TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah telah menyebut presiden Soekarnoterlibat pelanggaran HAM. Menurutnya ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut.

"Saya membantah keras penulisan berita di Tribunnews.com yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM' seperti terlihat dari tanggapan Wasekjen PDI-P Hasto. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada Tribunnews.com, Sabtu(21/6/2014).

Menurut Mahfud, disaksikan ratusan orang dan puluhan wartawan dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan, pelanggaran HAM masa lalu yang mana.

Sebab katanya pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.
Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G.30 PKI dan pasca G.30.S/PKI. Sebelum G.30.S PKI ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal. Sesudah G.30 S/PKI ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.

Sebelum G.30.S Bung Karno adalah Presiden sehinggga harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Sesudah G.30.S Soeharto Presiden sehingga harus bertanggungjawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.
Oleh sebab itu Mahfud MD mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.

"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews,"ujar Mahfud.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.
Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014)

http://lampung.tribunnews.com/2014/0...elanggaran-ham

dulu ocehan din syamsudin juga dipelintir