Peneliti: KKN Jusuf Kalla Era Presiden Gus Dur Bisa Dilaporkan ke KPK. Cawapres Jokowi Harus Bersih
Wed, 30/04/2014 - 07:57 WIB

RIMANEWS- Jokowi dihimbau agar hat-hati memilih cawapresnya, dan jangan berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan wapres. ''Jika duet Jokowi adalah Jusuf Kalla seperti yang banyak disebut oleh tim JK , maka ketokohan Jokowi justru akan tergerus ,merosot tajam karena JK pernah dipecat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada waktu menjadi Menteri Perdagangan dengan tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Demikian pandangan peneliti independen lulusan ITB Ir Abdulrachim, dan Mantan Jubir Presiden Gus Dur Adhie Massardi dalam suatu diskusi di Jakarta

Bersama-sama dengan Laksamana Sukardi , Jusuf Kalla dipecat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perdagangan.Gus Dur mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bidangnya. Alasan kedua Menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 April 2000 . Informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.


Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tandjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.

Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.

Mengenai hal ini, Direktur LSIK Umar Hamdani dan mantan anggota DPR Hatta Taliwangm menuturkan perlunya klarifikasi dari kubu JK atas dugaan KKN tersebut.

''Bukan tidak mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang melaporkan kasus KKN Jusuf Kalla yang data-datanya sudah beredar luas, ke KPK agar diselidiki. Karena memang di tengah-tengah kesulitan hidupnya akibat naiknya harga-harga, biaya sekolah, kesehatan dll, masyarakat merasa tersakiti dengan perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang sedang memegang kekuasaan.,'' kata Abdulrachim, mantan demonstran ITB.

Dan itu , imbuhnya, terbukti dengan hasil Pemilu yang telah menurunkan drastis perolehan suara Partai Demokrat yang para petingginya banyak yang terlibat korupsi,menunjukkan bahwa rakyat marah terhadap korupsi

Menurut Abdulrachim, Umar dam Hatta Taliwang, bilamana ada KKN Jusuf Kalla dan itu dilaporkan ke KPK, maka bukan hanya akan merusak nama baik JK, tetapi juga nama baik Jokowi yang tadinya dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang pro rakyat dan bersih , bisa dianggap itu hanya sebagai pencitraan karena ternyata telah memilih pasangan yang bermasalah. ''Sehingga rakyat yang tadinya mencintai Jokowi ,akan berbalik menjadi memusuhinya dan menyerangnya, dan di sini Jokowi amblas,'' kata Umar.

Hatta melihat, selama ini rakyat mempunyai harapan yang sangat tinggi dan banyak yang dengan uang dan usaha sendiri telah berkampanye untuk Jokowi dengan sukarela.

Karena itu,kata Abdulrachim, pemilihan Cawapres Jokowi yang tepat sangat menentukan kemenangannya dalam Pilpres 2014 bukannya kerjasama dengan sebanyak-banyaknya Partai. Jangan salah baca situasi politik dan jangan salah strategi, karena akan bisa menyebabkan kekalahan. ''Kalau berduet dengan Jusuf Kalla, maka PDIP Megawati diprediksi menuai badai, kalah dalam Pilpres dan jatuh tersungkur, ini suatu kerugian besar,'' kata Abdulrachim.

Sejauh ini, bantahan atas berita semacam tersebut di atas sudah sering dilakukan oleh kubu JK. Alangkah baiknya jika ada klarifikasi dari kubu JK atas dugaan KKN itu dengan tegas dan tandas.
http://www.rimanews.com/read/2014043...e-kpk-cawapres

Era Gus Dur Menteri Diduga Korupsi Langsung Dipecat, Sekarang?
Jum'at, 23 Mei 2014 11:55 wib

Era Gus Dur Menteri Diduga Korupsi Langsung Dipecat, Sekarang?
JAKARTA - Menteri diduga terlibat mencuri uang rakyat sebenarnya bukan kabar baru. Era Presiden Abdurrahman Wahid, isu menteri korupsi sudah muncul, namun tanpa tindaklanjut penegak hukum.

Dilansir Wikipedia, pada 2000, Abdurrahman Wahid memecat Jusuf Kalla dari kursi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tak hanya JK, Gus Dur juga mendepak Laksamana Sukardi dari kursi Menteri Negara BUMN.

Alasan yang diberikan Gus Dur adalah keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meski tokoh Nahdlatul Ulama itu tidak pernah memberikan bukti yang kuat.

Langkah Gus Dur memecat JK dan Sukardi memperburuk hubungannya dengan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
http://news.okezone.com/read/2014/05...pecat-sekarang


JK Pernah Dilaporkan Gus Dur ke Polisi, Jokowi Harus Waspada
Senin, 28-04-2014 19:12

Jakarta, Aktual.co — Calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) harus waspada dengan figur yang diduga memiliki rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama, dengan sosok Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang sementara kalangan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Aktual.co, Senin (28/4). "Tokoh yang paling mengetahui soal rekam jejak KKN yang dimiliki JK adalah mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)," tegas Gede.

Gus Dur, sambung Gede, memecatnya dari Kabinet pemerintahannya atas dugaan KKN pada tahun 2000. Bukan hanya itu, Gus Dur juga kembali melaporkan JK pada 2004 atas sejumlah dugaan KKN. Meskipun pada akhirnya laporan ini tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

Adalah Laksamana Sukardi bersama Jusuf Kalla, orang yang dipecat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Alasan kedua menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, 27 April 2000. Saat itu, informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.

Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tanjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.

Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.

Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar JK, pada tahun 1997/98 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet. JK yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.

Kalla Grup, Bukaka Grup dan Bosowa Grup, Intim Grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga JK, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW, PLTA senilai Rp 1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, berkapasitas total 780 MW.

Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL. Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung JK mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .

Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai 750 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai 92 juta dolar AS atau Rp 920 miliar di Pulau Sembilang dekat Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara yang akan menghasilkan 300 MW. Terbaru, adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.

Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.

Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006). Sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3x300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5 ribu hektar milik kelompok Intim di Kaltim (laporan GlobeAsia, September 2008).

Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dan yang lainnya yang diduga kuat bisnis yang didapat pengaruh dari kekuasaan JK.
Ari Purwanto
http://www.aktual.co/politik/181812j...-harus-waspada

Kejahatan Pajak 2002-2004 Lalu oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo,
jadi Alasan KPK untuk Menangkap mantan Ketua BPK 2014


-------------------------------------

Bayangkan kalau Jokowi besok terpilih sebagai presiden dan JK menjadi Wapres, lalu dia di 'bully' tiap hari seperti halnya Wapres Budiono saat ini dalam kasus Bank Century. Kekuatan-kekuatan 'preassure group' di DPR, seperti PKS, PAN, Gerindrayang menjadi oposisi, akan terus mempermasalahkannya.

Terungkapnya kasus JK yang pernah dipecat Presiden Gus Dur akibat tuduhan KKN, menunjukkan bahwa cawapres yang diusung PDIP itupun ternyata bermasalah, sama-sama bekas pecatan seperti Prabowo dulu. Hanya saja kalau Prabowo, resmi dipecat dengan hormat dengan hak pensiun oleh Presiden BJ Habibie. Entah untuk kasus JK, apa dia dipecat Presiden Gus Dur dengan terhormat pula atau justru dipecat dengan tidak terhormat? Kalau iya, JK tentu punya surat Kepres pemecatannya itu.