- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[asbun dan asjan]Istana: Kebocoran Rp7.000 Triliun Mengada-ada


TS
luvcake
[asbun dan asjan]Istana: Kebocoran Rp7.000 Triliun Mengada-ada
![[asbun dan asjan]Istana: Kebocoran Rp7.000 Triliun Mengada-ada](https://dl.kaskus.id/cdn.metrotvnews.com/dynamic/content/2014/06/16/253398/x5pR4VCVCj.jpg?w=700)
Quote:
Metrotvnews.com, Jakarta: Istana menganggap pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran uang negara hingga ribuan triliun rupiah adalah mengada-ada. Angka yang fantastis ini muncul dalam debat capres kedua pada Minggu (15/6/2014) malam, dimana Prabowo menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp7.200 triliun.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menganggap ucapan Prabowo itu sesuatu yang mengada-ada dan tidak memiliki data yang valid. Menurutnya kebocoran negara seperti yang disebut Prabowo bisa di cross check ke Kementrian Koordinator Perekonomian ataupun Kementrian terkait.
Perihal respons terhadap ekonomi, sebelumnya Istana juga pernah mengomentari debat capres. Saat memberikan pidato pengantar dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Presiden susilo Bambang Yudhoyono sempat mengingatkan masyarakat agar memilih capres yang visi ekonominya realistis dan tidak retorika.
Sebagaimana diketahui, dalam debat capres kedua antara Prabowo subianto dan Joko Widodo malam tadi, Prabowo mengungkap adanya kebocoran anggaran negara sebesar Rp7 ribu triliun per tahun. Prabowo mengungkapkan data itu dia peroleh dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menganggap ucapan Prabowo itu sesuatu yang mengada-ada dan tidak memiliki data yang valid. Menurutnya kebocoran negara seperti yang disebut Prabowo bisa di cross check ke Kementrian Koordinator Perekonomian ataupun Kementrian terkait.
Perihal respons terhadap ekonomi, sebelumnya Istana juga pernah mengomentari debat capres. Saat memberikan pidato pengantar dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Presiden susilo Bambang Yudhoyono sempat mengingatkan masyarakat agar memilih capres yang visi ekonominya realistis dan tidak retorika.
Sebagaimana diketahui, dalam debat capres kedua antara Prabowo subianto dan Joko Widodo malam tadi, Prabowo mengungkap adanya kebocoran anggaran negara sebesar Rp7 ribu triliun per tahun. Prabowo mengungkapkan data itu dia peroleh dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.
bocorbocor
memang kesannya Asal Bunyi dan Asal Janji

Quote:
Original Posted By FallenAngel153►
berita lengkapnya
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.
Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.
"Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya," kata Samad.
Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.
Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.
"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya.
Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. "Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya," kata Samad.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Rakernas PDI-P 2013
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwohoternyata beneran pak samad sendiri yg ngomong, di rakernas PDI-P 2013 

coba kalo pak jokowi semalem nanya, "angka 7200m dari mana pak prabowo? pak samad bicara itu dalam acara apa?" pasti tambah rame
berita lengkapnya

Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.
Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.
"Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya," kata Samad.
Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.
Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.
"Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta," ujarnya.
Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. "Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya," kata Samad.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Rakernas PDI-P 2013
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho


coba kalo pak jokowi semalem nanya, "angka 7200m dari mana pak prabowo? pak samad bicara itu dalam acara apa?" pasti tambah rame

Diubah oleh luvcake 16-06-2014 18:26
0
2.2K
Kutip
36
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan