Pusat HAM Islam Indonesia mengungkapkan, isu penggiringan pemilih oleh personel Babinsa pada laga Pilpres 9 Juli mendatang mengarah pada sikap ketidaknetralan TNI/Polri. Isu tersebut diyakini berkepentingan untuk merealisasi pembubaran Komando Teritorial milik TNI maupun Polri.

Demikian dikatakan Jaka Setiawan selaku Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI).

"Upaya pembubaran dan pembekuan ini kalau kita tinjau secara historis merupakan cita-cita Partai Komunis Indonesia (PKI). Kini upaya tersebut masif dilakukan oleh kelompok liberal dan gerakan kiri radikal," terang Jaka, Kamis (12/6) di Jakarta.

Dalam momen pilpres saat ini, lanjutnya, justru langkah yang sedang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih berbahaya.

"Kita lihat faktanya, kalau Babinsa hanya mendata masyarakat tapi kalau PDIP jelas memata-matai masjid. Bahkan relawan pendukung Jokowi-JK usai inteli masjid kemudian melaporkan juru khutbah ke Polisi," lanjutnya.

Ia menambahkan, selain menggelontorkan isu menginteli masjid, koalisi poros PDIP pun bertujuan untuk menghapus Perda Syariah.
Sumber



waow...