Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Komisi Pemilihan Umum tidak diksriminatif terhadap permasalahan HAM. Untuk itu, anggota Komnas HAM Nur Kholis melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ingin mendesak agar KPU memasukkan materi perdebatan soal masalah HAM dalam debat kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Komnas HAM ingin mengawal agar para kandidat punya agenda dalam perspesktif HAM," ujar Nur Kholis saat melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Jimly Asshiddiqie, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Nur Kholis mengatakan, para capres-cawapres harus memiliki pandangan terhadap penyelesaian persoalan terkait masalah HAM di Indonesia. Komnas HAM, kata dia, memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tentang komitmen capres-cawapres terhadap penyelesaian kasus HAM.

Anggota Komnas Ham lainnya, Roichatul Aswidah, menyebut ada tujuh poin yang diminta agar dimasukkan dalam materi debat capres cawapres. Materi tersebut antara lain, pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria di berbagai daerah, konflik dan kekerasan di Papua, perlindungan hak-hak kaum minoritas, masalah hukuman mati, percepatan reformasi di tiga sektor, yakni lembaga kepolisian, koorporasi tambang dan perkebunan, serta penyelenggara daerah, dan yang terakhir jaminan hak ekonomi, sosial, budaya.

Menanggapi permintaan Komnas HAM, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyambut baik usulan tersebut. Sebagai dewan penasihat Komnas HAM, dia akan menyampaikan permintaan tersebut kepada KPU, agar dimasukkan ke dalam materi debat capres-cawapres. "Saya setuju sekali soal tujuh isu itu," ujar Jimly. (Lal)
Sumber

Biar jelas dan dapat diklarifikasi kenapa Prabowo tidak hadir pemanggilan Komnas HAM...