Prabowo Sebut Kebocoran Rp 7.200 Triliun, KPK dan Hatta Menyangkal
Selasa, 17 Juni 2014 13:15 WIB TRIBUN/DANY PERMANA


Prabowo Sebut Kebocoran Rp 7.200 Triliun, KPK dan Hatta Menyangkal
Calon Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara pendeklarasian dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Senin (16/6/2014). Fraksi Demokrat menyatakan komitmennya untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres 9 Juli 2014 mendatang. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)


Data Prabowo bukan dari KPK. Sementara, Hatta bilang itu baru sinyalemen.
Jakarta

- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membantah pernyataan Prabowo bahwa ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan kebocoran keuangan negara sebesar Rp 7.200 trilyun per tahun. Johan Budi menjelaskan, KPK belum pernah mengeluarkan data tersebut dan ketua KPK tak pernah menyampaikan data kebocoran keuangan negara. Menurutnya, Abraham Samad hanya menyampaikan potensi pendapatan negara yang hilang dari berbagai sektor.

Sebagaimana diberitakan tribunenews.com 16 Juni 2014, juru bicara KPK Johan Budi menyangkal ketua KPK pernah mengucapkan data yang disebut Prabowo itu. “KPK sendiri belum memiliki kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun," kata Johan.

Lebih lanjut, Johan menyangkal KPK mengeluarkan data empiris soal kebocoran keuangan negara. "Apakah KPK pernah mengeluarkan data resmi kajian itu? Sejauh ini belum pernah ada," kata Johan.

Prabowo diduga gagal memahami maksud yang disampaikan ketua KPK. Menurut Johan Budi, yang disampaikan Abraham Samad adalah potensi kerugian negara dari berbagai sektor. Potensi kerugian, tentu saja berbeda dengan kebocoran.

Pukulan bagi Hatta

Pembeberan kebocoran negara oleh Prabowo dalam debat capres tersebut dinilai sebagai pukulan terhadap capares Prabowo, Hatta Rajasa, yang merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Apalagi saat ini Hatta menjabat sebagai Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri yang paling bertanggungjawab terhadap kebocoran tersebut.

Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kebocoran tersebut adalah tanggungjawab Menko Ekuin. Kedekatan Hatta dengan importir bahan bakar minyak dan gas Humamad Reza dinilai sebagai salah satu sebab kegagalan mengurangi kebocoran itu.

“Prabowo lupa bahwa pasangannya adalah sosok menteri koordinator yang seharusnya telah melakukan kerja nyata untuk melakukan "perang" terhadap para mafia ekonomi, seperti Mr. X yang menjadi mafia perminyakan,”kata Hasto.

Ramainya topik kebocoran uang negara rupanya membuat Hatta tak bisa diam. Hatta cepat-cepat menyangka pernyataan Prabowo dengan menyatakan kebocoran tersebut belum terjadi. “Itu sinyalmen yang disampaikan (Prabowo), ada potensi,” kata Hatta di usai Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Badan Kontak Majelis Taklim se-Indonesia, sebagaimana dimuat kompas.com, Senin 16 Juni 2014.

Dalam debat Capres di Hotel Gren Melia 15 Juni, Prabowo mencatut nama KPK dengan mengatakan menurut Ketua KPK kebocoran keuangan negara sebesar Rp 7.200 trilyun per tahun. Prabowo juga mengatakan, menurut data tim suksesnya, kebocoran uang negara yang dimaksud sebesar Rp 1.000 trilyun. Pernyataan Prabowo tersebut lantas menjadi polemik di media karena datanya yang bombastis, sekaligus memukul pasangannya sendiri, Hatta Rajasa. (skj)