TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi positif ajakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman untuk membangun pertahanan ibu kota Indonesia. Jokowi, sapaan Joko Widodo, pun setuju jika beberapa lokasi di Jakarta dimanfaatkan sebagai sarana pendukung alat utama sistem persenjataan milik TNI.

Saat disinggung di mana saja lokasi itu, Jokowi tak mau menjawab banyak. "Tata ruang pertahanan kok dibuka, ya ketahuan dong di mana kita taruh tank," kata mantan Wali Kota Surakarta itu di acara bakti sosial TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat, 1 November 2013.

Meski begitu, dia mengaku sudah membicarakan segala rencana pembangunan sistem pertahanan ibu kota ini. Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI AD akan memulai pembangunan tahun depan.

Salah satunya, membangun ruang bawah tanah yang berukuran sangat besar di bawah Monumen Nasional. Sesuai rencana ruangan bawah tanah itu bisa menyimpan sejumlah tank milik TNI AD, termasuk tank terbaru mereka, Leopard bekas Jerman. "Tapi saya tidak bicara di mana menaruh tank dan lainnya, itu ditentukan KSAD."

Selain itu, Jokowi juga berencana menggunakan jalan tol Jagorawi untuk sarana pertahanan ibu kota. Jalan yang panjang dan lebar bisa dimanfaatkan untuk tempat pendaratan darurat pesawat milik TNI AU. "Tapi masih ada masalah tiang-tiang listrik, nanti bisa disesuaikan," kata dia.

Bahkan Jokowi juga bakal memanfaatkan pembangunan perumahan murah seluas 200 hektare di wilayah Marunda, Jakarta Utara. Selain perumahan, Pemprov DKI akan membangun akses ke pantai utara Jakarta sebagai lalu lintas tank-tank amfibi.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sistem pertahanan ibu kota negara. Rencana ini pernah diajukan Budiman kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat masih menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Budiman mengatakan bahwa pada masa mendatang, sasaran strategis musuh adalah pusat pemerintah dan pusat perekonomian. Jelas lokasi sasaran itu adalah Jakarta. "Jadi tidak seperti dulu perang di hutan." - TKP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden urut nomor dua Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak setuju dengan pengadaan tank leopard. Karena berat tank leopard sebesar 63 ton bisa merusak jalan dan jembatan.

"Tank leopard terlalu berat, 62 ton, lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan 62 ton," ujar Jokowi dalam debat capres babak ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, (22/6/2014), malam.

Jokowi pun meminta kepada pihak kementerian pertahanan dan keamanan untuk memeriksa alat perang yang dibeli ke dalam negeri. Dalam hal ini alat perang seperti tank itu cocok atau tidak.

"Setiap ingin membeli alutsista apakah medan kita cocok dengan medan itu, cuaca cocok dengan barang itu," ungkap Jokowi.

Jokowi pun ingin industri pertahanan di kedepankan dengan baik diberi anggaran baik. Hal tersebut agar senjata dan alat perang dalam negeri tidak impor.

"Agar industri pertahanan baik, tidak tergantung peralatan alutista dari luar," papar Jokowi.

Jokowi menambahkan selain tank leopard, mantan walikota Solo itu juga ingin mengembangkan panser Anoa sampai panser banteng.

"Panser Anoa harus dikembangkan terus, panser banteng dan lainnya, sehingga betul-betul pertahanan kita produksi sendiri," kata Jokowi. - TKP