Penculikan Aktivis, Prabowo Masih Berhutang

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda (purnawirawan) Soleman B. Ponto mengatakan calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sampai saat ini masih memiliki hutang dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis pro demokrasi. Hutang itu, menurut Soleman, berupa hukuman pidana.


“Hukum administratifnya sudah, yaitu pemecatan tapi hukuman pidananya belum pernah diadili,” ujarnya kepada Tempo, Senin 16 Juni 2014.


Masalah penculikan aktivis 1998 yang dilakukan Prabowo kembali menyeruak menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira yang mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat beredar luas di masyarakat. Surat itu menegaskan bahwa Prabowo bersalah dalam kasus penculikan sejumlah aktivis diawal era reformasi itu.


Menurut Soleman, hukuman administratif dan pidana adalah hal yang berbeda. Dia pun menghimbau pemerintah segera menyidangkan menantu mantan Presiden Soeharto itu di Pengadilan Hak Asasi Manusia. “Hukuman tindak pidananya bukan dari DKP, harus dari pengadilan," ujarnya. "Hasilnya seperti apa, yang penting diproses hukum dulu."

Soleman juga menyayangkan pembelaan Prabowo saat debat capres ketika ditanya soal pelanggaran HAM. Ketika itu, Prabowo meminta calon wakil presiden Yusuf Kalla untuk menanyakan pertanyaan tersebut kepada atasan Prabowo ketika masih menjadi Danjen Kopassus. "Boleh ngomong begitu, tapi jangan di pinggir jalan seperti ini, di Pengadilan saja. Fakta DKP nanti di Pengadilan HAM," tegas dia.

Saat ini Prabowo maju sebagai calon presiden didampingi calon wakil presiden Hatta Rajasa. Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Parkai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Bulan Bintang. Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut 1 dalam pemilihan umum Juli mendatang.

http://www.tempo.co/read/news/2014/0...asih-Berhutang