Jakarta - Pernyataan Prabowo Subianto tentang angka kebocoran negara ribuan triliun/tahun dalam debat calon presiden (capres) ramai diperbincangkan. Tim Jokowi-JK menyarankan Prabowo menggunakan data valid dalam debat dan kampanye Pilpres.

"Debat capres yang kedua memang masih menyisakan berbagai kontroversi terkait dengan angka-angka bombastis yang dipakai Prabowo," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam siaran pers, Selasa (17/6/2014).

Hasto menuding Prabowo menggelembungkan angka yang seolah-olang mengutip temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa angka kebocoran keuangan negara mencapai Rp 7.000 triliun. "Dan mark-up kebocoran anggaran itu ternyata dibantah oleh KPK," lanjut Hasto.

Prabowo juga dinilai tak valid soal dana Rp 1 miliar per desa per tahun yang diatur di UU Desa. Menurut Hasto, berdasarkan perhitungan alokasi dana desa maka nilai yang dialokasikan untuk desa setidak-tidaknya mencapai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,4 miliar.

"Dari mana angka-angka yang disodorkan Prabowo itu? Demikian halnya dari mana angka Rp 7.200 triliun soal kebocoran anggaran keuangan negara? Jadi sebaiknya gunakanlah data yang valid dalam debat," saran Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu juga mengkritisi paradigma ekonomi Prabowo yang terus bicara soal pencegahan kebocoran uang negara agar anggaran bisa dibagikan ke rakyat. "Janji membagi dana itu sama saja tingkatannya dengan janji memberikan jabatan menteri di atas menteri," tuturnya.

Hasto menyebut Jokowi-JK justru mengedepankan ide tentang pemberdayaan rakyat. Misalnya dengan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar untuk mengurangi beban rakyat miskin.

"Jokowi mengedepankan pendekatan sistem yang langsung menyentuh ke rakyat. Pemimpin rakyat harus turun ditengah rakyat. Itulah Jokowi,” tandasnya.

Hasto menepis tudingan bahwa cara berpikir Jokowi masih level kepala daerah karena masih jualan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, seperti halnya menerapkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta.

"Pengalaman Jokowi sebagai wali kota di Solo atau gubernur di DKI adalah jalan perubahan pemimpin yang berpengalaman seperti terjadi dalam sosok Ahmadinejad di Iran atau Bill Clinton," pungkasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV