Banyak yang menuding aksi blusukan Jokowi sebagai sebuah pencitraan. Bahkan, yang lebih parahnya lagi ada beberapa pihak yang menghembuskan isu mengenai kebijakan Jokowi yang sebenarnya cenderung pro-asing dan para pemodal besar. Lalu, benarkah sikap keakyatan Jokowi adalah sebuah pencitraan belaka?

Melihat track record dari Jokowi sendiri, faktanya justru menunjukan hal yang sebaliknya. Sebagai contoh dalam menerapkan ekonomi politik di Kota Solo, Jokowi lebih memilih melakukan pembentukan akses-akses yang mempermudah rakyat mengakses sumber-sumber ekonomi. Akses termudah bagi rakyat dan tidak berbiaya modal tinggi adalah akses pasar.

Hal tersebut menunjukan kebijakan Jokowi yang pro rakyat. Pasar dibuat unuk melayani masyarakat Solo dimana saat itu Jokowi melakukan tindakan relokasi sekitar 15 Pasar dan PKL serta membuatkan mereka pusat-pusat Pasar baru berhasil menumbuhkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Di masa kepemimpinan sebelum Jokowi di Solo, pemasukan PAD berjumlah 7,8 milyar dari retribusi pasar, meningkat menjadi 19,2 milyar.
Dari segi ekonomi saja terlihat kebijakan ekonomi Jokowi adalah ekonomi yang pro rakyat. Dan terbukti pendapatan dari pasar tradisional ini ternyata lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan dari Mal (iuran Pajak Bangunan saja).

Selama 5 tahun pertama kepemimpinannya di Solo, Jokowi berhasil merelokasi 5.817 Pedagang Kaki Lima (PKL), memperbaiki 15 Pasar dari 37 Pasar Tradisional yang ada. Kerja politik Jokowi ini sangat menyentuh langsung aspek ekonomi rakyat banyak, dalam melakukan pendekatan-pendekatan perbaikan pasar, Jokowi amat sabar dan terus melakukan negosiasi sehingga mengerti kemauan para pedagang.

Di lain sisi Kebijakan Jokowi tidak anti mall dan anti investasi, namun Jokowi berpendapat sebelum Mall masuk, atau Investasi besar masuk, rakyat sudah mapan lahan bisnisnya, sudah mapan segala bentuk aksesnya sehingga rakyat tidak lagi kesulitan dalam menciptakan lahan pendapatan mereka.

Menurut Jokowi apa bila akumulasi modal rakyat itu sudah kuat maka dengan sendirinya tercipta cluster-cluster bisnis yang tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya, antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi bermodal raksasa, ini harus dijaga keseimbangannya.

Dari beberapa kebijakan-kebijakan Jokowi diatas menunjukan bagaimana kesetiaan Jokowi pada Pasal 33 UUD 1945. Bahwa Ekonomi disusun secara kekeluargaan dan tidak dilandasi saling memakan antara pemodal besar dengan orang yang lemah ekonominya.