Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah
Rabu, 18 Juni 2014 | 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas," ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

Musdah mengatakan, dalam visi dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musdah, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menag dan Mendagri itu.
http://nasional.kompas.com/read/2014...n.Rumah.Ibadah

Jokowi-JK Janji Hapuskan Kolom Agama di KTP
Rabu, 18 Juni 2014 | 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) jika pasangan ini terpilih. Sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Musda pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia", di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, ia mengatakan, capres itu menyetujui penilaian bahwa kolom agama dalam KTP lebih banyak memberi kerugian bagi warga. Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah.

Dengan menghapus kolom agama, hal ini menurut dia dapat meminimalkan aksi penyisiran terkait agama yang kemudian dijadikan dasar oleh warga lain untuk melawan warga yang berlawanan dengannya. "Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi," kata Musda. Ia menyampaikan, informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah saja.
http://nasional.kompas.com/read/2014...m.Agama.di.KTP

PDIP Sumbang Caleg Non Muslim DPR Terbanyak
4/08/2014 03:51:00 PM


source pic

Islamedia - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang memiliki caleg DPR non muslim terbanyak. Menurut hitungan @awasipemilu , ada 183 caleg DPR non muslim dari PDIP.

Islamedia mendapat rilis dari @awasipemilu berupa nama-nama caleg non muslim di PDIP beserta namanya. Daftar ini didapat dari dct.kpu.go.id. Silakan pembaca ikut mengeceknya.
http://www.islamedia.co/2014/04/pdip...uslim-dpr.html

Pemerintahan Jokowi-JK Larang Perda Syariat Islam Baru
Wednesday, 04 June 2014, 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam.

"Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat," kata Trimedya kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan perda syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan pengkotak-kotakan tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, Perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. "Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Isi dari program empat pilar kebangsaan itu sendiri adalah: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/pe...iat-islam-baru

Jokowi Bantah Jatahkan Menteri Agama untuk NU
Wednesday, 28 May 2014, 12:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) membantah telah mematok jabatan menteri agama untuk golongan tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembicaraan masalah menteri antara PDIP dengan partai mitra koalisi lain."Belum bicara masalah menteri. Sudah saya sampaikan kerjasama ini tanpa syarat," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut usai meresmikan Pasar Gondangdia, Rabu (28/5).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebut, menteri agama bakal berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) jika Jokowi-JK menang. Hal itu disampaikan Muhaimin di hadapan ratusan warga NU yang hadir dalam acara Tasyakuran Kemenangan PKB Jawa Timur, di The Empire Palace, Surabaya, Ahad lalu. "Saya menjamin menteri agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
http://www.republika.co.id/berita/pe...agama-untuk-nu

Jenderal Pelanggar HAM dan Islamphobia di Kubu Jokowi?
Kontras Persoalkan Jenderal di Timses Jokowi-JK
SABTU, 24 MEI 2014 | 12:08 WIB


Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ketika memberikan keterangan pers usai mengikuti Perayaan hari ulang tahun ke-61 Kopassus di Markas Besar Cijantung, Jakarta, (16/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mempersoalkan keberadaan jenderal-jenderal di tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Keberadaan jenderal-jenderal itu bisa memberikan efek negatif. "Oh, ini jelas merugikan pihak Jokowi. Visi-misi mereka juga jadi dipertanyakan," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.

Sebagaimana diketahui, hasil penelusuran Tempo menunjukkan ada sejumlah jenderal di dalam tim sukses Jokowi. Beberapa nama yang ditemukan adalah Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, As'ad Said Ali, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi, dan Jenderal Dai Bachtiar. (Bacaelapan Jenderal Kawal Jokowi-JK ke Istana )

Haris mengatakan keberadaan jenderal-jenderal tersebut bisa merugikan kubu Jokowi karena mereka adalah bekas jenderal di masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa yang sarat dengan praktek-praktek kotor, bahkan bertentangan dengan HAM untuk memenuhi kepentingan politik.

Karena mereka berasal dari masa Orde Baru, beberapa jenderal tersebut pernah terlibat kasus-kasus HAM yang dalam misi Jokowi-JK akan ditumpas habis. Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, misalnya, kata Haris, pernah terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. (Baca:Sejumlah Jenderal Dukung Pasangan Jokowi-JK ). "Ini kontradiktif. Di saat Jokowi-JK mengedepankan penegakan dan pengusutan kasus-kasus HAM dalam misinya, malah ada jenderal-jenderal Orde Baru itu. Ini menimbulkan pertanyaan, bisa tidak Jokowi-JK memenuhi misinya,"ujar Haris.

Menurut Haris, seharusnya PDIP jauh-jauh hari mengevaluasi dan memperhitungkan efek dari keberadaan jenderal di tim sukses Jokowi-JK. Adapun hal yang harus diperhitungkan, kata Haris, adalah apakah keberadaan jenderal itu kontradiktif tidak dengan visi-misi. "Sekarang Jokowi harus bisa membuktikan dirinya tak bisa diatur oleh kepentingan-kepentingan orang di belakangnya, termasuk kepentingan para jenderal itu. Saya kira akan ada banyak kejutan nantinya, terutama dalam penegakan HAM,"ujar Haris. (Bacai Acara Hendropriyono, Mega Bersanding Wiranto)

Ditanyai apakah keberadaan jenderal itu membuat elektabilitas Jokowi berkurang, menurut Haris tidak. Ia beranggapan bahwa Jokowi-JK masih menjadi pilihan capres-cawapres yang aman. "Meskipun ada jenderal di belakang, Jokowi itu itungannya masih bersih karena ia berasal dari masa politik yang berbeda. Kalau Prabowo kan sudah tak perlu dipertanyakan lagi asalnya dan bagaimana masa lalunya. Yah, lihat orangnya dulu saja, jangan lihat temannya," ujar Haris.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...mses-Jokowi-JK

Sikap Politik PDIP yang Selalu Menolak Perundang-undangan Terkait Kemashlahatan Ummat Islam:
Bercermin dari Sikap PDI Perjuangan dan PDS
19 Juni 2014/21 Sya'ban 1435

DPR akhirnya mengesahkan RUU Pornografi setelah mengalami penundaan yang sangat lama. Hampir semua fraksi setuju dengan Rancangan UU ini, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Kedua partai ini memilih walkout dalam sidang paripurna. Memang kedua partai ini sudah sejak awal menentang UU yang diharapkan bisa menghapuskan pornografi.

Alasan kedua partai ini hampir sama. UU ini melanggar HAM, mengancam pluralisme, diskriminasi. Keduanya menganggap UU ini mengancam sekulerisme Indonesia. Anggota pansus dari PDIP Eva Kusuma Sundari menilai negara telah memasuki wilayah private, sementara NKRI bukan negara agama.

Sementara PDS saat menarik anggotanya sebagai anggota Pansus RUU ini mengatakan RUU ini penuh dengan muatan syariah agama tertentu yang kan menimbulkan perda-perda yang diskriminatif. Baik PDIP dan PDS yang secara terang-terangan menyatakan UU ini merupakan upaya terselubung untuk penerapan syariah Islam di Indonesia.

Berbagai argumentasi sudah dilontarkan untuk menolak anggapan tersebut. Sikap Hizbut Tahrir sendiri sejak awal sudah jelas, bahwa kita setuju setiap upaya penghapusan pornografi dan pornoaksi secara menyeluruh , bukan sekedar mengatur tapi memberangus habis. Namun sejak awal juga kita katakan juga, UU yang akan bisa memberangus segala bentuk pornografi dan pornoaksi adalah syariah Islam yang harus diterapkan secara menyeluruh. Kita juga melihat banyak kelemahan dari UU ini yang justru bisa dijadikan sebagai alat melegalkan pornografi dan pornoaksi.

Lepas dari semua itu, kita menyaksikan bagaimana PDI-P yang secara terbuka mengaku sebagai partai sekuler dan PDS yang tidak malu-malu mengatakan sebagai partai kristen secara konsisten menolak UU ini karena menurut mereka mengancam sekulerisme. Mereka juga sejak awal konsisten menolak syariah Islam untuk diterapkan oleh negara. Dalam sejarah PDI atau PDIP misalnya sejak awal menolak segala bentuk UU yang menurut mereka berbau syariah. Mereka menolak UU Perkimpoian, UU Sisdiknas, UU Pornografi dan perda-perda yang menurut mereka berbau syariah.

Mereka juga melakukan itu secara terbuka, tidak malu-malu , dan tidak berputar-putar dalam bersikap . Setiap UU yang melanggar prinsip sekulerisme dan berbau syariah mereka tolak dengan gigih. Mereka konsisten mengacu pada ideologi partai yang mereka usung, sekulerisme. Mereka dengan bangga juga walkout dari sidang untuk menunjukkan sikap konsisten mereka.

Mereka tidak pernah kompromi dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan ideologi (aqidah) sekulerisme mereka dan mengancam kepentingan ‘umat’ mereka. Merekapun mengerahkan segenap usaha dan tenaga untuk mempertahankan aqidah sekuler mereka. Sekulerisme harus dijaga sampai titik darah penghabisan, sekulerisme harga mati, syariah Islam harus ditolak, titik.
http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/0...angan-dan-pds/

PDIP Inteli Masjid se-Indonesia
Jumat, 30 Mei 2014 | 14:21 WIB

INILAHCOM, Jakarta - PDI Perjuangan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Mengawasi setiap khotbah yang ada. Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Dia mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam. Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur. "Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif," kata Eva kepada situs RMOL, Jumat (30/5/2014).

Eva menyebutkan, kampanye hitam di masjid-masjid banyak terjadi. Bahkan, lanjutnya, kini makin marak dan masif. Partai awalnya tidak menghiraukan. Namun, pihaknya menilai aksi ini makin marak. Mereka heran kenapa masjid menjadi tempat kampanye hitam.

Bahkan, pihaknya juga akan merekam aktivitas khutbah di masjid-masjid. "Jadi diperlukan pemantauan. Kalau bisa direkam agar supaya masjid tidak dikotori fitnah," katanya. Cara ini, kata Eva, memang belum semua daerah atau masjid-masjid di Indonesia belum semua dipantau. Namun, ke depannya akan diberikan instruksi agar seluruh masjid di Indonesia dipantau. "Bukan tidak mungkin diikuti seluruh (Indonesia). Karena di Jabar sangat meluas," kata anggota Komisi III DPR ini.

Cara-cara PDIP ini mengingatkan cara Orba di periode 1970-1980-an. Saat itu setiap masjid diminta memberikan daftar khatib yang akan berbicara di khutbah Jumat. Bahkan di masjid-masjid tertentu rezim Orba sampai meminta bahan yang akan dikhotbahkan. Saat itu para pengurus masjid (DKM) harus melaporkan hal itu kepada Dinas Sospol setempat.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2105072/pdip-inteli-masjid-se-indonesia#.U6JYdKKfTHI[/url]

Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dengan Dubes Vatikan?
Tuesday, 15 April 2014, 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres PDIP Joko Widodo dengan Dubes Vatikan memunculkan tanda tanya di kalangan umat Islam. Tim Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa Jokowi akan menemui dubes dari manapun sesuai prinsip nonblok. Menurut Eva, Dubes Vatikan sama-sama datang sebagai tamu dalam pertemuan yang dilakukan Mega dan Jokowi dengan para dubes, Senin (14/4) malam.

Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, mengatakan pihaknya meyakini pertemuan Joko Widodo dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Robert O Blacke untuk membahas kepentingan Pemilu 2014 serta figur cawapres Jokowi. "Seperti biasa AS akan tanamkan dukungan dan pengaruh baik terhadap figur atau arah kebijakannya. Ini bentuk pendiktean terhadap Indonesia akan posisi strategisnya terhadap dinamika masa depan kawasan Asia Tenggara," ujar Igor Dirgantara di Jakarta, Selasa.
http://www.republika.co.id/berita/pe...-dubes-vatikan

Siapa Jacob Soetoyo yang Pertemukan Jokowi, Mega dan Dubes Asing?
Selasa, 15/04/2014 02:52 WIB


Jacob Soetoyo.

Jakarta - Capres PDIP Joko Widodo bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan sejumlah dubes asing di rumah pengusaha Jacob Soetoyo tadi malam. Nama Jacob memang masih asing di telinga masyarakat awam, lalu apa hubungan Jacob dengan Joko Widodo?

Tidak banyak informasi soal penguasaha Jacob Soetoyo. Namun berdasarkan penelusuran detikcom dari beberapa sumber, Selasa (15/4/2014), Jacob diketahui sebagai seorang salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dia merupakan presiden direktur, presiden komisaris, dan komisaris sejumlah perusahaan di bawah bendera Gesit Group. Salah satunya menjadi presdir PT Gesit Sarana Perkasa, salah satu perusahaan yang terlibat dalam pembangunan hotel elite JS Luwansa di Kuningan, Jakarta Selatan.

Jacob memulai karir bisnisnya sejak tahun 1980. Dia bergabung ke PT Alakasa Industrindo tbk sebagai komisaris dan ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Alakasa Industrindo tbk pada tahun 2010. Alakasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur seperti produksi alumunium. Perusahaan tersebut berada di Jakarta dan didirikan sejak tahun 1972.

Dia meraih gelar S1-nya di bidang perdagangan dari Concordia University, Montreal Kanada pada tahun 1978. Lalu mengambil gelar S2-nya di bidang administrasi dari McGill University, Kanada. Tidak hanya bergerak di bisnis, Jacob juga pernah tercatat dalam barisan dewan pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2005. CSIS adalah lembaga pengkajian kebijakan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Dia juga pendiri Yayasan Kebun Raya Indonesia.

Jacob tumbuh di lingkungan pengusaha sukses. Seperti Jacob, keluarganya juga banyak yang bergerak di bidang bisnis dan yayasan sosial, seperti Jahja Soetoyo, Meiriana Soetoyo dan Meiriani Soetoyo. Mereka tergabung dalam JS Brothers Fund Foundation.

Tidak ada keterangan jelas soal hubungan Jokowi dengan Jacob. Namun saat ditanya oleh wartawan mengenai sosok Jacob Soetoyo, Jokowi menjawab singkat. Jokowi mengatakan, Jacob merupakan keluarga besar Meiriana Soetoyo yang menjadi pemilik yayasan sosial di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. "Tadi itu rumah Jacob Soetoyo. Tapi yang undang Bu Meiriana, keluarga besar Pak Jacob. Bu Meiriana yang punya yayasan di Cempaka putih," kata Jokowi di rumah dinasnya, Menteng, Jakpus, Senin (14/4/2014) tengah malam. Pertemuan Jokowi di rumah Jacob terjadi pada Senin 14 April, Jokowi di sana selama hampir 3 jam. Turut hadir beberapa seperti dubes Turki, Amerika, Meksiko, Vatikan dengan dubes Norwegia serta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
http://news.detik.com/read/2014/04/1...an-dubes-asing

------------------------

Jadi simpulkan sendiri, siapa itu Jokowi dan partai dibaliknya, yaitu PDIP...