Kivlan Zen: Bicara soal Penculikan, Wiranto Bisa Kena
Kamis, 19 Juni 2014 | 08:59 WIB
DEPOK, KOMPAS.com - Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, menuding mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto, turut bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998. Kivlan juga menuding para jenderal purnawirawan yang anti terhadap Prabowo lah yang membocorkan surat keputusan Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang mengkambinghitamkan mantan menantu Presiden Soeharto itu, dalam operasi penculikan aktivis.

"Wiranto terlibat, dia yang paling tahu persoalannya dan Subagyo HS (mantan KSAD)," ujar Kivlan, saat menjelaskan soal kasus penculikan aktivis, seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengaku tak terkejut dengan sikap Wiranto dan Subagyo HS yang memilih diam atas bocornya surat keputusan DKP yang menjatuhkan hukuman kepada Prabowo. Di dalam surat itu, Prabowo dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan aktivis dan dianggap menyalahi perintah komando dari atasannya.

"Kalau sampai Wiranto bicara, dia bisa kena juga," ujar Kivlan.

Ia mengatakan, saat ini Wiranto bisa saja memilih bersikap diam. Akan tetapi, kata mantan Kepala Staf Kostrad itu, ia akan buka-bukaan mengenai kasus HAM yang kerap dialamatkan kepada Prabowo. Kivlan meyakini Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Namun, ia meminta agar persoalan ini diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pun forum klarifikasi yang difasilitasi Markas Besar TNI.

"Kami akan bicara kepada para orangtua, silakan Mabes AD, silakan undang kami. Silakan Mabes TNI klarifikasi, atau para senior undang kami," katanya.

Berdasarkan agenda yang disebarkan Partai Hanura, Ketua Umum Hanura Wiranto akan berbicara secara gamblang soal bocornya surat DKP yang memuat sanksi Prabowo dalam kasus penculikan pada Kamis, 19 Juni 2014 siang ini. Saat surat itu dikeluarkan, Wiranto menjabat Panglima TNI, sementara Prabowo menjabat Panglima Kostrad.

sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2014...anto.Bisa.Kena

Kivlan Zen Tunjuk Dalang Kerusuhan Mei 1998 di Kubu Jokowi

Rabu, 18 Juni 2014 | 20:49 WIB

DEPOK, KOMPAS.com —Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, meminta publik untuk tidak menghakimi Prabowo atas kasus kerusuhan Mei 1998. Dia menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Kivlan justru menuding oknum di kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang merupakan dalang kerusuhan itu.

"Kalau mereka menuduh Pak Prabowo, saya akan bongkar di depan panel bahwa kelompok sana (kubu Jokowi-JK) yang membuat kerusuhan, penembakan bulan Mei 1998, bukan Prabowo," ujar Kivlan seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengungkapkan, dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang menunaikan ibadah haji.

"Mereka melakukan itu (kerusuhan) dan mengendalikannya dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa," ungkap mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Tak hanya itu, Kivlan juga menuturkan, Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad berusaha menjaga Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting.

"Kita kerahkan pasukan, dan dalam waktu dekat, berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta sudah hancur," tukas Kivlan.

Kivlan lalu menampilkan foto seorang pria yang disebutnya sebagai Pam Swakarsa yang tewas tergeletak dengan bagian kepala hancur. Ketika itu, pria malang tersebut dikerumuni sekelompok orang yang tersenyum dan tertawa melihat ke arah jasad itu. Foto lainnya yang ditunjukkan Kivlan adalah sekelompok demonstran yang membawa spanduk bertuliskan KPM (Komite Pendukung Megawati).

"Saya akan buktikan siapa sebenarnya yang buat kekacauan di Jakarta. Saksinya juga ada," imbuhnya.
sumber :
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Khlwp

Pukul 13.00 WIB, Wiranto Akan Buka-bukaan soal Surat DKP Prabowo

Kamis, 19 Juni 2014 | 10:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto, akan angkat bicara soal dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian terhadap mantan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Selama ini, Wiranto memilih sikap diam di saat para purnawirawan jenderal lainnya mulai bersuara soal dokumen itu.

Berdasarkan agenda yang diterima dari Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, Wiranto akan bicara tuntas soal DKP di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK), Jalan HOS Cokroaminoto 55-57 Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014). Jumpa pers akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Surat keputusan DKP yang dibuat pada 21 Agustus 1998 itu baru beredar di media sosial. Salah satu penandatangan surat tersebut, mantan Wakil Panglima ABRI, Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, membenarkan substansi surat yang beredar. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI).
Media sosial Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial


Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

Di saat jenderal-jenderal lain sudah berbicara, Wiranto mengambil sikap diam. Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjend (Purn) Kivlan Zen menuding bahwa Wiranto takut berbicara soal DKP lantaran khawatir akan ikut terseret dalam kasus penculikan. (baca: Kivlan Zen: Bicara soal Penculikan, Wiranto Bisa Kena)

Sementara itu, tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menganggap beredarnya surat keputusan DKP sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan Prabowo. Apa pun isi surat tersebut, Prabowo tetap dianggap diberhentikan dengan hormat dari ABRI (baca: Soal Surat DKP, Kubu Prabowo-Hatta Tuding Ada yang Ingin Perburuk Suasana).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak mau mengomentari soal beredarnya surat tersebut. Dia hanya memastikan surat seperti yang beredar ini tidak ada di Mabes Polri. Pihak TNI mengaku juga akan membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut

sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2014...at.DKP.Prabowo

===========================

ayo para jendral purnawirawan, baik di kubu jokowi atau prabowo, bukalah semuanya, biar kasusnya jadi terang benderang.....