Dear JKW-ers,

Izinkan saya menulis sebuah pendapat saya tentang Prabowo. Sekedar memberikan perspektif logis dan rasional dari apa yang kita lihat dari seorang Prabowo. Tulisan dibawah ini bukanlah untuk menyerang kredibilitas JKW yg saya hormati, namun hanya sebagai penyeimbang atas perspektif negatif tentang Prabowo yang dimiliki oleh pendukung JKW:

1. Prestasi di bidang Pemerintahan. Kalau bisa saya simpulkan, banyak orang mengkaitkan prestasi atas pencapaian jabatan JKW sebelumnya sebagai pejabat pemerintahan yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan dia sebagai presiden. Prabowo bisa dikatakan punya prestasi nol sebagai pejabat pemerintah sebelumnya layaknya JKW, maka apakah bisa dikatakan Prabowo tidak layak dipilih jadi presiden? Lantas kok bisa SBY dipilih rakyat mengalahkan Megawati (yang bahkan punya pengalaman sebagai presiden-bukan sebagai kepala daerah) dan mengalahkan JK (yang bahkan juga punya pengalaman sebagai wakil presiden)? Apakah ada anomali atas logika dan rasio rakyat Indonesia saat itu yang menjadikan SBY sebagai pemenang? Saat menjadi Capres di tahun 2004, SBY juga punya pengalaman nol (dalam bidang pemerintahan daerah seperti yang yang JKW miliki), tapi mayoritas rakyat lebih memilih dia daripada calon lain yang punya pengalaman sebagai presiden. Kita harus bisa menerima fakta bahwa banyak pemimpin2 negara yang bisa dikatakan “berhasil” memimpin bangsanya dengan tidak harus memiliki pengalaman sebagai kepala daerah sebelumnya. Dan begitu juga kita harus menerima fakta bahwa pemimpin2 di dunia tidak harus akan menjadi “pasti berhasil” dalam menjadi memimpin negaranya bila dia punya pengalaman sebagai kepala daerah sebelumnya.

2. Soal isu/rumor/dugaan HAM. Pertanyaan yang logis dan rasional adalah: 1. Apa memang benar prabowo dilegitimasi sebagai pelanggar HAM?, 2. Ada bukti dan fakta yang kuat dan dipercaya?, dan 3. Ada putusan pengadilan/mahkamah apapun tentang itu? Surat rekomendasi pemecatan bukanlah instrumen hukum karena rekomendasi bukanlah suatu putusan pengadilan atau mahkamah apapun (karena hanya keputusan pengadilan/mahkamah yag bisa kita pegang sebagai dasar keadilan dan kepastian hukum). Apabila 3 pertanyaan tersebut diatas secara kolektif sudah bisa terjawab dan terbukti, barulah persoalan HAM prabowo bisa muncul. Masa kita mau hidup berbangsa hanya dengan hanya isu/rumor/dugaan layaknya pembunuhan karakter seorang Tan Malaka selama orde baru! Apabila ada orang yang bilang bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM, justru pertanyaannya akan menjadi bumerang buat dia: dengan tidak terjawabnya 3 pertanyaan tadi - orang itu bisa dianggap sebagai orang yang mengkebiri HAM seorang Prabowo. Terlepas dari Pemerintah yang dulu dan sekarang mungkin bisa dikatakan telah gagal untuk mencoba membuktikan 3 pertanyaan tadi, maka cukuplah kita beranggapan bahwa orang yang melabeli Prabowo sebagai pelanggar HAM dan tidak pantas menjadi Presiden, dialah sesungguhnya pelanggar HAM. Karena sudah jelas berdasarkan UU dan proses2 yang sudah dilakukan oleh KPU, Prabowo sudah ditetapkan sebagai capres. Masih mau melawan rasio dan logika atas ketentuan peraturan dan fakta tersebut?

3.Koalisi Pendukung Prabowo. Dalam politik perlu teman. Politik menggunakan kekuasaan dalam bertindak. Tanpa kekuasaan seorang pemimpin tidak memiliki legitimasi dalam tindakannya. Adapun teman yang perlu dirangkul adalah sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dengan parameter teman itu baik atau jahat, pintar atau tidak pintar, miskin atau kaya. Seorang pemimpin bertanggung jawab mengubah semua pendukungnya yang jahat menjadi baik, yang miskin menjadi kaya, dan yang bodoh menjadi pintar. Semua literatur ilmu politik yang kita baca pasti mengajarkan bahwa pemerintahan yang kuat hanya bisa didukung oleh koalisi rakyat yang solid. Rakyat dalam politik modern direpresentasikan dengan partai. Pemerintahan SBY yang didukung oleh banyak koalisi banyak partai2 peroleh suara pemilu terbanyak saja bisa dikatakan tidak solid dalam bertindak, apalagi hanya didukung oleh sedikit koalisi Partai? Terlepas dari kenyataan elit2 partai itu punya stigma negatif, itulah kenyataannya (kita harus perbaiki dari bawah dan mendasar), tapi politik pemerintahan tetap membutuhkan mereka (partai yang tidak lolos ke parlemen aja diajak koalisi kok) - bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang kuat harus didukung oleh partai2 sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa Jokowi pada saat setelah dimandatkan oleh ketua partainya,sangat aktif safari politik mengunjungi semua pimpinan partai (termasuk Ical/Golkar). Tujuannya hanya satu, yaitu agar mereka dapat mendukung Jokowi sebagai presiden. Ical yang dianggap sebagian orang reputasinya buruk pun didatangi oleh JKW. Jadi wajar saja apabila Prabowo menerima dukungan Golkar kepadanya.

4. Profile. Terkait dengan istri, sangatlah tidak baik memberikan stigma negatif pada orang yang tidak memiliki istri. Apabila kita mengemukakan bahwa banyak presiden di dunia menggunakan bahasanya sendiri di forum internasional (untuk membuktikan bahwa dunia internasional harus menerima keadaan ketidakmampuan bahasa presiden tersebut - dengan dibalut spirit kedaulatan bahasa ibu), masa kita bilang akan sangat malu bagi seorang presiden tanpa didampingi istri menerima kunjungan presiden lain dengan pasangannya. Urusan peranan first lady-pun kan bisa ditangani oleh istri Hatta kelak. Harusnya kita juga bisa bilang: ya terima saja keadaan presiden kita yang tanpa istri itu wong dia sudah dipilih sama rakyaknya kok. Kalau kita bisa lebih bangga presiden yang kurang bisa bahasa inggris daripada yang gak punya istri, sangat aneh sekali karena kita semua juga tau bahwa belajar bahasa inggris akan jauh sangat lebih mudah dari pada mendapatkan atau mempertahankan jodoh.

5. Stigma negatif penyandang dana Prabowo. Sebagian besar orang mempertanyakan stigma negatif seorang Ical atau Hasyim (mungkin kekayannya kalau ditotal hampir mencapai 5 triliun) sebagai pengusana hitam yang akan menghitamkan pemerintahan apabila Prabowo terpilih menjadi presiden. Andaikan memang mereka itu pengusaha hitam, kita juga bisa bilang: pendukung dana JKW mungkin banyak berasal dr pengusaha yang hitam yang tidak terlihat dengan kasat mata (karena faktanya tidak ada pengusaha besar dan bersih yang terang2an muncul mengaku sebagai Pro JKW-JK). Untuk menyatakan seorang pengusaha besar/kecil adalah bersih pun sangatlah sulit. Tidak mungkin dana pilpres hanya mengandalkan rekening gotong royong. Contoh kecil, iklan besar JKW-JK saja di harian Kompas hampir tiap hari itu tidak bisa cuma menggunakan rekening tsb. Ical dan Hasyim sangat terlihat sekali dengan kasat mata, okelah kita katakan mereka hitam (walau pembuktiannya tidak bisa dengan gamblang dilegitimasi), tapi jelas mereka terang2an mendukung dan mendanai Prabowo yang mana mitigasi atas tindakan buruk mereka bisa kita pantau dengan melibatkan KPK, ICW dll untuk memantau mereka sejak Prabowo terlipih menajdi Presiden. Tapi bagaimana bisa melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap pengusaha2 hitam yang tidak muncul dengan legowo sebagai pemberi dana JKW-JK?

6. Rekam jejak. Ini yang kita gunakan untuk penilaian. Baiklah kita coba lihat satu persatu. Penilaian rekam jejak biasa analisa adalah dilihat dari jabatan atau kedudukan seelumnya yang diraih dan apa yang dilakukan oleh capres tersebut saat menduduki jabatan tersebut. Pemahaman kita harus diperbaiki, kalau seeorang berbicara mengenai bahwa Prabowo tidak pernah dalam posisi negosiasi upah buruh, berurusan dengan rumah sakit, dokter dan asuransi, berurusan dengan pengusaha terkait perizinan (hal mana kewenangan dan tanggung jawab itu diberikan kepada Jokowi sebagai kepala daerah), saya juga bisa bilang bahwa Jokowi tidak pernah dalam posisi untuk memikirkan keamanaan dan pertahanan bangsa, tidak pernah befirikir keras bagaimana menyelamatkan warganya dihutan belantara dari gerakan separatis, tidak pernah dalam posisi terjepit untuk mengambil keputusan yang sangat berat ketika negara sedang bergejolak (sebagaimana kewenangan dan tanggung jawab itu diberikan kepada Prabowo sebagai perwira TNI). Jadi untuk menilai rekam jejak, kita tidak bisa menggunakan istilah: prabowo tidak pernah dalam posisi seperti apa yang Jokowi lakukan sebagai kepala daerah. Ya tentu saja karena memang Prabowo tidak pernah berkesempatan menjadi kepada daerah, begitu juga Jokowi belum pernah berkesempatan menjadi perwira TNI yang diperoleh Prabowo memang karena keunggulan kualitas sebagai prajurit dengan kelulusan berpredikat baik sebelum akhirnya dijodohkan dengan anak Soeharto.

7. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan disini, marilah kita mulai pendidikan politik yang bermartabat, berpendidikan dan bersahabat. Dalam melihat kompetisi capres ini, seharusnya perspektif yang kita gunakan adalah “mana yang terbaik dari yang baik”, bukan memilih “mana yang lebih baik dari yang jelek”. Sehingga analisa yang kita gunakan dalam memilih bukan untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbaikan pasangan yang lain, tapi karena semata-mata pilihan kita nanti adalah yang terbaik dari yang baik. Dengan perspektif “mana yang terbaik dari yang baik” kita akan menggunakan kampanye yang positif, bukan menggunakan kampanye yang negatif bahkan cenderung hitam. Mari kita kampanyekan dan sebarkan hal-hal yang baik dari setiap pasangan capres-cawapres, dan biarkan orang menilai apakah hal-hal yang baik yang kita sebarkan adalah benar atau tidak.

Salam satu bangsa yang bermartabat.

Wiyoga Abhirama
wiyoga.abhirama@gmail.com