[Ide Aja Nyolong] DPRD DKI: Kartu Jakarta Sehat Ide Ahok, Bukan Jokowi
Quote:
DPRD DKI: Kartu Jakarta Sehat Ide Ahok, Bukan Jokowi
JAKARTA – Terlalu banyak blusukan, membuat Calon Presiden Joko Widodo dinilai tak mengerti permasalahan tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Hal itu diutarakan Anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi, kepada Okezone, Senin (16/6/2014), terkait apa yang dilakukan Jokowi saat debat capres dengan memamerkan Kartu Indonesia Sehat, yang sistemnya serupa dengan KJS.
"Dia (Jokowi) enggak bisa buat Kartu Indonesia Sehat, karena KJS saja sejak 2014 sudah enggak bisa dipakai, karena harus ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai amanah undang-undang," kata Sanusi.
Jika Gubernur DKI non-aktif itu tetap ngeyel membuat Kartu Indonesia Sehat, Sanusi menilai Jokowi berbohong kepada rakyat karena bertentangan dengan BPJS.
"Atau Jokowi enggak paham apa-apa. Karena memang yang memberi ide Kartu Jakarta Sehat adalah Ahok bukan dia," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam acara debat capres yang digelar pada 15 Juni 2014, Jokowi memamerkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu program yang akan dijalankan jika ia terpilih sebagai Presiden.
Jangan asal jeplak gan.. liat berita di bawah ini taun brapa
PKMS, Jaminan kesehatan masyarakat miskin di Solo
Sejak tahun 2008, Pemerintah Kota Solo menerapkan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Menurut Wali Kota Solo Joko Widodo, program ini menjangkau penduduk Solo di luar pemegang Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin atau Jaminan Kesehatan Masyarakat, asuransi kesehatan, dan asuransi lain.
Ada dua bentuk PKMS, yakni PKMS Gold dan PKMS Silver. PKMS Gold diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam surat keputusan wali kota tentang masyarakat miskin. Semua biaya perawatan ditanggung pemkot. Adapun PKMS Silver diperuntukkan bagi penduduk Kota Solo berupa bantuan perawatan kesehatan maksimal Rp 2 juta per orang per perawatan.
Untuk menjadi peserta PKMS, masyarakat harus mendaftar serta menunjukkan identitas dan keterangan domisili. Dengan mengantongi kartu PKMS, warga yang sakit cukup datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
”Saat ini warga yang terdaftar pada program PKMS sekitar 230.000 orang atau 78 persen penduduk Kota Solo,” kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, akhir pekan lalu.
Program pelayanan kesehatan masyarakat itu, menurut Jokowi, membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk menyukseskan program PKMS, Pemkot Solo merombak anggaran. ”Anggaran tidak produktif yang nilainya Rp 50 juta kami hapus. Anggaran kami fokuskan ke tempat yang dapat dirasakan manfaatnya,” ujar Jokowi.
Tahun 2012, misalnya, Kota Solo mengalokasikan anggaran PKMS pada APBD Rp 21 miliar untuk 236.000 peserta.
Perbaiki fasilitas
Selain menyiapkan anggaran, Pemkot Solo juga memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan RS. Di tiap puskesmas ditugaskan sejumlah dokter dan perawat profesional. Bahkan, beberapa puskesmas memiliki dokter spesialis. Pada periode tertentu, puskesmas mendapat bantuan tenaga dokter dari RSUD dr Moewardi Surakarta dengan honor pemkot.
Pemkot Solo juga menyediakan lima ambulans untuk lima kecamatan di Solo. Ambulans disiagakan untuk menjemput dan mengantar pasien ke puskesmas ataupun RS. Untuk memberikan pelayanan prima, enam puskesmas di Kota Solo melayani rawat inap. Pemkot merencanakan setiap puskesmas ada dokter spesialis kandungan.
”Kami berusaha menjamin kualitas pelayanan. Sampai saat ini, dari 17 puskesmas di Kota Solo, sebanyak 13 puskesmas mendapat ISO,” kata Jokowi.
Beberapa tahun terakhir, Pemkot Solo membangun puskesmas ramah anak. Kini sudah ada dua puskesmas ramah anak, yakni Puskesmas Sibela dan Puskesmas Gading. Puskesmas ini dilengkapi berbagai fasilitas, seperti mainan anak di ruang tunggu dan dokter anak.
Agar pelayanan terjaga, Pemkot Solo menerapkan manajemen kontrol. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Solo, tiap tahun Pemkot Solo membuat indeks kepuasan pelanggan melibatkan pihak independen dari perguruan tinggi.
”Indeks kepuasan masyarakat sangat penting. Dari situ kita mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Percuma punya puskesmas dan rumah sakit yang bagus kalau masyarakat yang tidak mampu tidak bisa menjangkau dan pelayanan tidak baik,” katanya.
Dari program PKMS, Pemkot Solo sejak empat tahun terakhir memperoleh berbagai penghargaan dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta. Bahkan, saat pencalonan wali kota Solo yang kedua, pasangan Jokowi dan Rudy (Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo) mendapat dukungan lebih dari 90 persen. Hal itu antara lain akibat keberhasilan program itu.
Untuk memastikan tidak ada warga yang tercecer, Pemkot Solo menyisir warga yang belum ikut program asuransi.
Karier dokter
Menurut Jokowi, sejauh ini belum ada beasiswa khusus bagi para dokter. Namun, Pemkot Solo memberi kesempatan kepada dokter umum, terutama yang bertugas di puskesmas, ikut dalam program tugas belajar di Kementerian Kesehatan. Dokter diminta meningkatkan kemampuan menjadi spesialis bedah, anak, kandungan, penyakit jiwa, dan penyakit dalam.
”Tiap tahun Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi dokter untuk mengambil spesialis. Kami mengusulkan para dokter dari puskesmas. Tiap tahun ada lima dokter yang lolos untuk melanjutkan ke spesialis,” ujarnya.
Soal jenjang karier, menurut Jokowi, mendapat perhatian Pemkot Solo. Para dokter, termasuk yang bertugas di puskesmas, terbuka peluang untuk duduk dalam jabatan struktural.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsih menambahkan, selain dokter, Pemkot Solo juga mendorong para perawat, bidan, tenaga gizi, analis laboratorium, dan asisten apoteker untuk sekolah lagi.
Peserta PKMS
Peserta PKMS adalah Semua penduduk yang berdomisili di daerah yg memenuhi persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta , mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surakarta , bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan.
Jenis PKMS
Jenis PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan PKMS Silver, perbedaan ini tentang besaran nilai proteksi.
PKMS Gold :bebas biaya perawatan sepenuhnya, PKMS Silver : sebesar Rp 2 juta untuk satu kali perawatan.
Kategori PKMS GOLD adalah
-Masyarakat miskin yang terdaftar di keputusan walikota tentang penetapan masyarakat miskin, tetapi belum tertampung di program jamkesmas pemerintah pusat(diluar kuota)
-Masyarakat miskin yang belum masuk keputusan walikota dapat mengajukan kartu PKMS jenis gold dengan surat keterangan dari kelurahan serta disahkan oleh tim verifikasi tingkat kota
-Kartu jenis gold diterbitkan setahun sekali setelah diterbitkannya keputusan walikota tentang masyarakat miskin
Sementara untuk peserta PKMS Silver adalahsemua masyarakat yang mendaftar sebagai peserta PKMS.
ahok itu cuma partai nya aja yg gerindra tapi darah dan kelakuaannya bukan gerindra sama sekali, jadi plis jgn di pake buat senjata nyerang jokowi,,why?
emang prabowo udah sebegitu lemah ga berguna kah sehingga kudu pake ahok ?... itu juga klo isi beritanya berbobot dan FAKTA, ini yg ada cuma asumsi dan pendapat pribadi dari PENDUKUNG wowo
Tidak apa - apa, Gan. Karena :
1. Ahok tidak pernah mematenkan ide tersebut.
2. Tidak ada pernyataan resmi dari Ahok agar konfirmasi dulu kepadanya sebelum "mencatut" ide tersebut.
3. Ide yang kulifikasinya adalah baik untuk kemaslahatan orang banyak, tiada salahnya diangkat, diduplikasi, disosialisasikan, disebarluaskan, dan dijalankan agar dapa merangkul kalangan - kalangan yang belum dapat merasakan kebaikan dari realisasi ide tersebut.
Anda akan meninggalkan Berita dan Politik. Apakah anda yakin?
Lapor Hansip
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.