Calon presiden Prabowo Subianto menjadi korban turbulensi (goncangan) politik di masa peralihan Soeharto ke BJ Habibie saat reformasi 1998.

Disampaikan mantan Pangdam V Brawijaya Mayjen (Purn) TNI Suwarno, saat itu perebutan jabatan menteri pertahanan, Panglima TNI dan KASAD sangat kuat. Sehingga Prabowo yang kala itu menjadi Pangkostrad menjadi korban kelicikan petinggi ABRI (Sekarang TNI).

“Prabowo dikorbankan. Padahal ia tidak bersalah. Terkait dengan surat pemecatan dirinya, itu hanya akal-akalan pimpinan TNI saat itu karena Prabowo menolak menjalankan perintah atasan,” tegas Suwarno usai deklarasi Forum Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jatim yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di Surabaya, Rabu (11/6).

Isu yang berkembang kemudian Prabowo dituding sebagai penghilang nyawa aktivis 98. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Justru saat itu Prabowo berusaha menyelamatkan lima aktivis yang ‘diculik’.

Prabowo menolak melakukan eksekusi dan melepaskan mereka begitu saja. Namun pucuk komando berkata lain. Prabowo dituding lalai menjalankan perintah.

“Saya tahu betul intrik politik di tubuh TNI. Prabowo pun dijadikan korban,” papar Suwarno.

Prabowo diberhentikan dan diminta bercerai dengan istrinya. Bahkan ada yang mengatakan, karena Prabowo menolak perintah atasan (tak lain Soeharto), ia sempat diludahi oleh Bambang Trihatmojo.

“Prabowo itu diberhentikan dengan hormat, bukan dipecat. Ia masih menerima pensiun,” kata mantan Komandan Paspampres ini.

Dan kini, setelah sekian lama Prabowo terjun ke dunia politik, masalah HAM kembali diungkit. Saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014, tiba-tiba saja surat pemecatan muncul dengan tujuan untuk menjatuhkan Prabowo.

“Ini kan aneh. Kenapa masalah HAM tidak diungkit saat beliau maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) pada Pilpres 2009 silam. Ini adalah intrik politik,” tegas Suwarno.

Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini juga menuding sikap tidak professional para jenderal purnawirawan yang menjadi timses Jokowi, selalu melakukan black campaign guna menjatuhkan Prabowo. Sebut saja mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Kampanye yang dilakukan Hendropriyono sangat jahat.

“Kemarin saya bertemu purnawirawan, mereka menyayangkan sikap senior mereka Hendropriyono yang ‘melacurkan diri’ seperti itu,” sindirnya.

Menurut Suwarno, cara seniornya menyampaikan kampanye ke public sangat tidak bagus dan kotor. “Karena itu kita yang masih memiliki jiwa korsa harus menyelamatkan barisan dan itu memerlukan komitmen semua pihak,” ungkapnya.

Ditambahkan Suwarno, seharusnya para purnawirawan, baik TNI maupun Polri, wajib memberikan contoh yang baik kepada junior-juniornya yang masih aktif di militer. Suwarno mengaku melihat adanya kepentingan politik, menjadikan para senior-senior TNI ikut terlibat dalam dukung-mendukung calon di Pilpres 9 Juli mendatang.

“Kalau mau kampanye, maka kampanyelah yang benar,” akunya.

Dalam debat capres beberapa waktu lalu, Suwarno memuji kedua pasangan yang telah menyampaikan visi dan misi dengan benar. Hal itu demi kebaikan rakyat. “Prabowo menyampaikan konsep kebijakan, sementara Jokowi dengan konsep implementasi. Itu sudah bagus, jangan dikotori lagi,” pungkasnya.

sumber: http://www.siagaindonesia.com/2014/0...nculik-aktivis