Presiden Pertanyakan Kebocoran Rp 1.000 Triliun

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang mengatakan kebocoran anggaran negara setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun.

Sejumlah pihak terkaget-kaget mendengar pemaparan Prabowo tersebut dan menuduh Presiden SBY dan jajaran kabinetnya selama ini, termasuk calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa, yang menikmati uang haram tersebut.

Istana pun kaget dengan pernyataan Prabowo Subianto.

Presiden SBY lewat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menilai pernyataan calon presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebocoran anggaran hingga sekitar Rp7.200 triliun dinilai berlebihan.

"Mungkin saya katakan agak terlalu berlebihan," katanya kepada wartawan setelah mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (17/6).

Sebagaimana diketahui, calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran uang negara yang kemudian digunakan kepentingan masyarakat banyak.

Dalam debat capres bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta (15/6), Prabowo mengutip berdasarkan data dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa kebocoran uang negara mencapai Rp7.200 triliun.

Menko Perekonomian mengingatkan bahwa APBN saja tidak mencapai angka tersebut sehingga kemungkinan yang dibicarakan adalah potensi kebocoran.

Chairul Tanjung juga mengingatkan bahwa pengawasan anggaran negara sudah luar biasa sebagaimana dilakukan sejumlah instansi seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKB.

Ia juga menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono juga menyatakan angka kebocoran sebesar itu didapat dari mana.

"Mungkin harus ditanyakan ke Pak Hatta (Hatta Rajasa, calon wakil presiden Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian)," kata Chairul.

Sebelumnya, pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Suhaidi mengatakan, pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa seharusnya tidak hanya bertekad mengurangi kebocoran keuangan negara, tetapi juga harus mempertajam pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi itu menjadi salah satu misi yang harus dijalankan secara tegas dan dipertajam oleh pasangan Prabowo-Hatta," katanya di Medan (22/5).

Dengan melaksanakan pemberantasan korupsi itu, menurut dia, tidak ada lagi terjadi penyelewengan dan penyimpangan keuangan negara yang selama ini membuat terbengkalainya pembangunan di Indonesia.

Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyebut angka kebocoran sebesar itu, melainkan angka dimaksud adalah potensi kebocoran anggaran.

http://www.suarapembaruan.com/pemilu...-triliun/57626