Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya berencana menutup lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni 2014 mendatang. Namun, sampai saat ini rencana tersebut masih terjadi gejolak dan penolakan warga.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menegaskan, jika Pemkot Surabaya masih ngotot menutup lokalisasi Dolly dan Jarak tanpa perencanaan matang dan masih menimbulkan gejolak di tengah masyarakat lokalisasi, maka pemkot berpotensi melakukan pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

"Semua perencanaan pembangunan tidak boleh dilakukan secara paksa. Walaupun itu tujuannya baik. Kalau pemaksaan dilakukan, maka itu sangat berpotensi terjadi kekerasan, lalu pelanggaran HAM. Kepolisian nanti juga bisa terlibat pelanggaran HAM," ujar DIanto kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pekerja seks komersial (PSK), pekerja lokaliasi hingga warga setempat di pertigaan Jalan Jarak-Dolly, Kamis (12/6/2014).

Ia mengatakan, kalau lokaliasi Dolly ini ditutup tanpa mengindahkan hak-hak warga setempat, apakah PSK, PKL warga setempat yang kehidupan ekonominya tergantung dari lokalisasi ini, maka sangat berpotensi melanggara HAM.

"Karena itu ajakan dan imbauan saya kepada pemkot adalah, agar rencana itu dipertimbangkan kembali dengan sangat-sangat matang, agar nanti tidak menciptakan pelanggaran dan kerugian yang dialami masyarakat," tuturnya.

Dianto menerangkan semua warga negara ingin hidup baik dan sejahtera. Tugas menesejahterakan warga adalah pemerintah (penyelenggara negara).

"Tadi sudah disampaikan, ada puluhan ribu orang yang kehidupan ekonominya tergantung di lokasasi ini. Nah itu pertanyaannya mau kemanan dan diapakan puluhan ribu itu," katanya.

Surabaya - "Kalau kompensasi 1 kali 2 kali diberikan, itu kan tidak menyelesaikan masalah, karena yang diperlukana adalah keamanan kehidupan ekonomi jangka panjang. Kalau itu ada, saya yakin semua orang di sini setuju penutupan itu, kalau ada jaminan itu," terangnya.

Dianto menambahkan tentang bagaimana penyelesaian penyebaran-penyebaran dampak negatif yang bisa tidak terkendali kalau lokalisasi ini ditutup. Katanya, jika Pemkot Surabaya memiliki skenario penyelesaian masalahnya, dipersilahkan memamparkan kepada masyarakat.

"Sampaikan kepada masyarakata biar tahu dan nanti bisa disetujui. Itu yang palng penting sebetulnya. Kalau masih ada penolakan, itu tandanya belum selesai, sosialisasi belum ada, warga belum memahami dan belum menerima,. Kalau masih ada penolakan-penolakan semakin keras, itu menunjukan pemerintah belum berhasil berkomunikasi baik dengan masyarakat," tegasnya.

Komnas HAM meminta, agar rencana Pemkot Surabaya tentang lokalisasi Dolly dan Jarak ini tidak menimbulkan permasalahan dan konflik hingga berpeluang terjadinya pelanggaran HAM.

"Kita nggak mau itu. Kalau menjadi konflik kita nggak mau. Jadi kalau dipaksa, tidak boleh ada kata paksa dalam sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik harus dijalankan dengan baik. Kalau pemerintahnya nggak sanggup, berarti itu pemerintahnya nggak sanggup untuk menjalankan tugasnya dengan baik," tandasnya sambil menambahkan, Komnas HAM hanya menyampaikan aspirasi dari warga yang didapatnya dan disampaikan ke Walikota Surabaya serta pihak terkait.

"Rencananya besok saya akan menemui Wali Kota Surabaya. Intinya kami berharap agar hak azasi warga tetap diperjuangkan tanpa pandang bulu, termasuk perempuan di sini," jelasnya.

http://news.detik.com/read/2014/06/1...sa-tutup-dolly

uda,bu risma panggil FPI / ormas / pemimpin agama terkemuka lainnya.buat ke warga sono biar tobatttt...tobatt......kan haram makan dari duit haram.....
FPI braninya cuma kelas bulu klo prostitusi masi kecil.klo uda lokalisasi kecut.....

lama" org" HAM emang makin ngaco....ga sesuai substansinya...y uda kaya cara ahok aja.klo mo bela mereka kasi pekerjaan tuh ke mereka...