SURABAYA, KOMPAS.com — Pekerja seks dengan pakaian kulit ketat duduk di jendela toko, mengabaikan panggilan dari masjid di jantung salah satu kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Di gang-gang sempit, para pramuria tersenyum di jendela dan pintu klub serta bar yang suram. Sementara wisatawan asing mungkin pertama kali berpikir seperti di Thailand ketika berkunjung ke kawasan Dolly, sebuah kawasan yang tidak terganggu oleh otoritas.

Tapi wali kota Surabaya sekarang, bertekad untuk menutup Dolly meskipun mendapat perlawanan sengit dan peringatan bahwa kebijakan itu bisa membuat para pekerja seks jatuh ke dalam kemiskinan.

"Kami harus mengangkat rakyat kami dari penindasan," kata Tri Rismaharini, wali kota perempuan yang berjilbab dan banyak orang memprediksi ia bisa memiliki peran masa depan dalam politik nasional.

Rismaharini sekarang telah menetapkan menutup kawasan bordil di Dolly pada 18 Juni 2014.

Pihak berwenang memberikan masing-masing Rp 5 juta untuk 1.400 pramuria dan memberikan pelatihan profesi baru yang diharapkan dapat menggantikan prostitusi di sana, seperti pelatihan membuat kue atau kerajinan tangan.

Banyak yang menyambut baik langkah tersebut. Namun banyak juga yang menentang seperti para pekerja seks dan orang-orang yang pekerjaannya tergantung pada Dolly, seperti sopir taksi dan pedagang kaki lima yang berkontribusi terhadap estimasi pendapatan di wilayah itu antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Membutuhkan pekerjaan

Para pekerja seks dan warga telah melakukan aksi protes dalam beberapa pekan terakhir.

"Saya tidak akan menerima tawaran pemerintah karena saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini," kata Mawar, duduk di sofa lama yang pudar di sebuah klub di Dolly. "Saya tidak akan pernah bisa menemukan pekerjaan lain karena saya bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar."

Seorang pekerja seks, yang memperoleh antara Rp 10 juta dan Rp 13 juta rupiah per bulan, mengatakan jika Dolly ditutup, akan sulit baginya untuk menghidupi kedua anaknya yang berusia lima dan delapan tahun.

Pada suatu malam, terlihat kerumunan orang dengan mobil serta sepeda motor yang memadati jalan-jalan, termasuk banyak pramuria dan mucikari. Ada juga pasangan keluar untuk berjalan-jalan dan anak-anak bermain, suasana damai...

Kawasan Dolly beroperasi secara normal dalam beberapa hari terakhir, di luar dari aksi protes rutin saat siang hari, kata wartawan AFP.

Menurut laporan setempat, wali kota akan mengeluarkan deklarasi pada Rabu malam, mengatakan bahwa Dolly dan Jarak ditutup dan polisi akan bergerak untuk menutupnya.

Para pramuria harus meninggalkan kawasan itu dan akan menerima pelatihan selama tujuh hari ke depan, kata pejabat pemerintahan setempat. Mereka yang datang dari desa-desa di luar Surabaya harus kembali ke daerah asal mereka.

Untuk beberapa anggota masyarakat, kebijakan penutupan sangat disambut baik.

"Saya ingin Dolly ditutup, tempat ini membawa malu pada Surabaya," kata Siti, seorang guru berusia 46 tahun. "Orang-orang yang pergi ke sana hanya untuk gadis-gadis yang tidak stabil secara seksual."

Melawan

Tapi Lilik Sulistyowati, dari LSM Yayasan Abdi Asih yang bekerja bersama para pramuria di Dolly, memperingatkan bahwa para pekerja tidak mungkin pergi dengan diam. "Mereka akan melawan penutupan," katanya.

Dia menyalahkan pemerintah kota yang merencanakan kebijakan tersebut dengan waktu yang singkat. Pemerintah seharusnya baru menutup kawasan Dolly setelah lima tahun para pekerja seks diberikan pelatihan.

Meskipun ada kekhawatiran di beberapa tempat, bagi para pemimpin muslim setempat, penutupan akan menjadi kemenangan besar setelah bertahun-tahun kampanye.

"Penutupan Dolly harus dipuji," kata Abdusshomad Buchori dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.

"Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak terlalu banyak menuntut Dolly ditutup. Apa yang mereka lakukan bukanlah pekerjaan. Menjual tubuh adalah perilaku tidak bermoral dan tidak manusiawi," katanya.