Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto mengaku mengerahkan pasukannya untuk menangkap sejumlah aktivis dalam unjuk rasa massal menuntut reformasi pemerintahan pada 1998 atas dasar perintah Presiden Soeharto, yang saat itu dituntut mundur. Pengakuan diungkapkan Calon Presiden Nomor Urut 1 itu kepada Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Jenderal (Purn) Agum Gumelar, April lalu.

"Soal perintah dari atasan, ketika Prabowo datang ke Pepabri, beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya pada waktu itu atas perintah. Saya bertanya; perintah siapa? Perintah (mantan) Presiden Soeharto," kata Agum dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (10/6/2014).

Jawaban Prabowo itu mengejutkan Agum. Pasalnya, mantan Menko Polhukam zaman Gus Dur itu tidak mendengar kesaksian Prabowo saat diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP), belasan tahun lalu. Terlebih, sekenal Agum, Soeharto bukan orang yang langsung menyuruh tanpa tahapan tertentu. Karenanya, Agum agak menyangsikan keterangan Prabowo.

"Saya juga agak kaget, kenapa ketika pemeriksaan di DKP keterangan ini tidak ada?"

"Sekarang pertanyaannya, apakah benar Soeharto memerintahkan? Saya tahu sendiri Pak Harto tidak seperti itu. Saya tidak yakin. Tapi, sekarang Soeharto sudah tidak ada," katanya.

Penjelasan Agum itu untuk meluruskan terkait bocornya surat rekomendasi DKP tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari kemiliteran. Surat itu menjadi buah bibir menjelang Pemilu Presiden 2014 yang diikuti Prabowo sebagai capres. (Jco)
Sumber