JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Penggalangan Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Rieke Diah Pitaloka, menjelaskan sumber anggaran yang akan digunakan nantinya untuk merealisasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Rieke menawarkan dua opsi untuk memperoleh anggaran dana kesehatan yang digunakan untuk KIS.

"Dari mana sumber dana kesehatan, kami tawarkan dua opsi. Ini opsinya sangat sederhana," ujar Rieke, saat menggelar jumpa pers di Kantor Media Center JKW4P, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Rieke menuturkan, opsi yang pertama ialah dengan mengalihkan bahan bakar minyak ke gas tanpa perlu menaikkan harga BBM itu sendiri serta melakukan penghematan listrik. Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, sebetulnya sudah ada penghematan sebesar Rp 70 triliun.

"Para pakar tim Jokowi-JK kita sudah membedah kira-kira kemungkinan anggaran ini kalau tidak mau mengganggu yang ada sekarang, maka kami tawarkan dalam pengalihan BBM ke gas, dan penghematan listrik tahun depan, tanpa perlu menaikkan BBM," ujar Rieke.

Opsi yang kedua, lanjut dia, dengan menaikkan tax ratio dari 12 persen menjadi 14 persen. Menurut dia, dengan menaikkan 2 persen pajak yang dihasilkan dari seluruh barang dan jasa yang dihasikan di dalam negeri, akan ada sumber penerimaan baru dalam APBN sebesar Rp 150 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, kata Rieke, pemasukan dana baru dari salah satu opsi tersebut sudah dapat terpenuhi untuk menutupi anggaran dana kesehatan.

Menurut hitungan Rieke, anggaran kesehatan yang dibutuhkan ialah sebesar Rp 95 triliun. Rieke optimistis dapat merealisasikan dua opsi tersebut jika nanti Jokowi-JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dia dan timnya akan terus berjuang untuk mewujudkan hal itu.

"Kami sedang merumuskan kenaikan tax ratio ini menjadi 14 persen sehingga ada pemasukan negara baru sebesar Rp 150 triliun. Kami sangat optimistis bisa melakukan itu," ujar Rieke.

Rieke juga menantang pihak lain untuk berdebat secara langsung jika menganggap rencana program Kartu Indonesia Sehat adalah kebohongan publik. Namun, dia menginginkan perdebatan yang tidak menyebar fitnah, argumentasi kosong, dan tanpa berdasar data dan fakta.

"Mari masa kampanye ini kita gunakan untuk berdebat berdasarkan data dan fakta di lapangan serta berdasar UU yang berlaku, dan paling utama berdasarkan konstitusi," pungkas Rieke.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam. Nurul mengatakan, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas.

Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.

Nurul yang juga anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan.