Pemilihan presiden semakin mendekat. Kita semua tentu ingin bahwa kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik. Tentu saja, amat sulit untuk memilih yang terbaik jika yang digunakan untuk saling menyerang adalah isu atau fitnah yang mengandalkan identitas. Karena itu, Selasar.Com menghadirkan rubrik "FACT CHECK" ini untuk membedah visi misi dan pandangan masing-masing pasangan calon secara kritis. Pagi ini, kita akan mulai dengan anggaran pertahanan Jokowi-JK. Pertahanan adalah bagian penting dari upaya untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia". Di edisi berikutnya, kita akan bahas juga bagian dari visi misi Prabowo-Hatta.

Jokowi-JK on Defense Budget

Dalam visi-misi nya, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memaparkan bahwa salah satu program mereka jika berkuasa adalah mewujudkan anggaran pertahanan 1,5% dari PDB. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2013 sebesar USD 7,4 miliar (Rp 81,88 triliun), atau 0,9% dari PDB. Artinya, masih kurang 0,6% PDB atau USD 5,2 miliar (Rp 54,37 triliun) dari anggaran pertahanan yang diinginkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebagai catatan, pada tahun 2013 anggaran pertahanan memakan porsi 7,1% dari total belanja pemerintah pusat, dan Kementerian Pertahanan adalah Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran terbesar, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran pertahanan 1,5% dari PDB bisa dilihat dari beberapa sudut pandang: kemampuan, kebutuhan, dan benchmarking dengan negara lain.

Secara kemampuan, Indonesia diyakini mampu untuk mencapai anggaran militer 1,5% PDB. Pada tahun 2008, anggaran pertahanan kita baru sebesar 0,185% PDB, atau sebesar Rp 9,15 triliun. Jumlah ini meningkat pesat hingga mencapai 0,9% PDB atau sebesar Rp 81,88 triliun pada tahun 2013. Artinya, kemampuan Indonesia meningkatkan anggaran pertahanan sudah terbukti.

Our take

Secara kebutuhan, anggaran pertahanan 1,5% PDB bukanlah mencerminkan kebutuhan riil pertahanan kita. Anggaran pertahanan 1,5% PDB sesungguhnya mencerminkan beban belanja militer terhadap perekonomian, seberapa besar belanja militer membebani perekonomian, bukan sebuah target yang harus dikejar. Lebih sebagai indikator seberapa besar kita mau mengorbankan kesejahteraan (butter) demi mendapatkan keamanan (guns). Lebih tepat jika menargetkan anggaran pertahanan secara nominal, riil sesuai kebutuhan pertahanan, bukan sebagai persentase PDB. Berapa uang yang dibutuhkan untuk memenuhi Minimun Essential Force, itulah jumlah yang harus ditargetkan pemerintah, anggaran pertahanan sebagai persentase PDB tidak mencerminkan kebutuhan pertahanan kita.

Anggaran pertahanan Indonesia di kawasan secara nominal pada tahun 2013 hanya kalah dari Singapura, namun anggaran sebagai persentase PDB tergolong paling rendah. Sebagai perbandingan anggaran pertahanan Singapura sebesar USD 9,76 miliar (2,618% PDB), Indonesia USD 7,84 miliar (0,9% PDB), Thailand USD 5,847 miliar (1,6% PDB), Malaysia USD 4,84 miliar (1,6% PDB), dan Filipina USD 3,472 miliar (1,39% PDB). Jika anggaran pertahanan kita 1,5% PDB, maka anggaran pertahanan kita akan menjadi USD 13,045 miliar, melampaui Singapura. Namun lagi-lagi persoalannya adalah, berapa kebutuhan riil anggaran pertahanan kita? Bukan soal persentase terhadap PDB.

Lebih jauh lagi, konsep pertahanan bukanlah semata soal militer, ia juga memiliki spektrum ekonomi, diplomasi, politik, sosial, dan sebagainya. Jusuf Kalla yang semasa menjadi wakil presiden pada periode 2004-2009 sukses dengan Perjanjian Helsinki tentu paham betul betapa diplomasi berhasil mengatasi masalah pertahanan yang jika diselesaikan secara militer membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Jadi, berapa kebutuhan anggaran pertahanan kita Pak Jokowi? Pak JK?

(RS)

Referensi:

Nota Keuangan RI Tahun 2013

sumber

__________________

maaf gan saya ga bermaksud buat kampanye,
saya hanya tertarik dengan tulisan ini,
saya cuma pengen tahu pendapat agan-agan tentang opini di tulisan ini yang bilang bahwa anggaran pertahanan kurang cocok bila diprosentasikan terhadap PDB, dan sebenarnya berapa kebutuhan anggaran pertahanan kita?

terima kasih