Salah satu pogram Jokowi-Ahok yang diperiksa ada di bidang pendidikan yang ternyata disinyalir gagal.

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi dan indikasi kerugian kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari 86 temuan, senilai Rp 1,54 triliun. Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2013, pemprov dinyatakan berpotensi kehilangan anggaran Rp 1,33 triliun. Salah satu program Jokowi-Ahok yang turut diperiksa ada di bidang pendidikan.

Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna menuturkan, salah satu indikasi kerugian dari temuan BPK adalah program unggulan Jokowi-Ahok di bidang pendidikan, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP). Berdasarkan pemeriksaannya, terjadi penggandaan angka pengadaan KJP sehingga berakibat kepada penggelembungan anggaran DKI.

"Indikasi itu terlihat dari penyaluran program dana bantuan sosial KJP, terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima. Ini memakai nama anak dan ibu kandung yang identik, Rp 13,34 miliar," tutur Agung di DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/6).

Selain itu, Agung melanjutkan, indikasi kerugian dari bidang pendidikan di Jakarta juga karena pertanggungjawaban penggunaan keuangan tidak disertai laporan.

Ia mengungkapkan, realisasi belanja biaya operasional pendidikan untuk sekolah negeri Rp 1,57 triliun, dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah, melainkan sejumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian dari sekolah.

"Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan, terdapat pertanggungjawaban tidak senyatanya dengan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar," ucapnya.

Indikasi kerugian ditemukan pula dari program dana hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta, Rp 6,05 miliar. Menurut Agung, penyaluran dana hibah BOP untuk swasta tidak sesuai ketentuan dan tidak efektif karena, di antaranya sekolah swasta tersebut tidak mengajukan proposal. Anehnya, sekolah tersebut memperoleh dana BOP.

Menurutnya, telah terjadi manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat pengajuan BOP. "Pengajuan BOP ini berindikasi kerugian daerah Rp 2,19 miliar," katanya.

Indikasi kerugian lainnya dalam program-program unggulan Pemprov DKI, antara lain pengadaan kampung melalui perbaikan rumah kumuh, pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang, serta pencairan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Rumah penerima bantuan kampung deret justru berdiri di atas lahan peruntukan drainase tata air dan jalan. Sebanyak 1.152 rumah terindikasi berdiri di tanah negara dan enam rumah berdiri di garis sepadan sungai.

Dari Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 75 miliar pada 2013. Sampai 30 Mei 2014, program pembangunan kampung deret hanya terealisasi Rp119 miliar atau 93,12 persen.

Pengadaan armada TransJakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar dinilai tidak wajar. Dinas PU juga menambah nominal angka kerugian daerah Rp 104,62 miliar, yang ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di Suku Dinas PU, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Dari angka tersebut ditemukan, belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 triliun.

Tidak hanya itu, BPK menemukan hasil penggunaan di 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung yang tidak sesuai volume dan di luar spesifikasi teknis dengan nilai kerugian Rp 4,49 miliar. Untuk kasus nilai kerugian daerah di DKI, Agung mengatakan, penurunan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2013 merupakan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan daerah.

Dengan kata lain, pihak yang bertanggung jawab terhadap temuan BPK adalah pengelola keuangan daerah atau Gubernur DKI Joko Widodo dan Pelaksana Tugas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama.


Sumber : Sinar Harapan'

http://sinarharapan.co/news/read/140...ndikasi-Merugi

Sebenarnya,kerugian Jakarta di masa pemerintahan Jokowi disembunyikan orang, cuma ...di masa capres, orang2 kenapa sih jadi RABID fans Mr.Jokowi, nyolot amat sodara juga bukan?? kegagalan juga disembunyiin...