Pertanyaan TPID; Siapa yang Blunder ?

Seru debat Calon Presiden (Capres) semalam, 15 Juni 2014, di tengah geliat informasi politik dan eforia piala dunia, Brazil. Debat Capres kedua ini lebih ditunggu pemirsa dibanding debat capres sebelumnya, setidaknya karena dua hal; pertama, debat kali ini tidak mengikutsertakan Calon Wakil Presiden (Cawapres) masing-masing, sehingga banyak pengamat ingin melihat kemampuan masing-masing capres tanpa polesan cawapresnya, dan kedua, masyarakat ingin menunggu penampilan terbaik Prabowo, setelah pada debat pertama, banyak pihak mengatakan kalau performance Jokowi-Jk lebih baik darpada pasangan Prabowo-Hatta. Seperti pada debat capres AS. Saat Obama kalah telak pada debat pertama, namun mampu membalik keadaan pada debat kedua.

Sesi yang paling ditunggu adalah saat masing-masing capres bertanya kepada lawannya, dan mendapat waktu yang sama untuk menanggapi. Menjadi menarik, ketika Jokowi bertanya tentang TPID. “Bagaimana meningkatkan peran TPID ?”. Saya pribadi mengernyitkan kening, karena model pertanyaan seperti itu saya anggap terlalu simpel, mudah dianggap memojokkan, dan cenderung normatif. Praktis, Prabowo harus tahu dulu singkatan TPID, lalu menjawab sesuai kadar pengetahuannya tentang TPID tentunya. Ketika Prabowo menanyakan kepanjangan TPID, oleh banyak kalangan dinilai sebagai blunder.

Saat menulis kata SMP di pendahuluan tesis saya, pembimbing saya menegur, “jangan tulis SMP, tulis Sekolah Menengah Pertama, kecuali SMP sudah Anda jelaskan sebelumnya. Karena ini masih tahap pendahuluan, maka jangan disingkat, agar pembaca tidak bingung. Tak ada jaminan ada singkatan SMP lain selain Sekolah Menengah Pertama”.

Saya juga teringat saat kunjungan anggota DPR RI ke salah satu sekolah dan membuka ruang dialog. Seorang penanya meminta tanggapan mengenai perubahan tiap kurikulum dari KBK ke KTSP dan seterusnya. Sontak anggota dewan itu berkata, “harap diperjelas, yang Anda maksud KBK itu apa, KTSP itu apa. Terlalu banyak singkatan di dunia ini.” Jawabnya.

Itulah pertanyaan normatif, mendasar, dan terkesan membingungkan. Wajar kemudian Prabowo bertanya ulang, “singkatan TPID itu apa ?, saya tak hapal semua singkatan”. Lalu apa kesan yang muncul dari pertanyaan balik dari Prabowo ? Yah, secara kasat mata imej mendasar muncul; Prabowo tidak mengetahui TPID, dan Jokowi lebih tahu. Otomatis, dalam eforia debat, penonton akan mudah mengatakan Jokowi lebih hebat dari Prabowo, meski sampelnya hanya karena Prabowo tidak tahu TPID yang dimaksud Jokowi.

Hastag TPID menjadi aktual di sosial media Twitter, ada yang berpikir sekilas, dan tak sedikit berpikir cermat. Tulisan saya ini mengajak pembaca melihat ulang kejadian pertanyaan-tanggapan tentang TPID, dan siapa yang dianggap blunder.

Pertama; bagaimana cara Anda meningkatkan TPID ? Pertanyaan ringkas, namun jika ingin melihat lebih dalam, pertanyaan ini menjebak. TPID bisa menjadi singkatan Tempat Pelelangan Ikan Daerah, Tim Pengawas Internal Daerah, dan masih banyak singkatan lainnya. Jika benar maksud pertanyaan ini menjebak, maka secara tidak langsung justru menjadi boomerang bagi penanya, karena konteks debat capres bukan untuk saling menjatuhkan, tapi ajang mempertajam visi-misi, ajang meyakinkan masyarakat melalui penjabaran visi-misi.

Kedua, saat Prabowo bertanya balik mengenai singkatan TPID, justru dijawab oleh Jokowi dengan jawaban yang keliru. “TPID itu, Tim Pengawasan Inflasi Daerah”, katanya. Padahal TPID singkatan dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah. TPID adalah singkatan/ ringkasan familiar dari TPPID. Alih-alih ingin memberi kesan lebih tahu dengan pertanyaan singkatan, justru blunder, karena penanya sendiri salah dalam mengurai singkatan.

Ketiga; dalam konteks TPID sendiri. TPID sebenarnya adalah sebagian kecil dari tugas TPI, Tim Pemantau Inflasi. TPI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005 yang berlaku untuk masa tugas 1 tahun (tahun 2005).Untuk selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan tugas TPI diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) yang ditetapkan setiap tahun. Nah, salah satu dari tugas dari TPI adalah penguatan aspek kelembagaan dan penyelarasan kegiatan antara TPI dan Pokjanas TPID. Dengan demikian, pada dasarnya TPID adalah kewenangan Menteri, Bank Indonesia, melalui tugas TPI.

Selain itu, Menurut Gubernur BI, Agus Martowardojo, 80 persen inflasi nasional sebagian besar disumbang oleh inflasi di daerah. Penghargaan TPID Terbaik 2013 diberikan kepada Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk tingkat daerah tinggat II, ada Kota Padang, Jember dan Pontianak yang meraih penghargaan ini. Bahkan, menurutnya, di bawah kendali Jokowi, inflasi Jakarta sangat tinggi sampai menembus 8 persen.

Artinya, TPID bukanlah urusan pemerintah pusat. TPID murni diatur oleh daerah. Singkat kata, upaya mengatasi inflasi daerah bukan tugas seorang presiden, melainkan tugas seorang kepala daerah. Dengan demikian pertanyaan TPID secara substansial justru mengorek kesalahan penanya sendiri.

TPID (2)

Tiga poin di atas akhirnya menjawab pertanyaan atas kebingungan saya tentang pertanyaan TPID, siapa yang blunder. Namun, mari kita kembalikan nuansa perdamaian, kembalikan pemahaman kita, bahwasanya debat capres bukan untuk saling menjatuhkan. Mari memilih pada tanggal 9 Juli untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Salam bahagia
http://mushlihin.com/2014/06/aktual/pertanyaan-tpid-siapa-yang-blunder.php?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+Mushlihincom+%28Lihin%29