Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Bupati Biak Yesaya Sombuk di Hotel Acasia, Jakarta, adalah puncak dari permainan politik kelas tinggi yang dimainkan jelang pelaksanaan Pilpres 2014. Ini adalah efek dari operasi “Membangunkan Singa Dari Tidur”.

Dan kemudian muncullah dugaan keterlibatan Wakil Ketua Umum PKB Helmi Faisal Zaini, yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dalam kasus penangkapan Bupati Biak Yesaya Sombuk itu. Dan lagi-lagi, sudah jadi ciri khas KPK, kasus besar selalu terjadi saat Presiden SBY tengah berada di luar negeri.

Mengapa demikian?

Menyebut kasus OTT Bupati Biak sebagai kasus tersendiri adalah tidak masuk akal. Karena rumus di KPK, setiap kasus tidak bisa disebut berdiri sendiri, melainkan adalah rangkaian dari kejadian sebelumnya. Bupati Yesaya diduga menerima uang terkait dana PDT Rp 3,6 miliar dalam bentuk pecahan dollar Singapura. Buntutnya, penyidik KPK menyegel ruangan menteri PDT, Helmy Faisal Zaini. Menteri asal PKB, yang notabene menjadi salah satu Parpol Pengusung Jokowi-Jusuf Kalla.

Peristiwa ini merupakan rentetan panjang dari desakan kubu PDIP yang meminta agar Presiden SBY tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu capres di Pipres 2014 mendatang. PDIP khawatir, jika SBY mendukung Prabowo-Hatta, maka SBY bisa saja menggunakan seluruh kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

SBY menuruti keinginan untuk netral dengan tidak memberikan dukungan politik kepada salah satu calon, namun Kubu Jokowi-JK malah memanas-manasi SBY dengan dengan manuver “gerakan bayangan” yang diarahkan ke istana dengan tujuan agar Istana Presiden tidak netral. Dengan diciptakan kesan itu, maka kubu Jokowi-JK akan dengan mudah “terus mendesak” Presiden SBY dan Istana agar tetap netral dan bisa menarik simpati dari publik. Bukti paling nyata dari gerakan bayangan itu adalah terbitnya tabloid Obor Rakyat besutan Setiyardi Budiono yang merupakan asisten dari Felix Wanggai, staf khusus Presiden SBY.

Tapi SBY sangat paham dengan gerakan bayangan yang mencoba terus menerus menyudutkan posisinya di Pilpres 2014 ini. SBY adalah tipikal pemimpin yang tak bisa di dikte oleh siapapun.

Sinyalemen SBY melalui serangan balik terlihat dari adanya sejumlah peristiwa hukum di KPK. Penetapan hukum Walikota Palembang & istrinya oleh KPK yang merupakan kader PDIP adalah awal pengalihan perhatian dari geger soal tabloid Obor Rakyat. Tak berhenti di kader PDIP saja, kini KPK menyasar PKB dengan tertangkapnya bupati Biak Yesaya. Serangan balik SBY ini adalah jawaban dari gempuran propoganda yang diarahkan terus ke Istana dan SBY.

Penetapan walikota Palembang dan istrinya, sepertinya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa PDIP meski berada di garis oposisi selama 10 tahun, namun tercatat sebagai Parpol Terkorup.

Dan kini, stempel itu makin dipertegas denganstatus hukum yang disandang oleh Walikota Palembang dan istrinya. Yang paling mengejutkan dari drama serangan balik ini adalah sasaran kini menuju ke Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faisal, yang merupakan Wakil Ketua Umum PKB, dan parpol pengusung Jokowi-JK.

Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, KPK bisa saja mengumumkan bahwa Waketum PKB itu menjadi tersangka korupsi terkait OTT atas Bupati Biak, Yesaya. Yang harus dipahami, SBY adalah tetap sebagai pemegang kendali ke mana arah kemenangan diantara dua capres yang akan bertarung pada 9 Juli 2014 mendatang.

Dan diantara dua kubu capres, bisa dilihat kubu mana yang menghormati SBY dan tidak. Kubu Prabowo menghendaki agar SBY ikut serta bergabung dalam koalisi merah putih, sedang kubu Jokowi-JK hanya berharap SBY netral saja. Namun fakta politik menunjukkan, harapan kubu prabowo agar SBY mendukung koalisi merah putih sudah berhasil, dengan adanya deklarasi oleh Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Sikap ini tentu saja merujuk pada SBY yang sudah memberikan restu politiknya kepada pasangan Prabowo-Hatta - new source

Link Berita Terkait:
Bupati Biak Ditangkap KPK, Sejumlah Ruang Kementerian PDT Disegel
Bupati Biak Numfor Ditangkap, Komisi V DPR Akan Panggil Menteri PDT

-------------------------------------

Ketua KPK: Menteri PDT Bisa Jadi Tersangka

Jakarta - Kasus dugaan suap terkait rencana proyek pembangunan tanggul laut pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang menjerat Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk sebagai tersangka, ternyata menyeret keterlibatan Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini.

Ketua KPK Abraham Samad mengaku tengah menggali lebih jauh tentang adanya dugaan keterlibatan Menteri asal Partai Kebangkitan (PKB) tersebut. "Kami sedang mendalami," kata Samad di kantor KPK Jakarta, Selasa (17/6/2014) malam.

Menurut Samad, keterlibatan Menteri PDT kemungkinan dapat ditemukan dalam perjalanan pengembangan kasus ini. Apalagi, pembuatan tanggul laut yang berujung suap itu sejatinya merupakan proyek yang berada di bawah Kementerian PDT. "Itu sebabnya kemudian ini berkaitan dengan Kementerian PDT," ungkap Ketua KPK.

Soal kemungkinan Menteri Helmy ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut, Samad tak menampiknya. Ketua KPK menegaskan, hal itu bisa terealisasi bila ditemukan dua alat bukti yang cukup.

"Saya perlu jelaskan dan tegaskan sekali lagi, tidak pernah ada keraguan KPK dan jangan meragukan keberanian dan keprofesionalan KPK dalam menetapkan menteri sebagai tersangka. Bahwa KPK pernah menetapkan dua menteri aktif sebagai tersangka," tegas Samad.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 1X24 Jam, KPK akhirnya resmi menetapkan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek penanggulangan bencana di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Ketua KPK mengatakan, Penyidik sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Yesaya sebagai tersangka, usai dilakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin malam di Hotel Akisa, Matraman, Jakarta Timur.

"Berdasarkan hasil telaah, hasil ekspose tersebut dan dalam forum ekspose tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karena itulah KPK menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan)," jelas Samad.

Selain Yesaya, KPK juga menetapkan tersangka ‎pengusaha dari perusahaan konstruksi, Teddi Renyut dalam kasus yang sama. Teddi diduga sebagai pihak pemberi uang kepada Yesaya. "Teddi kapasitasnya sebagai pemberi," kata Samad.

Samad mengungkapkan, Yesaya diduga telah menerima uang ‎100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 947,3 juta (kurs 9.437). Uang tersebut diamankan saat dilakukannya OTT. KPK menemukan uang tersebut di kamar Yesaya yang ditaro di dalam amplop warna putih.

Berdasarkan pengakuan Yesaya, kata Abraham, uang itu diterimanya dalam dua tahap, yakni sebesar 63.000 dollar Singapura pada hari Jumat (13/6/2014) dan sisanya 37.000 dollar Singapura pada hari penangkapan.

Yesaya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SedangkanTeddi disangka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (abi)

Sumber Berita : www.edisinews.comhttp://edisinews.com/berita-ketua-kp...#ixzz35871X9UN

-------------------------------------

nah ini die . . . . .
gue kate juga ape tong . . . . kingKong lu lawan