Minggu, 15 Juni 2014 21:34 WIB
Prabowo: Tutup Kebocoran Rp 1.000 Triliun APBN, Itu Sumber Program Kerakyatan



Prabowo Subianto

JAKARTA, Jaringnews.com - Calon Presiden dari Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto menjelaskan program kongkrit jika dirinya menjadi Presiden RI. Dia akan menutup kebocoran anggaran APBN tiap tahun yang besarnya sampai Rp 1.000 triliun.

Prabowo menjelaskan KPK menyebut kebocoran APBN tiap tahun sebanyak Rp 7.200 triliun. Menurut dia lebih, yaitu sampai Rp 1.000 triliun. APBN sebanyak itu jika bisa ditambal, bisa membiayai beban rakyat miskin.

Hal itu dijelaskan Prabowo dalam Debat calon presiden rode bagian dua di Hotel Gran Melia Jakarta, Minggu (15/6). Debat ini dipandu akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika.

"Banyak program indah dan bagus. Harus bangun ini itu. Masalahnya darimana uangnya? darimana sumber daya sumber daya itu? Di sini lah rencana kami, ini sasaran kami, menutup bocoran Rp 1.000 triliun itu, memangkas dan dialirkan. Dialirkan untuk membangun ekonomi kerakyaran," jelas Prabowo.

Prabowo akan mengubah pandangan jika aliran dana desa mengalir ke kota. Menurut dia, aliran dana itu harus mengalir dari kota ke desa.

"Saya menandatangi deklarasi, saya akan alokasikan Rp 1 miliar minimal akan dialirkan ke desa," jelas Prabowo.

Prabowo juga akan memberantas korupsi 'pencuri APBN' dalam waktu 5 tahun. Prabowi akan meningkatkan penghasilan buruh sebesar Rp 6 juta perbulan dalam waktu 5 tahun. "Kami akan kerja keras sekeras-kerasnya untuk itu," jelas Prabowo," jelas dia.
http://jaringnews.com/politik-perist...ram-kerakyatan
 
Inilah Perkiraan Kebocoran Ekonomi Nasional Menurut KPK,
yang Pernah Dilansir berbagai Media Nasional ....


Kenapa elit KPK "bias" dalam Pilpres kali ini? Akibat elitnya bermain Politik?


Mendamba KPK yang Berani, Jujur, dan Hebat
26 Nopember 2013

JAKARTA - Aksi walk-out dalam jumpa pers yang dilakukan para wartawan peliput rutin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena alasan sepele atau tidak jelas. Lembaga yang selalu mendapat dukungan penuh, termasuk oleh wartawan, dalam pemberantasan korupsi itu telah mencederai kepercayaan.

Sabtu (23/11) Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK. Namun, tak ada pemimpin KPK yang berani menyatakan secara resmi bahwa benar mantan Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus Century. Juru Bicara KPK Johan Budi hanya menyampaikan, "Pemimpin KPK akan memberikan keterangan resmi pada Senin (25/11)."

Mengapa harus menunggu sampai 3 hari untuk menyampaikan keterangan resmi bahwa Wapres Boediono diperiksa? Biasanya KPK tidak menunggu lama untuk mengonfirmasi pertanyaan wartawan soal pemeriksaan. Ini juga tidak alami karena biasanya saksi KPK yang akan diperiksa tertulis dalam jadwal yang bisa diakses wartawan.

Sederhananya, Juru Bicara KPK Johan Budi sudah mengabarkan pemeriksaan Athiyyah, istri Anas Urbaningrum, yang dilaksanakan hari ini, Selasa (26/11), sejak pekan lalu.

Mengapa KPK mengkhususkan informasi pemeriksaan Wapres Boediono? Mengapa harus ditutupi? Padahal, fakta sudah terjadi. Bukankah KPK yang menggembar-gemborkan asas equality before the law?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akhirnya menggunakan radio Kanal KPK yang bisa di-streaming lewat website KPK. Tidak ada yang berbeda dari pernyataan Bambang dengan yang disampaikan Boediono dalam keterangan persnya Sabtu lalu.

Ia mengatakan, ada 10 isu penting yang perlu didalami dan ditanyakan ke Boediono. "Kami mendapatkan informasi yang melengkapi pemeriksaan dan akan lengkaplah seluruh pemeriksaan dari saksi-saksi sebelumnya," ujar Bambang.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan sesuai KUHP, berdasarkan Pasal 113. Tidak ada hal yang ingin disembunyikan. KPK memang sudah merencanakan memberitahukan proses ini ke masyarakat setelah pemeriksaan berlangsung.  "Ini agar penyidik bisa maksimal dan menyelesaikannya dengan cepat," ia menegaskan.
 
"Pemeriksaan Boediono ini menggenapkan atau final touch kasus Century," Bambang melanjutkan.

KPK Melempem

Slogan Berani, Jujur, Hebat yang selama ini digaungkan KPK menjadi sekadar slogan pajangan apabila KPK layu dalam menjalankannya. Menghadapi Boediono, KPK melempem dan tak berani membenarkan pemeriksaannya pada hari pelaksanaan. KPK tidak jujur dan tak perlu disebut hebat.

Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan, lembaganya bukan lembaga malaikat. "Hanya malaikat dan nabi yang sempurna," katanya. Kegamangan KPK dalam menghadapi Boediono adalah bukti KPK bukan lembaga yang selamanya superbodi. Nyalinya bisa menciut menghadapi wakil presiden.

Namun, dukungan masyarakat untuk KPK tidak kecil. KPK selalu dibela. KPK mendapat hati di masyarakat yang ingin korupsi mati. Tentu, pemimpin KPK tak akan lupa bagaimana gelora dukungan masyarakat yang disebut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebagai semut rangrang saat kantornya dikepung polisi setelah Irjen Djoko Susilo diperiksa.

Boediono adalah saksi yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk diperiksa KPK. Ketika KPK tak berani mengumumkannya, bahkan setuju permintaan Boediono untuk diperiksa di kantornya, tak ingatkah KPK pada dukungan masyarakat yang menyokongnya untuk tak takut menghadapi siapapun yang harus diperiksa?

Masyarakat masih berharap penuh pada KPK. Jangan cederai kepercayaan ini karena KPK tak mampu lagi berjuang untuk berani, jujur, dan hebat.
http://sinarharapan.co/news/read/285...ujur-dan-hebat

-------------------------

Ada yang bikin KPK pusing tujuh keliling kalau angka-angka kebocoran ekonomi nasional yang diungkap Prabowo (yang sebenarnya mengutip dari mulutnya elit KPK juga), akan menjadi assumsi dasar Prabowo kalau dia kelak terpilih menjadi presiden kelak . Karena berarti tugas KPK akan semakin berat untuk memenuhi keinginan sang presiden kelak agar KPK membongkar angka-angka kebocoran yang pernah diungkapkan oleh pimpinan KPK beberapa waktu lalu.

Kalau itu yang terjadi kelak, maka Itu berarti orang-orang KPK akan berhadapan dengan naga-naga, dengan kapitalis kelas internasional dari negara besar (perusahaan MNC), yang pastilah membuat orang-orang KPK menjadi ciut nyalinya. Selama ini KPK dengan bekerja "apa adanya" saja, dengan cara menangkapi pejabat-pejabat korup saja, sudah terkenal kok. Dan aman! Kenapa harus cari penyakit dengan mengungkit-ungkit masalah korupsi pajak, royalty dan kehilangan kekayaan nasional lainnya, yang sudah diketahui umum bahwa pelakunya adalah manusia-manusia sakti mandraguna dari dalam negeri dan luar negeri, akibat mereka memiliki 'power' dan duit yang besar untuk melawan KPK? Selagi mengunkap masalah Bank Century saja terkesan 'ngeri-ngeri sedaap', apatah lagi membongkar kecurangan MNC's yang cari makan di negeri ini. Think!