Menurut capres Prabowo Subianto, tidak ada prajurit yang salah, tetapi yang salah adalah pimpinan.

Ketika ditanyakan oleh cawapres lawan, Jusuf Kalla, terkait komitmen penegakan HAM dan kasus pelanggaran HAM yang pernah menjeratnya, Prabowo menyatakan dia bertanggung jawab. Namun soal penilaian atasan, ia meminta JK bertanya kepada atasannya waktu itu Jenderal Wiranto dan Presiden Habibie.

"Ternyata hari ini (Jubir Presiden) Julian Pasha menyatakan bahwa Presiden Habibie tidak memecat Prabowo. Inilah jawaban misteri yang selama ini membuat masyarakat bertanya-tanya," kata Staf Khusus Presiden, Andi Arief, dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, beberapa saat lalu (Selasa, 10/6).

Andi Arief melanjutkan, kalau melihat sejarahnya maka justru Jusuf Kalla yang pernah dipecat oleh Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur (saat itu) dari kursi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Seperti diketahui sebagian kalangan, alasan sesungguhnya Gus Dur memecat JK adalah indikasi korupsi yang dilakukan JK.Namun indikasi korupsi JK tidak pernah ditindaklanjuti.

"Kemudian pada pemilu 2009, secara politik JK dinilai bukan orang yang tepat dan berprestasi menjadi Wapres, sehingga (SBY) perlu figur baru Boediono sebagai Cawapres dan ternyata didukung rakyat," terang Andi.

"Kalau kali ini JK mencalonkan lagi menjadi Cawapres, masihkah rakyat mempercayai orang yang pernah disetujui pemecatannya melalui Pemilu?" tanyanya.

Saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memimpin, Jusuf Kalla (JK) dipecat dari kementerian perindustrian dan perdagangan.

Menurut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, pemecatan itu sebagai bentuk sanksi sosial. Pemberhentian JK disebabkan dua hal yakni kinerja dan dugaan korupsi.

"Saya pernah tanyakan masalah ini kepada almarhum Gus Dur. Jawabannya ya begitu,’
Terkait dugaan korupsi yang menyambar JK, lanjut Adhie, tentunya Gus Dur tidak sembarangan. Informasi dugaan korupsi diyakini cukup valid dan terkonfirmasi.

"Sebagai Presiden kala itu, informasi Gus Dur sangat valid. Sudah dikonfirmasi kepada banyak pihak. Saya kira, Gus Dur tidak akan sembrono ataupun sembarangan," paparnya.

Secara khusus, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini sempat menanyakan kepada Gus Dur, kenapa tidak melaporkan gugaan korupsi tersebut kepada aparat? Jawaban Gus Dur, selama penegakan hukum belum optimal, laporan KKN bakal menemui jalan buntu.

"Itulah yang mendasari Gus Dur memecat JK. Keputusan Gus Dur itu merupakan sanksi sosial. Kalau dipilih lewat jalur hukum, belum memungkinkan. Karena kualitas pengadilan, belumlah meyakinkan," ungkap Adhie.