Isu HAM Untungkan Prabowo?
Rabu, 11 Juni 2014 | 00:15 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Apakah isu pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) yang dilemparkan kubu Jokowi-Kalla dalam debat calon presiden-calon wakil presiden, Senin (9/6/14) bisa berdampak negatif terhadap pasangan Prabowo-Hatta? Jawabannya, kemungkinan besar tidak akan banyak berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Prabowo-Hatta.

Mengapa? Pertama, sebagian besar penduduk Indonesia terutama penganut Islam menganggap bahwa isu HAM adalah sebuah instrument yang diciptakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat sekutunya, untuk menekan dan menggertak negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Namun, negara-negara kaya ini sebagian besar penduduknya secara psikologis masih terjajah.

Karena mentalnya masih mental bangsa terjajah, maka instrument bikinan Amerika tersebut sangat ampuh pada level tertentu. Secara kebetulan, sebagian elite negeri ini juga secara ideologis memiliki kesamaan dengan Amerika, sama-sama menganut faham sekularisme. Yaitu, para elite negeri ini yang ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara.

Dalam faham penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, sekulaisme itu sama bahayanya dengan komunisme. Tentang bahaya ancaman sekularisme sudah muncul sejak negara ini akan didirikan dan sudah diingatkan pula oleh Dr M. Natsir dalam sebuah perdebatan mengenai penetapan azas negara.

Karena itu, rakyat Indonesia yang sudah mulai cerdas tak percaya dengan isu-isu HAM, apalagi jika isu tersebut dimunculkan jelang Pemilihan Presiden atau pada musim kampanye politik.

Logikanya, ada bukti bahwa Prabowo melanggar HAM berat pada saat Reformasi 1998, mengapa tak ditangkap dan diadili? Bukankah Prabowo selama ini sering mondar-mandir ke Yordan, salah satu negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah saat pecah Perang Teluk.

Argumen lain yang menguatkan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia yaitu, isu HAM itu instrument ciptaan Amerika dalam rangka melakukan penjajahan ekonomi di negara-negara berkembang yang kaya, adalah diterapkannya standard ganda oleh Negara Adidaya itu dalam pelaksanaan HAM.

Ketika Rusia melakukan pelanggaran HAM beratterlibat dalam pembantaian besar-besaran di Negara-negara BalkanAmerika tak banyak bicara. Bahkan, diam dan pura-pura tidak tahu. Begitu juga ketika umat Islam dibantai di Bosnia dan Palestina, Amerika Serikat dan sekutunya hanya menonton.

Karena, isu HAM yang dipahami oleh mayoritas rakyat negeri ini seperti itu, maka bisa jadi isu HAM yang dijadikan senjata Jusuf Kalla untuk menyerang Prabowo, justru akan menguntungkan kubu Prabowo. Benarkah? Mari kita lihat hasilnya pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang!
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2108483/isu-ham-untungkan-prabowo#.U5edPnKSzjU[/url]

Bukti bahwa isu HAM adalah alat kepentingan Dunia Barat, Terlihat dari reaksi Media Barat sesaat setelah Debat Pilpres usai kemarin malam itu ...


Isu HAM, Alat Kepentingan Hegemoni Barat
Sabtu, 2012 Desember 08 15:19

Salah satu konsep dan indikator yang menjadi parameter bagi pertumbuhan dan perkembangan kemanusiaan di berbagai negara adalah menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan seluruh dimensinya. Namun tragisnya, pemerintah-pemerintah hegemonik Barat telah memanipulasi kebohongan sebagai fakta dengan cara mengeksploitasi media dan mengarahkan opini publik untuk kepentingan tertentu. Barat – tanpa memperhatikan rapor merah mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia – mendeklarasikan diri sebagai pembela hak-hak manusia di dunia. Mereka bahkan mengizinkan dirinya untuk mengintervensi urusan negara-negara penentang ekspansi Barat dengan alasan membela hak asasi manusia serta menegakkan demokrasi dan kebebasan.

Sistem Republik Islam Iran sepanjang 34 tahun usianya senantiasa menjadi target konfrontasi dan sikap bermusuhan pemerintah-pemerintah Barat yang mengaku sebagai pembela HAM. Padahal sebelumnya mereka sendiri menjadi pendukung utama dan sekutu dekat rezim diktator Iran Syah Reza Pahlevi. Rakyat Iran dengan kepemimpinan Imam Khomeini ra berhasil menggulingkan rezim despotik dan mengantarkan Revolusi Islam menuju kemenangan. Sejak hari itu, Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melakukan manuver-manuver politik, ekonomi, militer dan serangan budaya untuk menumbangkan Republik Islam yang dibentuk secara demokratis.

Salah satu tindakan bermusuhan Barat terhadap Iran adalah menuduh Republik Islam melakukan pelanggaran HAM dengan bermacam alasan. Sebenarnya, Barat ingin menjustifikasi kebijakan hegemoniknya dan memberi legitimasi atas aksi-aksi arogannya di lembaga-lembaga internasional. Manuver terbaru Barat adalah mengajukan draf resolusi oleh pemerintah Kanada di Sidang Majelis Umum PBB pada 27 November lalu. Komisi Tiga Majelis Umum dalam sidangnya meloloskan resolusi anti-Iran itu.

Sebelumnya, Kanada dengan dukungan sejumlah negara Barat mengeluarkan draf resolusi baru pelanggaran hak asasi manusia di Iran yang disusun berdasarkan laporan ilegal. Dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB, hanya 83 anggota yang memberikan suara mendukung. Sedangkan 44 negara menolak, dan 59 abstain dalam pemungutan suara.

Mohammad Javad Larijani, Penasehat Urusan Internasional Ketua Mahkamah Agung Iran pasca pertemuan Komisi III Majelis Umum PBB mengatakan, "Resolusi itu tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Sebagaimana tudingan-tudingan Barat terhadap Tehran sebelumnya menyangkut masalah nuklir dan dukungan terhadap teroris yang menunjukkan babak baru eskalasi kebencian kekuatan hegemonik terhadap Iran." Seraya menyinggung lemahnya institusi PBB dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang acapkali ditunggangi kepentingan adidaya arogan, Javad Larijani menandaskan, PBB masih jauh dari tujuan idealnya sebagai lembaga milik seluruh negara anggotanya.

Bukan pertama kalinya negara-negara Barat mengintervensi PBB, dan memanfaatkan lembaga dunia itu untuk memajukan kepentingannya terhadap negara lain. Akan tetapi, kali ini isu hak asasi manusia dijadikan alat untuk menekan ekonomi dan politik Iran serta mengucilkan Tehran di arena internasional. Di saat yang sama, Barat bungkam dan sengaja melalaikan diri untuk menyikapi berbagai pelanggaran HAM berat di negara-negara mereka sendiri. Hingga kini, negara-negara Barat tidak pernah mengeluarkan sikap tegas bahkan yang paling kecil sekalipun mengenai pelanggaran HAM di tengah mereka.

Para penguasa di sejumlah negara kawasan seperti Arab Saudi, Bahrain dan Yaman juga tidak pernah mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi sebagaimana digariskan Barat. Namun negara-negara Barat diam seribu bahasa menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim-rezim Arab, sebab mereka adalah sekutu stategis dan kunci bagi negara-negara Barat di Timur Tengah. Ironisnya lagi, hingga kini organisasi hak asasi manusia PBB secara resmi tidak pernah mengirimkan satu tim pemantau independen untuk menyelidiki kejahatan anti-kemanusiaan di negara-negara Barat sendiri.

Dalam kondisi demikian, Komisi Tiga HAM Majelis Umum PBB berdasarkan laporan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan validitasnya menuding Iran melanggar hak asasi manusia. Tudingan Barat terhadap Iran tersebut sepenuhnya politis demi kepentingan negara-negara arogan dunia. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara Barat yang getol menyebut dirinya sebagai pengusung panji HAM adalah para pelaku utama berbagai kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia di dunia. Mereka juga merupakan imperialis yang menjarah kekayaan negara-negara dunia ketiga.

Pemerintah Barat alih-alih mengakui berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya di masa lalu, justru terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM baru. Pemerintah London mengeluarkan izin melakukan berbagai bentuk kejahatan bagi pasukan keamanan Inggris bukan hanya di dalam negeri bahkan dilakukan di negara lain. Faktanya adalah kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan pasukan Inggris dan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.

Jika kejahatan itu dilakukan oleh negara lain tentu saja para pemimpin negara itu akan diseret ke meja hijau dengan dakwaan melakukan kejahatan perang. Tapi karena kejahatan itu dilakukan oleh negara adidaya seperti Inggris dan Amerika maka para pemimpin negara itu lolos dari dakwaan tersebut.

Muhammad Khazaee, wakil tetap Republik Islam Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York menilai strategi Kanada dan pihak-pihak perilis resolusi anti-Iran sebagai langkah politik. Ia menandaskan setiap pihak yang terlibat dalam perilisan resolusi tersebut memiliki rapor merah terkait hak asasi manusia. Khazaee menekankan, perancang resolusi itu terlebih dahulu harus menjawab pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri.

Dia mengatakan resolusi itu dirancang keluar dari urgensi dan urgensi politik internal Kanada untuk memajukan kepentingan politik secara egois. Khazaee menandaskan bahwa hal itu tidak bisa dianggap sebagai refleksi dari situasi aktual di lapangan dan bertentangan dengan rasionalitas. Ini adalah sesuatu yang keluar dari realitas masyarakat Iran karena mengandalkan website dan media parsial sebagai sumber informasi utama.

Anehnya lagi, resolusi tersebut justru ditandatangani oleh mereka yang seharusnya memberi jawaban atas kejahatan anti-kemanusiaan yang mereka tebar. Proses propaganda Islamphobia, pemanfaatan aksi kekerasan untuk membungkam demonstrasi, pelanggaran sistematis terhadap hak kaum pribumi dan minoritas di Kanada, aksi kekerasan luas terhadap etnis kulit hitam di Amerika Serikat, isu penjara Guantanamo dan pembantaian massal warga tak berdosa termasuk wanita dan anak-anak Afghanistan oleh pesawat tanpa awak AS, termasuk contoh nyata dari pelanggaran HAM.

Pelanggaran luas hak bangsa Palestina oleh rezim Zionis Israel khususnya brutalitas terbaru rezim ini di Jalur Gaza malah tidak dimasukkan dalam isu pelanggaran HAM, padahal Israel memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM terhadap warga tak bedosa di kawasan. Tangan rezim Tel Aviv berlumuran darah bangsa-bangsa di kawasan.

Seorang anggota parlemen Iran juga mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah mempengaruhi PBB untuk mengeluarkan resolusi bermusuhan produk Barat. Anggota Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional di Majelis Iran, Mohammad Hassan Asafari menyatakan keputusan komite sidang majelis PBB penuh dengan kejanggalan. Menurutnya, laporan tersebut telah direncanakan oleh Barat untuk melayani tuntutan Zionis Israel dan Amerika.

Karena Iran tidak setuju dengan perilaku anti-kemanusiaan yang dipraktekkan Barat dan tidak mengikuti kebijakan mereka, negara-negara itu menggunakan Komite HAM PBB sebagai alat untuk menekan Republik Islam. Komite HAM PBB telah benar-benar kehilangan kredibilitas dan legitimasi dengan meloloskan resolusi pesanan Barat itu.
http://indonesian.irib.ir/sosialita/...hegemoni-barat

PAPER: Hak Asasi Manusia: Antara Kepentingan Barat, Tuntutan Kemanusiaan, Misi Agama-Agama dan Persoalan Relativitas Budaya. Tadzkirah Vol. 8 Th. 8, September 2012

------------------------------



Kalau gua sih sukanya itu ... HAM ... HAMBURGER yang BIG ....