK terkait dengan pengelolaan minyak mentah ketika dia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi setiap laporan yang diterima akan ditelaah lebih jauh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (23/6/2014) saat ditanya langkah KPK dalam menanggapi laporan masyarakat terkait Hatta tersebut.

Menurut Johan, telaah dilakukan untuk menguji kebenaran maupun kelengkapan laporan yang disampaikan. Jika dalam proses penelaahan KPK menemukan indikasi tindak pidana korupsi, menurut Johan, pihaknya bisa menindaklanjuti laporan tersebut dengan mulai mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket).

"Kalau tidak lengkap nanti akan disampaikan ke pihak yang sampaikan laporan lagi. Kalau lengkap tentu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)," ujar Johan.

Saat menyampaikan laporannya kepada KPK beberapa waktu lalu, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan menyebut kebijakan Hatta selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menimbulkan potensi kerugian negara.

Dia menyebut pemerintah sengaja tidak membangun kilang pengelolaan minyak mentah agar bisa terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak. Dalam selebaran yang dibagikan, Ferdinand mengatakan bahwa keuangan negara di sektor migas bisa diselamatkan jika mafia migas diberangus.

Ferdinand bahkan menyebut nama seorang pengusaha keturunan Arab Saudi terkait laporan ini. Pengusaha asal Arab Saudi tersebut, menurut Ferdinand, memiliki kedekatan dengan Hatta. Ferdinand juga mengaku memiliki bukti atas laporannya ini. Dia menyampaikan sejumlah dokumen kepada bagian hubungan masyarakat KPK.