JAKARTA - Menteri diduga terlibat mencuri uang rakyat sebenarnya bukan kabar baru. Era Presiden Abdurrahman Wahid, isu menteri korupsi sudah muncul, namun tanpa tindaklanjut penegak hukum.

Dilansir Wikipedia, pada 2000, Abdurrahman Wahid memecat Jusuf Kalla dari kursi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tak hanya JK, Gus Dur juga mendepak Laksamana Sukardi dari kursi Menteri Negara BUMN.

Alasan yang diberikan Gus Dur adalah keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meski tokoh Nahdlatul Ulama itu tidak pernah memberikan bukti yang kuat.

Langkah Gus Dur memecat JK dan Sukardi memperburuk hubungannya dengan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berita pembantu presiden diduga korupsi kembali ramai di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya dengan Gus Dur, SBY tak memecat menterinya yang diduga korupsi meski sudah jadi tersangka.

SBY tampaknya lebih memilih berdiam diri sambil berharap menteri yang berkasus sadar diri untuk mundur.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada dua menteri SBY yang tersangkut korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Andi resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 7 Desember 2012 setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek pusat olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat.

SBY menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengambil alih tugas Menpora. Setelah hampir setahun jadi tersangka, Andi akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kamis 22 Mei 2014, mungkin akan jadi hari terburuk bagi Suryadharma Ali (SDA). Menjelang Magrib, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengumumkan jika SDA ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelenggaran haji dan umrah.

Hingga 18 jam pascapenetapan SDA sebagai tersangka, SBY tak berkomentar. SDA juga tak mau langsung mundur dari jabatannya. Dia mengaku masih ingin mengurusi penyelenggaraan haji tahun ini.

"Apakah saya akan mundur? Saya belum berpikir ke arah sana," kata dia saat jumpa pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat.DIPECAT

Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
TEMPO.CO, Jakarta - Jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, banyak yang khawatir Jusuf Kalla akan mendominasi pemerintahan. Tak menyebut nama, analis dari PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pelaku pasar kurang menyukai cawapres yang dikhawatirkan akan mendominasi kebijakan Jokowi. “Pasar menunjukkan sentimen negatif terhadap mereka,” katanya kepada Tempo, Ahad, 18 Mei 2014. (Baca:Kalla Dipilih karena Pengalaman)

Balik ke masa 2004-2009 ketika menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Kalla disebut sebagai tugas injak gas kabinet. Di lain pihak, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bertugas mengerem. Sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih “melabrak” aturan asalkan program lekas terlaksana. “Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci,” katanya pada 2007.

Berikut ini beberapa kebijakan JK yang dianggap kontroversial:

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)
Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla.

Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. “Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu,” kata dia.

Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)
Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi.

Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)
Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources).

Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”

Suspensi Saham Bakrie (2008)
Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik.

Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”

***

Perdamaian Aceh (2005)
Tentu bukan kebijakan kontroversial saja yang dicetuskan Kalla saat menjabat wapres. Salah satu sukses terbesarnya adalah menggagas perdamaian di Aceh pada 2005 yang didahului dengan penanganan tsunami Aceh di 2004. Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya.

Tim perundingan dari pemerintah diwakili Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga orang dekat Kalla. Perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005.BUKAKA

JK Pernah dilaporkan Gus Dur ke Polisi

Calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) harus waspada dengan figur yang diduga memiliki rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama, dengan sosok Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang sementara kalangan untuk menjadi cawapres Jokowi. n

Jakarta, Aktual.co u2014 Calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) harus waspada dengan figur yang diduga memiliki rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama, dengan sosok Jusuf Kalla (JK) yang digadang-gadang sementara kalangan untuk menjadi cawapres Jokowi.

Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Aktual.co, Senin (28/4).

"Tokoh yang paling mengetahui soal rekam jejak KKN yang dimiliki JK adalah mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)," tegas Gede.

Gus Dur, sambung Gede, memecatnya dari Kabinet pemerintahannya atas dugaan KKN pada tahun 2000. Bukan hanya itu, Gus Dur juga kembali melaporkan JK pada 2004 atas sejumlah dugaan KKN. Meskipun pada akhirnya laporan ini tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

Adalah Laksamana Sukardi bersama Jusuf Kalla, orang yang dipecat Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Presiden keempat Indonesia itu mengatakan, kedua orang itu terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Alasan kedua menteri terlibat KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, 27 April 2000. Saat itu, informasi mengenai hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Eki Syachrudin kepada pers usai menghadiri rapat konsultasi tersebut.

Rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih lima jam itu dipimpin oleh Ketua DPR Akbar Tanjung. Presiden didampingi para menteri antara lain Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo, Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Alwi Shihab, dan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin.

Kasus KKN yang diungkapkan Gus Dur disampaikan hanya kepada sekitar 40 pimpinan dan sejumlah anggota Dewan yang mengikuti Rapat Konsultasi tertutup tersebut. Alasan Gus Dur, pemaparan kasus KKN itu kurang etis bila disampaikan secara terbuka.

Grup Bosowa, milik Aksa Mahmud adik ipar JK, pada tahun 1997/98 termasuk 20 debitur terbesar Bank Mandiri yang macet. JK yang menjabat sebagai komisaris utama PT Semen Bosowa dan Aksa Mahmud sebagai direktur utama waktu itu dianggap harus bertanggungjawab terhadap kredit macet perusahaan tersebut di Bank Mandiri sebesar Rp1,4 triliun. Berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Mandiri pernah menghapusbukukan sebagian utang milik perusahaan milik Kalla ini.

Kalla Grup, Bukaka Grup dan Bosowa Grup, Intim Grup yang semuanya merupakan bisnis keluarga JK, mendapatkan banyak sekali proyek besar pada waktu JK menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009. Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan PLTA di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu di Kabupaten Luwu' Timur, berkapasitas 620 MW, PLTA senilai Rp 1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, berkapasitas total 780 MW.

Selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya kerap melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Jaringan SUTET-nya ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL. Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung JK mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW .

Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai 750 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,5 triliun yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai 92 juta dolar AS atau Rp 920 miliar di Pulau Sembilang dekat Batam, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara yang akan menghasilkan 300 MW. Terbaru, adalah rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Rencana ini dinilai berbahaya secara ekonomi karena Kalla mendorong BPD-BPD se Indonesia yang membiayainya dengan mengandalkan dana murah di bank-bank milik pemda tersebut.

Masalahnya, dana murah itu adalah dana jangka pendek, sedangkan pembangunan PLTA adalah proyek berjangka waktu panjang. Rata-rata baru setelah 7 tahun, ada duit yang masuk. Jika terjadi sedikit saja goncangan, BPD-BPD bakal semaput karena dana jangka pendek mereka dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang. Kengototan Kalla bisa dimaklumi karena kelompok-kelompok Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) termasuk paket kontraktor pembangunan 19 PLTU itu.

Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006). Sedangkan kelompok Intim milik Halim Kalla yang juga salah seorang Komisaris Lion Air akan membangun PLTU berkapasitas 3x300 MW di Cilacap, Jateng, dengan bahan baku batubara yang dipasok dari konsesi pertambangan batubara seluas 5 ribu hektar milik kelompok Intim di Kaltim (laporan GlobeAsia, September 2008).

Masih banyak lagi proyek-proyek lainnya seperti Monorail di DKI (akhirnya batal), beberapa bandara, jalan tol dan yang lainnya yang diduga kuat bisnis yang didapat pengaruh dari kekuasaan JK.BISNIS

Pantes sir Beye ogah gandeng si JK lagi, udah kapok, selain sering sok jadi presiden, juga hobi dgn perencanaan proyek negara
RI1 : Megatron
RI2: JK
RI3: Om Joko
Bukaka mirip dgn bukkake