TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, ingin menghapus ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas, kata dia, UN tidak dipakai untuk menentukan kelulusan.

"Tetapi dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan," kata Jokowi ketika berbicara di Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Medan, Selasa, 10 Juni 2014.

Pelaksanaan UN yang menjadi syarat kelulusan siswa dari jenjang SD sampai SMA terus menjadi kontroversi. Seperti halnya Jokowi, sejumlah ahli pendidikan menyarankan UN hanya dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan atau pengukuran kompetensi siswa.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menepis isu bahwa dirinya akan menghapus tunjangan sertifikasi guru bila terpilih jadi presiden. Isu ini menyebar luas di kalangan para guru di berbagai daerah melalui pesan singkat berantai.

Jokowi balik bertanya kepada para pengajar yang hadir, apakah mereka mempercayai kebenaran isu tersebut. Jokowi mengatakan isu itu telah dia klarifikasi waktu berkampanye di Indonesia Timur. "Kalau percaya, kebangetan," kata Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan tak akan menghapus tunjangan guru ketika berkunjung ke kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan. Seorang perempuan yang mengaku guru honorer kembali menegaskan apakah Jokowi bakal menghapus tunjangan sertifikasi. "Tidak, itu isu," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berkomitmen jika terpilih dalam pemilu presiden mendatang akan menghapus Ujian Nasional (UN) yang merupakan bentuk penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tertuang dalam visi misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam website KPU www.kpu.go.idtertulis, "Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional".

Selain menghapus UN, Jokowi-JK menyatakan berkomitmen memperjuangkan biaya pendidikan agar terjangkau bagi seluruh warga negara dan memberikan jaminan hidup yang memadai bagi guru daerah terpencil, memberi tunjangan fungsional yang memadai dan asuransi.

Untuk revolusi karakter bangsa, dalam visi misi bertajuk Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandirim dan Berkepribadian itu, Jokowi-JK menyatakan akan menekankan 70 persen pendidikan dasar pada substansi budi pekerti, sementara untuk pendidikan tinggi, 60 persen politeknik dan 40 persen sains.

Untuk mencapai tingkat partisipasi 100 persen pada sekolah dasar, dan 95 persen untuk SMP, pasangan ini akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Sementara itu, untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi, pasangan ini berjanji meningkatkan subsidi kepada perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa menyebut nominal subsidi.