RMOL. Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyayangkan pertanyaan cawapres rivalnya Jusuf Kalla dalam ajang debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum.

Cawapres yang juga pernah menjabat wapres pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itu menanyakan kepada Prabowo soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Kasus Prabowo itu sudah selesai dan sekarang Komnas HAM mendapat pengembalian dari Kejagung. DPR menyatakan tidak ada pelanggaran berat," kata ketua tim sukses Prabowo-Hatta, Mahfud MD usai acara debat di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam (9/6).

Menurutnya, Prabowo tidak ingin membalas dengan pertanyaan yang juga menyerang masa lalu seseorang. Hal ini menunjukkan sikap seorang negarawan.

"Kita tidak menyerang, tidak merendahkan orang," ujar Mahfud.

Meski begitu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menganggap wajar pertanyaan yang dilontarkan JK

"Bisa saja, ini politik," demikian Mahfud.[dem]

http://politik.rmol.co/read/2014/06/10/158824/Diserang-JK,-Prabowo-Tunjukkan-Sikap-Negarawan-



Asu emang si ucup cuma bisa muter kaset rusak


Besok Prabowo tanya tuh JK pernah dipecat Gus Dur




Jakarta, Aktual.co — Calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) harus waspada dengan figur yang diduga memiliki rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama, dengan sosok Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang sementara kalangan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Aktual.co, Senin (28/4).

"Tokoh yang paling mengetahui soal rekam jejak KKN yang dimiliki JK adalah mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)," tegas Gede.

Gus Dur, sambung Gede, memecatnya dari Kabinet pemerintahannya atas dugaan KKN pada tahun 2000. Bukan hanya itu, Gus Dur juga kembali melaporkan JK pada 2004 atas sejumlah dugaan KKN. Meskipun pada akhirnya laporan ini tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

Adalah Laksamana Sukardi bersama Jusuf Kalla, orang yang dipecat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Alasan kedua menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, 27 April 2000. Saat itu, informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.

Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tanjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.

Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.

Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar JK, pada tahun 1997/98 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet. JK yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.

Kalla Grup, Bukaka Grup dan Bosowa Grup, Intim Grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga JK, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW, PLTA senilai Rp 1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, berkapasitas total 780 MW.

Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL. Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung JK mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .

Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai 750 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai 92 juta dolar AS atau Rp 920 miliar di Pulau Sembilang dekat Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara yang akan menghasilkan 300 MW. Terbaru, adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.

Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.

Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006). Sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3x300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5 ribu hektar milik kelompok Intim di Kaltim (laporan GlobeAsia, September 2008).

Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dan yang lainnya yang diduga kuat bisnis yang didapat pengaruh dari kekuasaan JK.

http://m.aktual.co/politik/181812jk-pernah-dilaporkan-gus-dur-ke-polisi-jokowi-harus-waspada


Udah lah ucup elektabilitas makin turun, mending siap2 pulang kampung jilid 2