Jakarta - Capres nomor urut satu Prabowo Subianto kerap menyebut soal kebocoran kekayaan negara hingga Rp 1.000 triliun dalam kampanyenya. Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md, menjelaskan soal pernyataan jagoannya itu.

Menurut Mahfud, pernyataan soal kebocoran negara yang mencapai Rp 1.000 triliun tidak akan menjadi bumerang buat calon Wakil Presidennya, Hatta Rajasa. Mahfud menjelaskan yang dimaksud Prabowo adalah potensi dan belum terjadi.

"Enggak, enggak. Bumerang apa? Enggak. Cuma angka Rp 1.000 triliun itu yang dikatakan Pak Prabowo ibarat baru potensi barangkali," kata Mahfud di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Mahfud mengatakan sebenarnya persoalan ini tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya, soal kebocoran negara sudah pernah dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Bahkan, Ketua KPK itu menyebut kebocoran negara mencapai Rp 7.200 triliun dari sektor minyak dan gas. Hal ini diperkuat beberapa kasus yang diungkap KPK.

"Kalau Rp 7.200 triliun itu kan kata Abraham Samad. Dan itu disaksikan oleh orang banyak. Saya juga dengar. Dia bilang Rp 7.000 triliun itu pun sektor migas saja. Itu Abraham Samad. Kalau Prabowo kan mengatakan Rp 1.000 triliun. Kalau Rp 1.000 triliun itu lalu dibantah, padahal sudah ada itu masuk ke KPK. Bocor, jelas bocor, korupsinya banyak. Kemudian masalah mark up harga. Saya kira itu yang dimaksud," kata mantan Menteri Pertahanan itu.
SUMUR GAN

Hatta: Kebocoran Anggaran yang Disebut Prabowo Belum Terbukti
Disebut hanya sinyalemen saja.

Suara.com - Pasangan nomor urut satu, calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa menegaskan, ungkapan pasangannya, calon presiden (capres) Prabowo Subianto soal adanya kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun, hanya sebuah sinyalemen dan belum terbukti.

“Itu sinyalmen yang disampaikan (Prabowo), ada potensi,” kata Hatta usai acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Se-Indonesia, di Komplek As-Syfi’iyah Jalan Jatiwairingin, Bekasi, Senin (16/4/2014).

Namun, lanjut Hatta, yang terpenting adalah esensi pernyataan Prabowo. Bahwa, pendapatan negara harus bisa digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

“Caranya dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya pertumbuhannya terkonsentrasi di Jawa, tapi menyebar ke pusat pertumbuhan baru,” tuturnya.

Dalam debat dua kandidat capres, Senin malam (15/6/2014), Prabowo menyampaikan kalau kebocoran anggaran pemerintahan sudah berlangsung menahun dan mencapai Rp7.200 triliun yang kemudian dia revisi menjadi Rp1.000 triliun. Dia mengklaim mengutip data tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Untuk diketahui, APBN tahun 2014 saat ini telah dipatok sekitar Rp1,8 triliun.

Debat capres tahap kedua yang dipandu oleh ekonom Indef Ahmad Erani Yustika itu mengangkat isu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
SUMBER

KPK: Itu Bukan Kebocoran
Jakarta - Prabowo Subianto menyebut adanya kebocoran uang negara hingga Rp 7.200 triliun dalam debat capres. Dia berpegang pada data yang disampaikan ketua KPK Abraham Samad. Benarkah informasi tersebut?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah bertanya pada Samad terkait pernyataan Prabowo tersebut. Versi Samad, ucapannya bukan mengarah pada kebocoran uang negara, tapi potential revenue yang bakal diraih bila aset-aset migas di Indonesia dinasionalisasi.

"Terus terang saya agak kaget mendengar itu dan saya cek, di mana, oh dari satu pertemuan di PDIP yang mengumumkan Pak Ketua (Samad). Saya cek ke Pak Ketua, yang dimaksud Pak Ketua itu potential revenue, kita bisa melipatgandakan penerimaan negara lebih dari Rp 7.000 triliun, bukan kebocoran," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Bambang memberikan penjelasan soal perbedaan kebocoran anggaran dan potensi yang tak dicapai. "Kalau kebocoran itu, dana ada, bocor. Kalau potential revenue, itu dananya ada di situ, tapi kita tahu dananya dari mana, seperti pajak, PNBT, atau dari NPWP kita hitung semua, muncullah dugaan saya ya dari situ," jelasnya.

Pernyataan Samad itu dilontarkan pada acara Rakernas III PDIP di Ancol, Jakut, pada 7 September 2013 lalu. Kala itu, Samad mengatakan, negara bisa mendapatkan potensi Rp 20 ribu triliun per tahun bila tata kelola energi dilakukan dengan benar.

Dia menyebut bila tiga buah sumur minyak besar di Indonesia seperti blok Cepu, Mahakam dan Madura dinasionalisasi, maka pendapatan negara bisa mencapai Rp 7.200 triliun.
SUMUR GAN

Pecah Kongsi soal Kebocoran Anggaran, Prabowo-Hatta Dinilai Tak Berbasis Visi

Presiden HeranPrabowo Sebut Kebocoran Anggaran Rp 7.200 T