Jakarta - Beredar rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998 silam. Namun di mata eks Ketua BEM Tri Sakti, Andre Rosiade, Prabowo tak terkait penculikan aktivis seperti yang dituduhkan Dewan Kehormatan Perwira itu.

"Kalau saya menganggap yang perlu kita pegang itu kan produk hukum bukan DKP. Sudah ada putusan pengadilan ada 11 orang disidang di pengadilan. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan Prabowo tidak terlibat kasus penculikan itu," kata Andre kepada wartawan, Senin (9/6/2014).

Keputusan Dewan Kehormatan Perwira, menurut Andre, bukanlah produk hukum. Rekomendasi DKP telah tertutup dengan keputusan hukum tetap yang menyatakan Prabowo tak terlibat penculikan.

"Dan yang penting Prabowo meski tidak bersalah tapi di mengambil alih tanggungjawab karena itu anak buah saya. Tapi setelah diuji di pengadilan ternyata tidak terlibat sama sekali," katanya.

"Ini bedanya dengan Jokowi di kasus Trans Jakarta kok saya disuruh tanggungjawab, sedangkan Prabowo mengambilalih tanggungjawab. Pemimpin itu harus mengambilalih tanggungjawab dari anak buahnya," imbuh Andre.

Andre kemudian menyatakan rasa herannya kenapa masalah penculikan dan tim mawar dimainkan jelang Pilpres 2014 ini. Padahal di Pilpres 2009 silam masalah ini tak disentuh.

"Lalu ke mana Pak Luhut dan Pak Hendropriyono, kenapa pas 2009 tidak meributkan hal itu," katanya.

Andre yang juga pendiri BEM se-Indonesia ini pun telah mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto. Dia menegaskan memilih Prabowo karena sesuai dengan agenda reformasi.

"Kita atas nama pendiri BEM SI mendukung Pak Prabowo Subianto. BEM SI ini beranggotakan ketua Ketua BEM masing-masing kampus yang dipilih langsung, sehingga sangat legitimate mewakili kampus. Alasan kita memilih Prabowo-Hatta karena membawa agenda reformasi," pungkasnya.

http://m.detik.com/news/pemilu2014/read/2014/06/09/143155/2603021/1562/eks-ketua-bem-tri-sakti-prabowo-tak-terlibat-penculikan-aktivis?993305



Pada April 1999, Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer. Saya menolak memberikan kesaksian karena saya yakin yang harus diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Soeharto, sebagai Panglima tertinggi ABRI. Saya menganggap Tim Mawar hanyalah eksekutor di lapangan. Dari data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa penculikan didukung dan dikoordinasikan oleh berbagai instansi dalam tubuh ABRI: Kepolisian, Komando Teritorial (Mabes, Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil), serta aparat intelijen (Bakin, BIA). Jadi, penculikan adalah produk dari kebijakan politik rezim Soeharto.

Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad menyatakan mengambilalih semua tanggung jawab. Mungkin sepanjang sejarah TNI, hanya Prabowo, seorang jenderal bintang tiga, yang berani memikul tanggung jawab komando. Jenderal lain biasanya memilih lepas tanggung jawab dan membebankan kesalahan pada bawahan atas nama kesalahan prosedur. Lewat keputusan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo pun dibebastugaskan. Tidak lama kemudian, Prabowo memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

Setelah Tim Mawar menjalani hukuman atas penculikan sembilan orang aktivis, Bambang Kristiono, sang komandan, mengambil inisiatif untuk bertemu dengan saya. Dalam pertemuan tersebut, Bambang menyampaikan permintaan maafnya. “Saya melakukan hal tersebut karena tugas,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Kristiono juga menyatakan bahwa dia dan timnya tidak membunuh aktivis yang belum kembali. Saya ingat kata-katanya: “Pius, lihat mata saya. Saya tidak berbohong. Demi Allah, saya tidak membunuh mereka”. Jika bukan Tim Mawar, lalu siapa? Terhadap pertanyaan ini sampai sekarang tidak ada jawabannya.

Setelah pertemuan itu, kami kemudian bertemu kembali. Kali ini masing-masing membawa istri. Dalam kesempatan itu, BK kembali menyatakan permohonan maafnya atas nama keluarga. Saya dan istri menerima permohonan maafnya. Kami semua adalah korban; korban dari sebuah sistem yang otoriter.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...o-Subianto/1/2



Saya dan Prabowo sekarang berdiri pada titik yang sama dalam setting politik yang sama sekali berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Saya telah membayar keyakinan saya meskipun dengan risiko mati. Sejarah membuktikan pada akhirnya keyakinan saya yang menang. Prabowo pun telah membayar kesalahannya dengan kehilangan jabatan strategis sebagai Pangkostrad dan cita-citanya untuk memperoleh posisi tertinggi dalam karier militernya.

Saya tetap dengan keyakinan saya, sama seperti dulu. Ketika saya memilih menjadi aktivis dan matang, saya berkeyakinan bahwa Soeharto adalah penghalang bagi demokratisasi. Ketika Soeharto lengser, seluruh tatanan Orba pun runtuh, ibarati kartu domino. Kasus penghilangan orang adalah sebuah kejahatan rezim (Soeharto) bukan tindakan koboi para petinggi militer. Jika ada yang salah, maka yang salah adalah doktrin. Kesalahan doktrin adalah kesalahan institusi. Kalaupun Prabowo harus dihukum, dia telah menjalani hukuman itu.

Terus terang saya sekarang mengagumi mantan musuh saya. Setelah kalah dan dikorbankan, Prabowo memilih mengasingkan diri keluar negeri. Dia sempat menjadi kambing hitam dari berbagai kerusuhan dan aksi teror. Tapi sejarah membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Dia kembali dari pengasingannya dan memulai dari bawah lagi sebagai pengusaha dan memimpin sejumlah ormas. Saya pikir Prabowo sudah menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tak mudah menyerah. Kecintaannya yang begitu besar terhadap Tanah Air yang memanggilnya untuk kembali berkiprah.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...o-Subianto/1/8


Gw sangat setuju dengan kata2 Pius yg mengatakan mereka semua adalah korban dari sebuah sistem


Yg baru lahir kemaren sore mah mana tau yg namanya UU subversif jaman orde baru


Mereka para prajurit hanyalah menjalankan perintah sesuai UU, jika mau mencari siapa yg salah hampir semua jendral di mabes ketika itu bisa2 diseret semua dong