[JAKARTA] Ketua Eksekutif Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengkritik sikap Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang terkesan lebih memilih untuk memperbanyak pembayaran pajak dari rakyat, sementara perusahaan besar asing seperti PT Freeport justru dipuja.

Sikap seperti disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu dianggap menafikan rakyat dan tak mau membuka diri pada dugaan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan perusahaan besar seperti Freeport.

"Seharusnya tak begitu saja membebankan pajak ke rakyat kebanyakan. Seharusnya Hashim dan Gerindra mengingatkan Pemerintah dan perusahaan seperti Freeport untuk menghormati UUD 45 dan UU Minerba," kata Gunawan di Jakarta, Kamis (5/6).

"Tolok ukurnya adalah seharusnya apakah tambang Freeport memberi kesejahteraan bagi suku-suku di Papua dan sumbangsihnya bagi penerimaan negara dan perbaikan lingkungan hidup."

Padahal, lanjutnya, pajak Freeport yang angkanya terkesan besar harus dilihat lebih jauh, apakah sebanding dengan keuntungan yang dibawa Freeport ke luar Indonesia. Apalagi sebelum ada UU Minerba, kontrak membolehkan Freeport mengekspor bahan tambang mentah sehingga sulit diketahui sesungguhnya apa saja yang dibawa Freeport ke luar.

Sebagai tambahan, harus diketahui bahwa hingga kini Freeport hanya membayar royalti emas 1 persen lebih rendah dari yang ditentukan peraturan pemerintah yaitu minimal 3,75 persen.

Karena itulah, menurutnya, (jika berkuasa) Hashim dan Gerinda seharusnya melakukan evaluasi terhadap Freeport, apakah kontrak sudah melahirkan pengurusan dan pengelolaan tambang sesuai mandat UUD 45 dan UU Minerba atau tidak. Dan bukan malah hendak membebankan pajak ke rakyat kebanyakan begitu saja.

"Karena Freeport untung besar di Indonesia," kata dia.

Entah kebetulan atau tidak, calon wapres yang akan berpasangan dengan Prabowo adalah Hatta Radjasa, yang bersama Jero Wacik mengurusi renegosiasi Freeport. Seperti diketahui, pemerintah baru saja memperpanjang kontrak Freeport hingga 2041.

Kepada Gunawan, wartawan juga menanyakan apakah masalah Freeport bisa jadi penentu siapa pemenang pilpres Indonesia.

"Cukup memengaruhi, karena menjadi simbol dominasi ekonomi dan kehadiran Amerika," jawab Gunawan.

Soal kaitan langsung Freeport dan Pilpres, lanjut Gunawan, sulit membuktikan dukungan keuangan dari perusahaan AS itu. Dan toh soal dana keamanan ke aparat hukum dari Freeport tak pernah diungkap dan berdampak secara hukum.

Sebelumnya, saat berpidato dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington DC, pada 17 Juli 2013, Hasjim menyatakan (jika terpilih menjadi presiden RI), Prabowo dan Gerindra akan memperbanyak tingkat pembayaran pajak dari rumah tangga-rumah tangga di Indonesia.

Sebab ada sekitar 15-16 jutaan rumah tangga di Indonesia yang belum membayar pajak. Dengan itu, akan ada tambahan pemasukan 5 persen GDP dari orang Indonesia yang harus membayar pajak itu. Dengan demikian, tarif pajak perusahaan besar tak perlu dinaikkan.

"Salah satu hal baik dari pemerintahan (SBY) saat ini adalah menurunkan rate pajak penghasilan. Kalian tahu saya ini seorang kapitalis, dan saya suka rate pajak yang rendah," kata Hashim.

"Dan tanpa menaikkan rate pajak, tapi dengan mendapatkan lebih banyak pembayaran pajak dari masyarakat Indonesia. Publik itu masuk ke dalam jaring pembayaran pajak. Kita akan mendapatkan 5 persen itu."

Hashim lalu berbicara kepada audiens yang mengikuti acara itu, yakni para elite Amerika Serikat (AS).

"Bagi Anda pendukung Partai Republik (AS) yang ada di sini, jangan khawatir. Kami takkan menaikkan rate pajak Anda sama sekali. Untuk Freeport, kami akan melakukan hal-hal lain untuk Anda. Tetapi rate pajak sudah bagus, rate pajak sudah bagus. Freeport sudah membayar US$ 2,5 miliar pajak tahun lalu. Bagus buat Freeport," kata Hashim.

Mendengar pernyataan itu, sejumlah audiens yang hadir langsung tertawa. Seorang warga AS yang hadir terdengar menyatakan "(Angka US$ 2,5 miliar) Itu sudah bagus untuk orang Indonesia", dan Hashim mengikutinya, "Ya, bagus untuk Indonesia."

http://www.suarapembaruan.com/internasional/pidato-hashim-di-as-dinilai-manjakan-freeport/56880

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan menggenjot penerimaan pajak hingga mendapat tambahan 5 persen dari rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini di kisaran 12 persen.

Hal itu disampaikan Hashim saat berpidato dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 17 Juli 2013.

"Kita ingin mencapai rasio penerimaan pajak seperti Thailand. Itu artinya kami akan mengumpulkan tambahan pajak 5 persen gross domestik product (GDP) alias PDB. Uangnya ada di sana, ada pada orang Indonesia. Tapi itu harus dikumpulkan," kata Hashim seperti dimuat dalam video yang beredar di Youtube, Kamis (5/5).

Menurut Hashim, pemerintahan Indonesia hampir sama dengan Pakistanyakni gagal dalam meningkatkan rasio pendapatan negara dari pajak. Bahkan target rasio pajak tahun 2013 yakni 11,7 persen dari GDP sebesar US$ 900 miliar (sekitar Rp 990 triliun dengan kurs 1 dolar AS sebesar Rp 11.000), gagal dipenuhi. Sementara negara seperti Thailand yang kini dilanda konflik politik berhasil memaksa rakyatnya membayar hingga dengan tingkat penerimaan sekitar 16,7 persen dari GDP.

Dia juga menjelaskan, ada 40 juta rumah tangga di Indonesia dengan 245 juta penduduk. Dengan asumsi 50 persen tergolong penduduk miskin, maka ada 20 juta rumah tangga yang berpotensi bisa dijadikan obyek pajak. Sementara saat itu, hanya 4 jutaan rumah tangga yang membayar pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Di situ, menurut pendapat teman-teman saya, menurut pendapat Gerindra, dan menurut pendapat ahli pajak, kita akan mendapat tambahan 5 persen itu--dan tanpa menaikkan rasio pajak. Rasio saat ini cukup adil menurutku, 30 persen untuk individu dan 25 persen untuk pajak penghasilan korporat," jelas Hashim.

Menurut Hashim, salah satu kelebihan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah menurunkan rasio pajak penghasilan. "Kalian tahu saya ini seorang kapitalis, dan saya suka rate pajak yang rendah. Dan tanpa menaikkan rate pajak, tapi dengan mendapatkan lebih banyak masyarakat Indonesia, publik itu, masuk ke dalam jaring pembayaran pajak, kita akan mendapatkan 5 persen itu," kata dia.

Dia mengatakan, dengan 5 persen dari GDP dalam lima tahun mendatang, akan menambah sekitar US$ 225 miliar pendapatan pajak. "Itu adalah tujuan Gerindra dan tujuan Prabowo. Kita akan mendapatkan pendapatan ekstra melalui 'pembagian kue pie yang adil'. Tambahan pajak akan dikumpulkan dari orang-orang yang selama ini tak membayar pajak, dan tanpa menaikkan tarif pajak," lanjut Hashim.

Di hadapan orang-orang Indonesia yang tinggal di AS termasuk saat itu Dubes Dino Patti Djalal, dan para elite AS, Hashim menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak bagi Freeport.

"Bagi para orang Partai Republik (AS) yang ada di sini, jangan khawatir. Kami takkan menaikkan tarif pajak anda sama sekali. Freeport, kami akan melakukan hal-hal lain untuk Anda. Tetapi rate pajak sudah bagus. Freeport sudah membayar US$ 2,5 miliar pajak tahun lalu. Bagus buat Freeport," kata Hashim.

Mendengar pernyataan itu, sejumlah audiens yang hadir langsung tertawa. Seorang warga negara AS yang hadir terdengar menyatakan "(Angka US$ 2,5 miliar) Itu sudah bagus untuk orang Indonesia", dan Hashim mengikutinya pelan, "ya bagus untuk Indonesia."

http://www.beritasatu.com/nasional/188283-di-as-hashim-tegaskan-prabowo-akan-perluas-obyek-pajak-rumah-tangga.html

Pajak Freeport tetap biar Wowo dapat dukungan Amerika. Yang anti Amerika mana nih????