Jumat, 6 Juni 2014 | 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, tahun ini tidak akan ada pembelian ratusan bahkan ribuan unit bus. Pihaknya hanya akan menerima bus sumbangan perusahaan swasta.

"Ngapain ngadain bus, jalannya belum lancar. Biar saja Jakarta macet dulu, kemarin-kemarin juga macet. Tahun 2014 ini, jalanan Jakarta memang akan stuck," kata Basuki di Monas, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Ia mengatakan, kemacetan tidak dapat diminimalkan bila tidak dibantu kebijakan pemerintah pusat. Upaya pengurangan kendaraan bermotor, lanjut dia, seharusnya lebih banyak dilakukan pemerintah pusat. Mulai dari kebijakan mobil murah, hingga pencabutan BBM bersubsidi.

Basuki menjelaskan, semua kebijakan untuk meminimalkan kemacetan akan sia-sia jika ruas jalan di Jakarta tidak bertambah. "Anak kecil juga tahu kalau setiap hari mobil nambah sampai ribuan unit. Eh ruas jalannya enggak nambah-nambah. Mau bikin jalan inspeksi sungai dibilang melanggar HAM," ujar Basuki.

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan memaksa warga menggunakan transportasi massal jika sarana dan prasarananya sudah mencukupi dan nyaman bagi penumpang.

Selain itu, tarif pada sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) juga akan ditetapkan setinggi-tingginya agar warga mau pindah dari kendaraan pribadi jadi menggunakan transportasi umum.

"Macet itu bukan salah saya. Sebelum saya ke sini (Jakarta) juga sudah macet kok," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sumber

Spt kata koh Ahok, dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengurangi kemacetan, misalnya pencabutan BBM bersubsidi dan tak dihalang-halangi pemerintah pusat