REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara tidak boleh menghalangi hak polisi wanita (polwan) untuk berjilbab. Setiap muslimah punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tak terkecuali bagi seorang polisi.

Hal itu dikemukakan Anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Hatta Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan jika capres-cawapres yang diusung Koalisi Merah Putih itu terpilih, dia yakin hak itu akan diberikan kepada polwan.

Sebab, negara harus menjamin kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinan masing-masing sesuai agama yang dipeluk.

"(Berjilbab) Itu hak asasi. Polwan harus diberikan haknya untuk menjalankan keyakinan mereka," kata dia kepada Republika, Kamis (5/6).

Menurutnya, hak berjilbab juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan. Baik TNI, Polri, PNS atau yang lain. Sebab, kata dia, berjilbab tidak akan pernah mengganggu profesionalitas perempuan dalam bekerja.

Justru mereka akan merasa semakin nyaman dan tenang saat menjalani pekerjaan karena telah memenuhi kewajibannya.

"Jadi tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya karena itu bagian dari hak asasi," ujarnya.

http://www.republika.co.id/berita/pe...rjilbab-polwan

Beda ama sebelah